KENDARI, OKESULTRA.ID – Pengalaman memimpin pemerintahan menjadi bekal penting dalam memahami praktik politik hukum. Hal inilah yang dibagikan mantan Gubernur Sulawesi Tenggara dua periode, Nur Alam, dalam kuliah umum di Universitas Sulawesi Tenggara (Unsultra), Sabtu (2/5/2026).
Kuliah umum bertajuk Politik Hukum: Teori dan Praktik Ketatanegaraan tersebut menjadi pertemuan perdana bagi mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Hukum, Magister Hukum, dan Magister Ilmu Pemerintahan.
Dalam paparannya, Nur Alam menekankan bahwa praktik hukum dalam pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari realitas politik. Ia menyebut, kebijakan publik lahir dari proses yang melibatkan berbagai kepentingan, sehingga hukum kerap menjadi hasil kompromi politik.
“Hukum tidak berdiri di ruang hampa. Ia selalu beririsan dengan politik, karena kebijakan negara dibentuk melalui proses politik itu sendiri,” ujarnya.
Ia menjelaskan, selama menjabat sebagai kepala daerah, banyak kebijakan yang harus mempertimbangkan keseimbangan antara norma hukum, kepentingan masyarakat, dan stabilitas politik.
Menurutnya, tantangan terbesar dalam politik hukum adalah memastikan kebijakan tetap berada dalam koridor hukum, namun tetap responsif terhadap kebutuhan publik.
“Keputusan yang diambil harus bisa diterima masyarakat dan dijalankan secara efektif. Di situlah pentingnya memahami politik hukum secara utuh,” katanya.
Nur Alam juga menegaskan bahwa mahasiswa hukum perlu memiliki perspektif luas, tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu membaca dinamika politik yang memengaruhi pembentukan hukum.
Sementara itu, Rektor Unsultra, Jamhir Safani, mengatakan bahwa kehadiran Nur Alam menjadi bagian dari upaya kampus dalam menghadirkan pembelajaran berbasis pengalaman nyata.
Ia mengungkapkan, sejak tahun 2026, Nur Alam resmi bergabung sebagai dosen tetap di Unsultra dan akan aktif mengajar di bidang hukum dan pemerintahan.
“Kami ingin mahasiswa mendapatkan keseimbangan antara teori dan praktik. Pengalaman beliau dalam memimpin daerah menjadi sumber pembelajaran yang sangat berharga,” ujarnya.
Menurut Jamhir, pendekatan pembelajaran yang menggabungkan aspek akademik dan empiris akan memperkuat kapasitas mahasiswa dalam menghadapi tantangan dunia kerja, khususnya di bidang hukum dan pemerintahan.
Kuliah umum ini menjadi bagian dari strategi Unsultra dalam meningkatkan kualitas pendidikan tinggi, sekaligus menyiapkan lulusan yang adaptif terhadap dinamika sosial-politik.
Mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami konsep politik hukum secara teoritis, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam konteks nyata di masyarakat. (*)
Redaksi
