JAKARTA . OKESULTRA.ID – Tak banyak yang menyangka, bangunan tua di kawasan strategis ibu kota itu pernah menjadi pusat kendali operasi intelijen kolonial Hindia Belanda. Berdasarkan sejumlah literatur sejarah, gedung tersebut dahulu digunakan sebagai markas Marsose, polisi rahasia pemerintah kolonial.
Dari ruangan-ruangan yang kini menjadi tempat rapat redaksi dan diskusi organisasi, dahulu dirancang strategi pengawasan terhadap pergerakan pribumi. Gedung itu menjadi simbol kontrol dan kekuasaan kolonial tempat bisik-bisik operasi senyap dirumuskan demi membungkam suara perlawanan.
Tak jauh dari lokasi ini pula, sejarah mencatat tumbangnya Jan Pieterszoon Coen, Gubernur Jenderal VOC yang menjabat dua periode (1619–1623 dan 1627–1629). Sosok yang identik dengan ekspansi dan dominasi kolonial itu justru mengembuskan napas terakhir di Batavia tanah yang selama ini diawasi ketat oleh aparat kekuasaannya sendiri. Peristiwa itu seakan menjadi simbol bahwa kekuasaan sebesar apa pun tak pernah benar-benar kebal terhadap hukum sejarah.
Dari Revolusi ke Panggung Politik
Memasuki masa revolusi sekitar 1945, fungsi gedung kembali berubah. Kali ini ia menjadi markas CC PKI di bawah kepemimpinan D. N. Aidit. Di ruang-ruangnya digelar rapat-rapat penting yang menentukan arah gerakan politik kala itu.
Sejumlah catatan sejarah menyebut gedung tersebut berkaitan dengan konsolidasi yang mengarah pada peristiwa besar dalam perjalanan bangsa, termasuk Peristiwa Madiun 1948 dan Gerakan 30 September 1965. Dua episode kelam yang meninggalkan luka mendalam dalam sejarah Indonesia.
Seorang sejarawan Jakarta yang enggan disebut namanya mengatakan, “Bangunan ini ibarat panggung yang aktornya terus berganti. Ia menyaksikan bagaimana ideologi, kekuasaan, dan konflik saling berebut ruang dalam satu alamat yang sama.”
Beralih ke Militer dan Pemerintah Daerah
Pasca peristiwa 1965 dan meredanya pengaruh PKI, gedung tersebut diambil alih oleh Kodam III/Siliwangi sebelum kemudian diserahkan kepada Kodam Jaya pada 1966. Saat itu, Pangdam Jaya dijabat oleh Amir Machmud.
Dalam dinamika politik Orde Baru yang menguat, estafet kepemilikan kembali berubah. Gedung tersebut diserahkan kepada Gubernur DKI Jakarta saat itu, Ali Sadikin.
Ali Sadikin kemudian menyerahkannya kepada Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat yang kala itu dipimpin oleh Harmoko. Momentum ini menandai perubahan besar: dari pusat kekuasaan politik dan militer menjadi ruang perjuangan organisasi pers nasional.
“Peralihan fungsi gedung ini mencerminkan perubahan arah sejarah Indonesia, dari otoritarianisme menuju ruang-ruang sipil yang lebih terbuka,” ujar seorang pengamat komunikasi politik di Jakarta.
Kini Menjadi Rumah SMSI
Perjalanan sejarah belum berhenti. Dalam perkembangan berikutnya, pengelolaan beralih kepada SMSI ketika organisasi tersebut dipimpin oleh Margiono. Kini, di bawah kepemimpinan Firdaus, gedung tua itu tetap berdiri kokoh sebagai Kantor SMSI Pusat.
Jika dahulu dindingnya menyimpan strategi pengawasan dan intrik politik, hari ini ruang-ruangnya menjadi tempat lahirnya berita, opini, dan gagasan yang mengalir deras ke ruang publik digital.
Ketua Umum SMSI dalam sebuah kesempatan pernah menyatakan, “Gedung ini bukan sekadar kantor. Ia adalah simbol transformasi—dari ruang kontrol menjadi ruang kebebasan berekspresi.”
Saksi Bisu yang Terus Hidup
Gedung di Jalan Veteran II No. 7C bukan sekadar bangunan tua. Ia adalah babad perjalanan bangsa. Dari markas polisi rahasia kolonial, ruang konsolidasi gerakan politik, hingga pusat organisasi media siber, bangunan ini merekam pergulatan panjang kekuasaan, ideologi, dan kebebasan.
Sejarahnya mengajarkan satu hal: bangunan boleh tetap sama, tetapi zaman dan nilai yang hidup di dalamnya terus berubah.
Kini, di tengah era digital yang serba cepat, gedung itu tetap berdiri—menjadi pengingat bahwa kebebasan informasi yang dinikmati hari ini lahir dari perjalanan sejarah yang panjang dan penuh dinamika.
Reporter : duL
