MAKASSAR. OKESULTRA.ID – Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan hampir di seluruh daerah, pemerintah pusat justru mengirimkan pesan yang sangat tegas kepada seluruh kepala daerah di Indonesia. Organisasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) tidak boleh menjadi korban pemangkasan anggaran. Sebaliknya, PKK harus menjadi salah satu organisasi yang memperoleh dukungan nyata melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Pernyataan keras itu disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melalui Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk pada puncak Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 yang digelar di Hotel Claro Makassar, Sabtu (11/7/2026). Di hadapan ribuan kader PKK dari seluruh Indonesia, Ribka bahkan secara khusus meminta insan pers mengawal pesan tersebut agar sampai kepada seluruh kepala daerah.
Menurut Ribka Haluk, pemerintah pusat memandang PKK bukan sekadar organisasi pendamping pemerintah, melainkan instrumen negara yang bekerja langsung menyentuh akar persoalan masyarakat, mulai dari kesehatan keluarga, pendidikan anak, ketahanan pangan, pemberdayaan perempuan hingga penguatan ekonomi rumah tangga.
“Yang paling penting pada saat ini adalah komitmen kepala daerah ataupun pihak OPD-nya bagaimana memberikan dukungan APBD kepada PKK. Walaupun dengan efisiensi anggaran, tetapi PKK menjadi sebuah urusan yang wajib dan penting harus dibiayai APBD,” tegas Ribka Haluk.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah pusat tidak ingin kebijakan efisiensi dijadikan alasan untuk memangkas program-program yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Dalam praktiknya, tidak sedikit daerah yang mulai melakukan rasionalisasi belanja, termasuk terhadap organisasi kemasyarakatan yang selama ini menjadi mitra strategis pemerintah.
Ribka bahkan secara terbuka meminta wartawan mencatat dan memberitakan pesannya agar tidak ada kepala daerah yang mengabaikan PKK dengan dalih keterbatasan fiskal.
“Silakan wartawan menulis bahwa PKK harus mendapatkan sokongan dana. Jadi jangan ada kepala daerah yang karena alasan efisiensi akhirnya dana tidak keluar,” ujarnya yang langsung disambut tepuk tangan meriah para Ketua TP PKK provinsi maupun kabupaten/kota se-Indonesia.
Pesan tersebut memiliki makna politik anggaran yang sangat jelas. Pemerintah pusat sedang menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan nasional tidak hanya ditentukan oleh proyek-proyek infrastruktur besar, tetapi juga oleh kekuatan institusi sosial yang bekerja hingga ke tingkat keluarga.
Bagi Kementerian Dalam Negeri, keluarga tetap menjadi fondasi utama pembangunan bangsa. Ketika keluarga kuat, maka persoalan stunting, kemiskinan, putus sekolah, kekerasan terhadap perempuan dan anak hingga ketahanan ekonomi rumah tangga akan lebih mudah diatasi. Karena itu, keberadaan PKK dinilai strategis dan tidak dapat dipandang sebelah mata.
“Sebuah negara pasti akan kuat dan akan berdiri kokoh ketika basis keluarga ini mendapat dukungan dana dari APBD ataupun perhatian dan komitmen dari kepala daerah,” kata Ribka.
Tidak berhenti pada imbauan, Wakil Menteri Dalam Negeri itu bahkan memberikan sinyal akan adanya evaluasi terhadap komitmen pemerintah daerah dalam mendukung PKK. Ia mengaku akan memantau langsung daerah-daerah yang benar-benar memberikan perhatian terhadap organisasi tersebut.
“Saya harap mungkin yang dari Sulawesi mudah-mudahan lebih baik. Saya tidak kehilangan harapan kehadiran ibu-ibu mewakili bapak-bapak pimpinan daerah. Mungkin ada istri gubernur, bupati, wali kota, tolong bisikin. Saya akan cek, yang baik mungkin ada reward yang memberi banyak dukungan APBD untuk PKK,” ungkapnya.
Pernyataan mengenai kemungkinan pemberian reward menjadi indikator bahwa pemerintah pusat mulai menempatkan dukungan terhadap PKK sebagai salah satu ukuran komitmen kepala daerah dalam membangun kualitas sumber daya manusia. Dukungan anggaran bukan lagi dipandang sebagai pengeluaran semata, melainkan investasi sosial jangka panjang.
Di sisi lain, pesan tersebut juga menjadi peringatan bagi daerah-daerah yang selama ini menjadikan efisiensi sebagai alasan mengurangi pembiayaan kegiatan PKK. Jika dukungan anggaran melemah, maka berbagai program pemberdayaan keluarga yang selama ini berjalan hingga ke tingkat desa berpotensi ikut terhambat.
Ketua TP PKK Kabupaten Bombana, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos., menyambut positif arahan pemerintah pusat tersebut. Menurutnya, komitmen yang disampaikan Kementerian Dalam Negeri menjadi motivasi bagi seluruh kader PKK untuk terus menjalankan berbagai program pemberdayaan masyarakat.
“Sebagai Ketua PKK Kabupaten Bombana, kami berterima kasih atas komitmen dan bantuan pemerintah pusat untuk PKK. Semoga ini juga dilakukan di Kabupaten Bombana sehingga PKK dapat terus bekerja untuk kesejahteraan masyarakat Bombana,” ujarnya.
Fatmawati menilai keberhasilan berbagai program pemerintah di tingkat desa selama ini tidak lepas dari keterlibatan kader PKK yang bekerja secara sukarela mendampingi masyarakat. Karena itu, dukungan anggaran menjadi faktor penting agar program-program tersebut dapat terus berjalan secara berkelanjutan.
Peringatan pemerintah pusat juga menjadi refleksi bahwa pembangunan daerah tidak cukup hanya mengandalkan indikator fisik seperti jalan, jembatan atau gedung pemerintahan. Pembangunan manusia dimulai dari keluarga, dan PKK menjadi salah satu instrumen yang selama puluhan tahun menghubungkan kebijakan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat hingga tingkat dasawisma.
Momentum HKG PKK ke-54 yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-46 Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) semakin mempertegas pentingnya sinergi antara pemberdayaan keluarga dan penguatan ekonomi masyarakat. Pada kesempatan tersebut juga digelar pameran UMKM Dekranasda di Trans Studio Mall Makassar yang diikuti seluruh provinsi dan kabupaten/kota, termasuk stan Dekranasda Sulawesi Tenggara.
Acara tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh nasional, di antaranya Tri Suswati Tito Karnavian, Selvi Ananda Gibran, Sri Bahlil, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Choiri Fauzi, serta para Ketua TP PKK dari seluruh Indonesia.
Di balik kemeriahan peringatan HKG PKK, terselip sebuah pesan yang jauh lebih besar daripada sekadar seremoni tahunan. Pemerintah pusat sedang mengingatkan bahwa kekuatan bangsa bermula dari keluarga. Dan selama keluarga masih menjadi fondasi pembangunan, maka PKK tidak boleh dipinggirkan dalam kebijakan anggaran daerah. Kini, bola berada di tangan para gubernur, bupati, dan wali kota: apakah mereka akan menjadikan arahan pemerintah pusat itu sebagai komitmen nyata, atau sekadar berhenti sebagai tepuk tangan di ruang pertemuan.
Reporter : duL
