JAKARTA.OKESULTRA.ID – Transportasi bukan sekadar sarana mobilitasi namun transportasi merupakan urat nadi yang menghubungkan masyarakat dengan pusat ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga pelayanan pemerintahan. Karena itu, upaya memperkuat konektivitas wilayah terus menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Bombana.
Komitmen tersebut kembali ditunjukkan melalui audiensi yang dipimpin langsung Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Bombana di Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Senin (8/6/2026).
Dalam pertemuan itu, Bupati didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana, Ir. Syahrun, ST., M.P.W.K., Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana Asdar Darwis, ST., serta Anggota DPRD Kabupaten Bombana Nasaruddin, SH., MH., dan Yudi Utama Arsyad, SM.
Rombongan diterima langsung oleh Direktur Kepelabuhanan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI, Dr. Muhammad Anto Julianto, SE., M.Si., bersama jajaran pejabat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
Pertemuan tersebut tidak hanya membahas kebutuhan infrastruktur transportasi semata, tetapi juga menyangkut masa depan pembangunan wilayah kepulauan Bombana yang sangat bergantung pada kelancaran akses transportasi laut.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian utama adalah berkurangnya armada kapal feri pada lintasan Kasipute–Kabaena. Jalur penyeberangan yang selama ini menjadi penghubung utama masyarakat kini hanya dilayani oleh satu unit kapal feri, padahal sebelumnya terdapat dua kapal yang beroperasi.
Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat. Waktu tunggu yang lebih lama, keterbatasan kapasitas angkut kendaraan dan barang, hingga potensi terganggunya distribusi kebutuhan pokok menjadi tantangan yang dirasakan masyarakat di wilayah kepulauan.
Bupati Bombana menegaskan bahwa kebutuhan akan tambahan armada feri bukan hanya berkaitan dengan kenyamanan transportasi, melainkan menyangkut keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Konektivitas yang baik akan membuka akses ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan berbagai pelayanan publik lainnya sehingga masyarakat di wilayah kepulauan dapat merasakan manfaat pembangunan secara langsung,” ujar Burhanuddin.
Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa pembangunan transportasi memiliki efek berantai terhadap berbagai sektor kehidupan. Ketika akses transportasi berjalan lancar, biaya distribusi dapat ditekan, pelayanan publik menjadi lebih mudah dijangkau, dan peluang investasi semakin terbuka.
Selain penambahan armada feri, Pemerintah Kabupaten Bombana juga menyerahkan proposal pengembangan dan peningkatan infrastruktur kepelabuhanan. Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang dalam membangun sistem transportasi laut yang lebih kuat dan berkelanjutan.
Pelabuhan memiliki posisi strategis bagi Bombana sebagai daerah yang terdiri atas wilayah daratan dan kepulauan. Infrastruktur pelabuhan yang memadai diyakini mampu meningkatkan efisiensi logistik, mempercepat arus barang dan jasa, serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
Dalam audiensi tersebut, Bupati Bombana juga menyampaikan pentingnya peningkatan konektivitas menuju Kecamatan Kepulauan Masaloka Raya. Wilayah tersebut dinilai membutuhkan perhatian khusus karena aksesibilitas menjadi faktor utama dalam pemerataan pembangunan.
Menurut Burhanuddin, masyarakat di wilayah kepulauan harus memperoleh kesempatan yang sama untuk menikmati hasil pembangunan sebagaimana masyarakat yang berada di wilayah daratan.
Harapan tersebut sejalan dengan visi pembangunan yang menempatkan konektivitas sebagai instrumen pemerataan. Ketika akses transportasi semakin baik, kesenjangan antarwilayah dapat diperkecil dan pelayanan publik dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Menanggapi berbagai usulan yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Bombana, Direktur Kepelabuhanan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Dr. Muhammad Anto Julianto, memberikan respons positif sekaligus menjelaskan sejumlah aspek regulasi yang harus dipenuhi.
Ia menyampaikan bahwa usulan pembentukan Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III di Kabupaten Bombana belum dapat direalisasikan secara langsung karena harus mengikuti mekanisme dan ketentuan yang berlaku di tingkat nasional.
“Usulan tersebut perlu melalui tahapan dan kajian sesuai regulasi yang berlaku. Namun kami akan melakukan peninjauan terhadap wilayah kerja dan cakupan pelayanan kepelabuhanan yang saat ini melayani Kabupaten Bombana,” jelas Muhammad Anto Julianto.
Lebih lanjut, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut juga menyatakan akan mengkaji urgensi pembentukan UPP Kelas III sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan di masa mendatang.
Sementara itu, terkait kebutuhan penambahan armada feri, pihak Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menyatakan siap memfasilitasi komunikasi dengan operator dan penyedia layanan penyeberangan guna mencari solusi yang paling tepat.
Pemerintah pusat juga membuka ruang bagi Pemerintah Kabupaten Bombana untuk menyampaikan dokumen perencanaan yang diperlukan sebagai dasar pengembangan fasilitas pelabuhan serta peningkatan layanan transportasi laut.
Respons tersebut menjadi sinyal positif bagi Bombana yang selama beberapa tahun terakhir terus berupaya memperkuat infrastruktur transportasi sebagai fondasi pembangunan daerah.
Bagi daerah kepulauan, pembangunan jalan dan pelabuhan memiliki peran yang sama pentingnya. Jika jalan menjadi penghubung di daratan, maka pelabuhan dan kapal feri merupakan penghubung utama kehidupan masyarakat antarpulau.
Karena itu, hasil audiensi ini dipandang sebagai langkah awal yang penting dalam memperjuangkan kebutuhan masyarakat Bombana di tingkat pusat. Dukungan kebijakan dari pemerintah pusat diharapkan mampu mempercepat realisasi berbagai program strategis yang telah diusulkan.
Menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut, Bupati Bombana menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk segera melengkapi seluruh dokumen administratif yang dibutuhkan.
“Kami berkomitmen untuk segera menindaklanjuti seluruh arahan dan melengkapi dokumen yang diperlukan sehingga berbagai program yang menjadi kebutuhan masyarakat Bombana dapat diproses dan direalisasikan secepat mungkin,” tegas Burhanuddin.
Dengan adanya sinergi yang semakin kuat antara Pemerintah Kabupaten Bombana dan Kementerian Perhubungan, harapan untuk menghadirkan sistem transportasi yang lebih baik bagi masyarakat daratan maupun kepulauan semakin terbuka. Pada akhirnya, konektivitas yang kuat bukan hanya menghubungkan wilayah, tetapi juga menjadi jembatan menuju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata.
Reporter : duL
