MAKASSAR, OKESULTRA.ID – Pemerintah Kabupaten Bombana memperkuat komitmen percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai langkah strategis untuk memberikan kepastian hukum pemanfaatan ruang, mengarahkan pembangunan, dan membuka peluang investasi yang sesuai dengan peruntukan wilayah.
Komitmen tersebut ditegaskan melalui kehadiran Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., dalam Rapat Koordinasi dan Komitmen Bersama Percepatan Penyusunan RDTR Wilayah II yang diselenggarakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di salah satu hotel di Makassar, Selasa (20/10/2026).
Forum tersebut mempertemukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi sekaligus mendorong percepatan penyelesaian dokumen RDTR yang menjadi bagian penting dalam sistem penataan ruang.
Agenda ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan pakta integritas sebagai bentuk komitmen bersama dalam mempercepat penyusunan dokumen tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagi Bombana, penyusunan RDTR bukan sekadar memenuhi kebutuhan administrasi pemerintahan. Dokumen tersebut menjadi instrumen penting untuk menentukan arah pembangunan dan memastikan pemanfaatan ruang berjalan sesuai peruntukannya.
Tanpa perencanaan ruang yang terperinci, pembangunan berpotensi menghadapi persoalan ketidaksesuaian pemanfaatan lahan, tumpang tindih kepentingan, hingga ketidakpastian bagi masyarakat dan pelaku usaha.
Karena itu, percepatan penyusunan RDTR menjadi salah satu langkah penting untuk memperkuat tata kelola pembangunan daerah yang terencana, terukur, dan berkelanjutan.
RDTR memuat pengaturan pemanfaatan ruang secara lebih terperinci, termasuk peruntukan kawasan, kegiatan usaha, fasilitas umum, serta berbagai kebutuhan pengembangan wilayah lainnya.
Keberadaan dokumen ini diharapkan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengendalikan pemanfaatan ruang sekaligus memberikan acuan yang lebih jelas kepada masyarakat dan dunia usaha.
Dalam konteks pembangunan daerah, kepastian tata ruang memiliki hubungan erat dengan iklim investasi. Pelaku usaha membutuhkan informasi yang jelas mengenai peruntukan ruang sebelum menentukan lokasi dan merencanakan kegiatan usahanya.
Dengan demikian, RDTR yang disusun secara tepat dapat membantu mengurangi ketidakpastian dalam pemanfaatan lahan serta mendorong pembangunan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
Namun, percepatan penyusunan dokumen tersebut membutuhkan lebih dari sekadar komitmen di atas kertas. Pemerintah daerah perlu memastikan kesiapan data, dukungan teknis, koordinasi lintas sektor, serta penyelesaian berbagai kendala yang mungkin muncul selama proses penyusunan.
Ketersediaan data yang akurat menjadi salah satu faktor penting agar dokumen RDTR benar-benar mencerminkan kondisi wilayah dan kebutuhan pembangunan Kabupaten Bombana.
Selain itu, sinkronisasi dengan kebijakan pemerintah pusat dan ketentuan tata ruang yang berlaku diperlukan agar perencanaan yang disusun tidak menimbulkan persoalan baru dalam pelaksanaannya.
Penandatanganan pakta integritas dalam rapat koordinasi tersebut menjadi penanda komitmen bersama untuk mendorong proses penyusunan RDTR berjalan sesuai ketentuan dan target yang ditetapkan.
Meski demikian, komitmen tersebut perlu ditindaklanjuti dengan langkah teknis yang terukur, pembagian tanggung jawab yang jelas, serta pemantauan terhadap perkembangan penyusunan dokumen.
Bagi Kabupaten Bombana, tantangan berikutnya adalah memastikan koordinasi antara organisasi perangkat daerah dan pemangku kepentingan berjalan efektif sehingga proses penyusunan RDTR tidak terhambat persoalan administratif maupun teknis.
Perencanaan ruang yang baik juga perlu memperhatikan keseimbangan antara pengembangan ekonomi, kebutuhan masyarakat, perlindungan lingkungan, dan keberlanjutan pembangunan daerah.
Keseimbangan tersebut penting agar pengembangan kawasan usaha dan fasilitas publik tidak mengabaikan fungsi ruang maupun kepentingan masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut.
Di sisi lain, RDTR diharapkan mampu menjadi landasan dalam mengarahkan pengembangan potensi wilayah Bombana. Dengan perencanaan yang lebih terperinci, pemanfaatan ruang dapat diarahkan agar selaras dengan kebutuhan pembangunan dan karakteristik wilayah.
Kepastian tata ruang juga menjadi aspek penting untuk mencegah pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Karena itu, penyusunan dokumen harus diikuti dengan konsistensi pemerintah dalam menjalankan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang.
Kehadiran Bupati Burhanuddin dalam forum tersebut menunjukkan keterlibatan Pemerintah Kabupaten Bombana dalam agenda percepatan penataan ruang yang dikoordinasikan pemerintah pusat.
Langkah selanjutnya adalah menerjemahkan komitmen tersebut ke dalam pekerjaan teknis yang konkret, mulai dari pemenuhan kebutuhan data hingga penyelesaian dokumen sesuai tahapan yang berlaku.
Masyarakat dan pelaku usaha pada akhirnya membutuhkan hasil nyata dari proses tersebut, yakni kejelasan peruntukan ruang, kepastian dalam perencanaan pembangunan, serta tata kelola pemanfaatan lahan yang tertib.
Karena itu, keberhasilan percepatan penyusunan RDTR tidak cukup diukur dari keikutsertaan dalam rapat koordinasi atau penandatanganan pakta integritas. Ukuran utamanya adalah terselesaikannya dokumen sesuai ketentuan dan dapat dimanfaatkan secara efektif dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan terperinci mengenai target penyelesaian RDTR Kabupaten Bombana, tahapan teknis yang sedang berjalan, maupun kendala spesifik yang dihadapi pemerintah daerah dalam proses penyusunannya.
Keterangan lebih lanjut dari Pemerintah Kabupaten Bombana dan Kementerian ATR/BPN diperlukan untuk memastikan jadwal penyelesaian, kebutuhan dukungan teknis, serta tindak lanjut konkret setelah rapat koordinasi tersebut.
Dengan percepatan penyusunan RDTR yang didukung koordinasi lintas sektor, Kabupaten Bombana diharapkan memiliki landasan tata ruang yang semakin kuat untuk mengarahkan pembangunan, memberikan kepastian hukum, dan menciptakan iklim investasi yang tertib serta berkelanjutan.
Pada akhirnya, komitmen penataan ruang akan diuji melalui konsistensi pelaksanaan. Dokumen yang disusun harus mampu menjadi pedoman nyata, bukan sekadar kelengkapan administratif, agar pembangunan Bombana berjalan terarah dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Reporter : duL
