JAKARTA. OKESULTRA.ID – Pemerintah melakukan penyesuaian terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2026 setelah anggaran program tersebut dipangkas menjadi Rp268 triliun. Salah satu perubahan utama yakni pengurangan layanan makan bergizi untuk anak sekolah dari enam hari menjadi lima hari dalam sepekan.
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, mengatakan langkah penghematan dilakukan menyusul gejolak global, terutama akibat krisis di Selat Hormuz, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Sejak adanya krisis global terutama gejolak di Selat Hormuz telah melakukan konsolidasi sesuai arahan presiden dengan melakukan langkah penghematan,” ujar Dadan kepada awak media, Jumat (22/5/2026).
Menurut Dadan, pengurangan hari layanan berlaku bagi sebagian besar sekolah penerima program MBG. Namun demikian, pemerintah memberikan pengecualian bagi sekolah yang masih menerapkan kegiatan belajar enam hari.
Selain itu, sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta wilayah dengan prevalensi stunting tinggi juga tetap mendapatkan layanan enam hari.
“Pelayanan MBG untuk anak sekolah yang awalnya enam hari menjadi lima hari, kecuali untuk anak sekolah yang menjalankan sekolah enam hari dan sekolah yang menjalankan sekolah lima hari tapi di daerah 3T dan prevalensi stunting tinggi,” katanya.
Penyesuaian juga dilakukan terhadap layanan MBG saat masa libur sekolah. Pemerintah hanya akan menyalurkan bantuan makanan kepada kelompok rentan, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.
“Pelayanan di hari libur sekolah hanya untuk kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita,” ujar Dadan.
Dadan menjelaskan total pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Badan Gizi Nasional pada 2026 mencapai Rp268 triliun. Dari total tersebut, sekitar Rp67 triliun dialokasikan sebagai dana cadangan dalam Dana Alokasi Umum (DAU).
Meski dilakukan efisiensi anggaran dan penyesuaian layanan, pemerintah memastikan anggaran bahan baku makanan per porsi tidak mengalami perubahan.
“Untuk bahan baku tetap Rp10 ribu bersifat at cost tergantung indeks kemahalan daerah,” kata Dadan.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa anggaran program MBG 2026 dipangkas dari semula Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun.
“Rp268 triliun untuk sementara angkanya itu dulu, tapi ada potensi perbaikan lebih lanjut masih dihitung,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita di Kementerian Keuangan, Selasa (19/5/2026).
Menurut Purbaya, penghematan dilakukan agar penggunaan anggaran Badan Gizi Nasional menjadi lebih efektif dan efisien. Pemerintah juga tengah memperbaiki tata kelola pelaksanaan program MBG.
“Presiden sedang memperbaiki manajemen MBG dan cara mereka (BGN) membelanjakan uang,” ujarnya.
Hingga 30 April 2026, realisasi anggaran MBG tercatat mencapai Rp75 triliun atau sekitar 22,4 persen dari total pagu sebelumnya sebesar Rp335 triliun.
Program MBG saat ini telah menjangkau 61,96 juta penerima manfaat dengan dukungan 27.952 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.
Reporter : duL
