BOMBANA, OKESULTRA.ID — Rencana pemanfaatan lahan seluas sekitar 191 hektare untuk kegiatan pertambangan emas dan perak oleh Koperasi Produsen Tina Orima Sejahtera mulai dibahas Pemerintah Kabupaten Bombana. Namun, sebelum permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) diproses lebih lanjut, sejumlah aspek mendasar harus menjadi perhatian, mulai dari kesesuaian tata ruang, kondisi lahan, potensi tumpang tindih pemanfaatan wilayah, hingga kepentingan masyarakat setempat.
Pembahasan tersebut berlangsung dalam Rapat Teknis Forum Penataan Ruang (FPR) Kabupaten Bombana yang dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana, Ir. Syahrun, S.T., M.P.W.K., Jumat (9/10/2026), di Ruang Rapat Measa Laro Lantai II, Kantor Bupati Bombana.
Rapat ini menjadi bagian dari tahapan pembahasan permohonan PKKPR yang diajukan koperasi tersebut. Forum melibatkan sejumlah perangkat daerah dan unsur terkait untuk memberikan pertimbangan teknis terhadap rencana pemanfaatan ruang yang diusulkan.
Fokus pembahasan tidak hanya menyangkut rencana kegiatan pertambangan, tetapi juga bagaimana memastikan pemanfaatan wilayah tidak bertentangan dengan perencanaan tata ruang serta tetap memperhatikan kondisi faktual di lapangan.
191 Hektare Menjadi Fokus Kajian
Luas lahan yang diusulkan, sekitar 191 hektare, membuat penilaian terhadap rencana kegiatan tersebut memerlukan pemeriksaan berbagai aspek secara menyeluruh.
Tim teknis membahas kesesuaian rencana kegiatan dengan tata ruang wilayah, kondisi fisik lokasi, status lahan, serta kemungkinan adanya tumpang tindih dengan perizinan atau bentuk pemanfaatan ruang lainnya.
Aspek-aspek tersebut menjadi penting karena kesesuaian pemanfaatan ruang tidak cukup dinilai hanya berdasarkan rencana usaha yang diajukan pemohon. Kondisi lapangan dan ketentuan yang berlaku juga harus menjadi bagian dari pertimbangan.
Karena itu, hasil pembahasan teknis menjadi salah satu bahan dalam proses penilaian permohonan. Adapun keputusan mengenai permohonan PKKPR harus mengikuti prosedur dan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dinas Pertanian Sampaikan Hasil Peninjauan
Dalam rapat tersebut, Dinas Pertanian Kabupaten Bombana menyampaikan hasil peninjauan lapangan terhadap lokasi yang diusulkan.
Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dipaparkan dalam forum, tidak ditemukan lahan perkebunan, persawahan, maupun saluran irigasi pada area yang diperiksa.
Temuan tersebut menjadi salah satu bahan pertimbangan teknis dalam pembahasan. Meski demikian, hasil peninjauan dari satu aspek tidak serta-merta menggugurkan kebutuhan untuk memeriksa aspek lainnya.
Status dan penguasaan lahan, kesesuaian dengan rencana tata ruang, serta kemungkinan adanya kepentingan pemanfaatan wilayah lain tetap perlu diperhatikan sebelum proses penilaian dilanjutkan.
Dengan demikian, hasil pemeriksaan lapangan perlu ditempatkan sebagai bagian dari kajian menyeluruh, bukan sebagai satu-satunya dasar untuk menyimpulkan kelayakan rencana kegiatan pertambangan.
Kepentingan Warga Ikut Disorot
Selain aspek teknis, perhatian terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi juga mengemuka dalam pembahasan.
Camat Rarowatu Utara menyampaikan sejumlah hal yang perlu diperhatikan, terutama menyangkut kepentingan warga setempat, rencana pengembangan sektor pangan, dan kebutuhan akses terhadap air bersih.
Masukan tersebut memperlihatkan bahwa pembahasan rencana pemanfaatan ruang tidak semata-mata berkaitan dengan kepentingan pengembangan usaha. Kebutuhan dasar masyarakat dan arah pembangunan wilayah juga perlu menjadi bagian dari pertimbangan pemerintah.
Ketersediaan air bersih, khususnya, merupakan aspek yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kegiatan yang berpotensi memengaruhi pemanfaatan sumber daya dan ruang di sekitarnya.
Namun, sejauh informasi yang disampaikan dalam rapat, belum terdapat keterangan terperinci mengenai kondisi sumber air di lokasi maupun hasil kajian mengenai kemungkinan dampak kegiatan terhadap kebutuhan air masyarakat.
Karena itu, aspek tersebut masih memerlukan penjelasan dan pemeriksaan lebih lanjut agar pertimbangan pemerintah benar-benar didasarkan pada kondisi lapangan.
Camat Rarowatu Utara juga menekankan pentingnya komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Langkah ini diperlukan agar warga memahami rencana kegiatan yang diajukan sekaligus memiliki ruang untuk menyampaikan kondisi, kebutuhan, dan persoalan yang mereka hadapi.
Keterlibatan masyarakat menjadi penting agar proses perencanaan tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial di sekitar lokasi yang diusulkan.
Koperasi Janjikan Peluang Ekonomi
Di sisi lain, perwakilan Koperasi Produsen Tina Orima Sejahtera memaparkan rencana kegiatan yang diajukan serta harapan agar pengembangan usaha tersebut dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal.
Koperasi juga menyampaikan rencana pelibatan warga setempat dalam kegiatan usaha sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
Rencana tersebut membuka peluang bagi masyarakat untuk memperoleh manfaat ekonomi apabila kegiatan usaha nantinya dapat dilaksanakan sesuai prosedur dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
Meski demikian, harapan mengenai peluang kerja dan manfaat ekonomi perlu dibedakan dari komitmen yang telah memiliki rincian pelaksanaan. Jumlah tenaga kerja lokal yang akan direkrut, bentuk keterlibatan masyarakat, serta mekanisme pemberdayaan warga belum dijelaskan secara terperinci dalam informasi rapat yang tersedia.
Kejelasan mengenai aspek tersebut dapat menjadi bagian penting dalam memberikan gambaran yang lebih utuh kepada masyarakat mengenai rencana pengembangan usaha yang diajukan.
Pemkab Diminta Pastikan Proses Sesuai Ketentuan
Rapat teknis FPR Kabupaten Bombana menunjukkan bahwa permohonan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pertambangan perlu dinilai dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan.
Pemerintah daerah berupaya memastikan proses pembahasan berlangsung tertib, dengan memperhatikan kesesuaian tata ruang, kondisi wilayah, hasil peninjauan lapangan, serta kebutuhan masyarakat.
Namun, informasi mengenai pelaksanaan rapat tersebut belum menyebutkan adanya keputusan akhir atas permohonan PKKPR yang diajukan Koperasi Produsen Tina Orima Sejahtera.
Belum terdapat pula keterangan terperinci mengenai status akhir permohonan, hasil pemeriksaan menyeluruh atas status lahan, maupun kesimpulan final mengenai seluruh aspek teknis yang menjadi bahan pembahasan.
Karena itu, rapat tersebut perlu dipahami sebagai bagian dari proses pembahasan dan penilaian permohonan, bukan sebagai bukti bahwa persetujuan pemanfaatan ruang telah diterbitkan.
Pada akhirnya, rencana pemanfaatan lahan seluas 191 hektare itu tidak hanya berkaitan dengan peluang pengembangan usaha pertambangan, tetapi juga menuntut kepastian prosedur, kejelasan status lahan, dan perhatian terhadap kepentingan masyarakat.
Publik kini membutuhkan kejelasan mengenai tahapan berikutnya, termasuk hasil akhir penilaian permohonan serta langkah pemerintah dalam memastikan bahwa seluruh persyaratan yang berlaku dipenuhi sebelum kegiatan dilaksanakan.
Keterbukaan informasi mengenai proses tersebut penting agar masyarakat dapat mengetahui perkembangan rencana kegiatan sekaligus memahami bagaimana pemerintah mempertimbangkan kepentingan pembangunan dan kebutuhan warga secara berimbang.
Reporter : duL
