Berita Bombana Daerah Metro News

Rekor Gemilang. Pemkab Bombana Raih Opini WTP ke-14 Berturut-turut dari BPK RI

20c3f97f b483 44ce 889b d1ba692a330b
Ketgam : Bupati Bombana Saat menerima Dokumen WTP Dari Kepala Perwakila Sultra BPK RI. Foto : Yani

KENDARI. OKESULTRA.ID – Pemerintah Kabupaten Bombana kembali menorehkan prestasi membanggakan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Keberhasilan ini dibuktikan dengan diraihnya predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bombana untuk Tahun Anggaran 2025. Penghargaan dan pengakuan ini diberikan secara resmi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Prosesi penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang berisi keputusan dan penilaian tersebut dilaksanakan pada hari Senin, 25 Mei 2026. Penghargaan dan dokumen resmi diterima langsung oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., dari Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, Dr. Dadek Nandemar, S.E., MIT., Ak., CFE, CA, CSFA, CFrA. Momen ini menjadi bukti nyata atas kinerja pemerintahan daerah yang konsisten, transparan, dan akuntabel dalam mengelola keuangan rakyat.

Dalam agenda penyerahan laporan hasil pemeriksaan tersebut, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Tenggara, Dr. Dadek Nandemar, secara resmi menyampaikan hasil pemeriksaan timnya. Ia menjelaskan bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian yang diberikan ini merupakan penilaian tertinggi yang diberikan lembaga pemeriksa negara terhadap kualitas dan keandalan laporan keuangan yang disusun oleh suatu entitas pemerintahan.

Penilaian opini WTP ini diberikan karena BPK menilai bahwa laporan keuangan pemerintah daerah telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil operasi, perubahan aset bersih, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Artinya, tidak ditemukan kesalahan atau penyimpangan berarti yang dapat mengubah makna informasi dalam laporan keuangan tersebut.

Bagi Pemerintah Kabupaten Bombana, capaian ini bukanlah hal yang baru atau keberuntungan sesaat, melainkan buah dari kerja keras dan konsistensi yang dijaga selama bertahun-tahun. Predikat WTP yang diterima untuk LKPD Tahun 2025 ini merupakan yang ke-14 kalinya diraih secara berturut-turut oleh Kabupaten Bombana. Rekor yang sangat luar biasa ini tercatat berjalan terus-menerus sejak tahun 2012 hingga tahun 2026, tanpa sekalipun mengalami penurunan peringkat atau penurunan kualitas penilaian.

Dikbud Bombana Buka Akses Survei Kepuasan Masyarakat, Masukan Jadi Acuan Perbaikan Layanan

Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., menyambut baik dan mengapresiasi pencapaian gemilang ini. Ia mengaku sangat bangga dan bersyukur atas keberhasilan yang kembali diraih oleh jajarannya. Menurutnya, mempertahankan predikat ini selama lebih dari satu dasawarsa bukanlah pekerjaan yang mudah, melainkan membutuhkan kedisiplinan tinggi, ketelitian, serta komitmen yang kuat dari seluruh elemen pemerintah daerah.

Kepada awak media yang hadir meliput acara tersebut, Bupati Burhanuddin menuturkan bahwa torehan opini WTP yang ke-14 kali ini menjadi bukti otentik dan sahih bahwa pengelolaan keuangan serta aset daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana selama kurun waktu 13 tahun terakhir telah dilakukan dengan sangat baik. Seluruh prosesnya berjalan sesuai aturan, tertib administrasi, dan menjunjung tinggi nilai-nilai tata kelola pemerintahan yang baik.

“Opini WTP yang ke-14 ini menjadi bukti nyata bahwa pengelolaan keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana dalam kurun waktu 13 tahun terakhir ini telah dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Ini adalah hasil kerja keras bersama, sinergitas, dan kolaborasi yang baik antara pimpinan daerah, perangkat daerah, serta seluruh pegawai yang terlibat dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah,” ungkap Bupati Burhanuddin dengan penuh rasa bangga.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa opini WTP bukan sekadar sebuah penghargaan atau piala semata, melainkan sebuah amanah dan bukti kepercayaan yang diberikan oleh lembaga pemeriksa negara dan masyarakat kepada pemerintah daerah. Keberhasilan mempertahankan predikat ini selama 14 kali berturut-turut membuktikan bahwa sistem pengendalian internal yang diterapkan di lingkungan Pemkab Bombana berjalan efektif dan mampu meminimalkan risiko kesalahan maupun penyimpangan.

Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, Dr. Dadek Nandemar, dalam keterangannya juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Kabupaten Bombana. Ia menilai bahwa konsistensi yang ditunjukkan oleh Pemkab Bombana dalam menjaga kualitas laporan keuangannya merupakan sesuatu yang patut dijadikan teladan bagi pemerintah daerah lainnya di wilayah Sulawesi Tenggara maupun di tingkat nasional.

Polresta Kendari Ringkus Lima Pelaku Judi Kartu di Poasia, Ditemukan Juga Obat Aborsi dan Pelaku Residivis

“Mempertahankan opini WTP selama 14 tahun berturut-turut adalah sebuah prestasi yang sangat luar biasa dan tidak mudah dicapai. Hal ini menunjukkan adanya komitmen yang kuat dari pimpinan daerah hingga pelaksana di lapangan untuk selalu tertib administrasi dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan daerah,” ujar Dr. Dadek Nandemar saat menyampaikan sambutannya.

Ia juga menambahkan bahwa opini yang diberikan BPK didasarkan pada pemeriksaan yang objektif, independen, dan profesional. BPK memeriksa kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern pemerintah. Hasilnya, Kabupaten Bombana dinilai lolos dan memenuhi seluruh standar tersebut dengan sangat baik.

Sementara itu, Bupati Burhanuddin juga menegaskan bahwa prestasi ini tidak membuat pihaknya berpuas diri atau berhenti berbenah. Sebaliknya, capaian ini menjadi penyemangat dan tantangan tersendiri untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan serta kinerja pelayanan publik ke depannya. Pemerintah daerah akan terus berupaya melakukan perbaikan dan pembenahan di berbagai sektor agar tata kelola pemerintahan semakin baik.

“Kami menyadari bahwa ini adalah amanah yang harus terus kami jaga dan tingkatkan. Kami tidak boleh merasa puas dan berhenti di sini. Tantangan pengelolaan keuangan daerah semakin kompleks, namun dengan kerja sama dan komitmen yang telah terbangun, kami yakin mampu mempertahankan bahkan meningkatkan kinerja di masa mendatang,” tegas Bupati Burhanuddin.

Keberhasilan meraih opini WTP secara berkelanjutan ini juga memberikan dampak positif yang luas bagi Kabupaten Bombana. Salah satunya adalah meningkatnya kepercayaan publik, mitra kerja, serta lembaga keuangan maupun pihak investor terhadap kredibilitas pemerintahan daerah. Hal ini tentu akan berdampak baik bagi iklim investasi dan pembangunan daerah di masa yang akan datang.

BTN Baito Permai Kendari Tegaskan Sudah Bertanggung Jawab atas Keluhan Konsumen

Selain itu, capaian ini juga menjadi indikator bahwa dana APBD yang telah digelontorkan selama ini benar-benar dikelola dengan baik, tepat sasaran, dan digunakan untuk kepentingan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat luas. Setiap rupiah yang dikelola pemerintah daerah dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administrasi.

Acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan ini berlangsung dalam suasana khidmat dan penuh kebanggaan. Hadir dalam kesempatan tersebut sejumlah pejabat tinggi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana, pimpinan instansi vertikal, serta para kepala organisasi perangkat daerah yang turut berkontribusi dalam penyusunan laporan keuangan daerah tersebut.

Dengan diraihnya kembali predikat WTP ini, maka nama Kabupaten Bombana kembali tercatat sebagai salah satu pemerintah daerah yang memiliki kinerja pengelolaan keuangan terbaik dan paling konsisten di Indonesia. Rekor 14 kali berturut-turut ini menjadi bukti sejarah yang membanggakan sekaligus menjadi standar tinggi yang harus terus dijaga oleh jajaran pemerintahan Kabupaten Bombana ke depannya.

Pemerintah Kabupaten Bombana berkomitmen untuk terus memegang teguh prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam setiap langkah kebijakan dan pengelolaan sumber daya daerah. Prestasi ini menjadi bukti bahwa dengan kerja keras, ketulusan, dan integritas, tujuan pembangunan daerah yang maju, mandiri, dan sejahtera dapat diraih dan dipertahankan secara berkelanjutan.

Reporter : duL