BAUBAU, OKESULTRA.ID – Pengawasan dan evaluasi terhadap jalannya sistem pemasyarakatan di Indonesia semakin diperkuat. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara, Dr. H. Mz. Amirul Tamim, secara resmi melakukan kunjungan reses ke Kantor Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Baubau, Senin (27/7/2026).
Kedatangan ini bukan sekadar silaturahmi, melainkan wujud nyata pelaksanaan fungsi konstitusional lembaga legislatif dalam menyerap, menghimpun, menampung, hingga menindaklanjuti aspirasi serta kondisi riil di lapangan.
Kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk memeriksa secara langsung bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan berjalan di tingkat daerah. Fokus utama pengawasan diarahkan pada pelaksanaan tugas pokok Bapas, mulai dari pemberian pelayanan pembimbingan kemasyarakatan, penelitian kemasyarakatan (Litmas), pendampingan, hingga upaya pembinaan klien pemasyarakatan agar dapat kembali berintegrasi dengan masyarakat secara baik dan benar.
Dalam sesi dialog yang berlangsung terbuka, Dr. H. Mz. Amirul Tamim mendengarkan secara rinci pemaparan jajaran pimpinan dan staf Bapas Baubau. Ia ingin mendapatkan gambaran utuh mengenai capaian program, hambatan teknis, hingga kendala sumber daya yang dihadapi. Bagi wakil rakyat ini, keberhasilan sistem pemasyarakatan sangat bergantung pada seberapa kuat dukungan kebijakan terhadap satuan kerja yang berhadapan langsung dengan masyarakat.
Salah satu poin yang paling mendapatkan perhatian dan apresiasi tinggi dari Anggota DPD RI tersebut adalah keberhasilan Bapas Baubau dalam melaksanakan program edukasi luas bertajuk BERAKSI (Bersama Cegah Kekerasan Anak di Sekolah dengan Edukasi). Program ini digelar bersamaan dengan masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) dan berhasil menjangkau sebanyak 2.964 siswa dari 12 SMA serta SMK di seluruh Kota Baubau.
“Kami sangat mengapresiasi langkah luar biasa ini. Bapas Baubau tidak hanya sibuk mengurus pembinaan klien, tapi juga proaktif melakukan pencegahan sejak dini. Menjangkau hampir 3.000 siswa di 12 sekolah adalah prestasi yang patut dibanggakan dan menjadi contoh bagi daerah lain,” ujar Dr. Amirul Tamim.
Ia menekankan bahwa program BERAKSI memiliki nilai strategis tinggi karena menyentuh akar masalah. Dengan menanamkan nilai-nilai hukum dan pencegahan kekerasan sejak masa sekolah, diharapkan generasi muda lebih memahami aturan, sehingga angka pelanggaran hukum di masa depan dapat ditekan secara signifikan.
Lebih jauh, Amirul Tamim menyambut baik rencana keberlanjutan program ini. Ia menegaskan kerja sama yang telah terjalin dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara adalah fondasi yang tepat. “Sinergi lintas sektor ini harus terus didorong. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, butuh kolaborasi dengan lembaga pemasyarakatan, pendidikan, dan masyarakat,” tambahnya.
Terkait tujuan utama kunjungan ini, politisi senior ini menegaskan bahwa langkah ini dilakukan untuk memastikan aturan yang sudah dibuat di tingkat pusat benar-benar hidup dan berjalan sesuai amanat undang-undang di daerah. “Kami datang ke sini untuk memastikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan berjalan sebagaimana mestinya, tidak ada yang tertinggal atau terabaikan,” tegasnya.
Seluruh masukan, tantangan, serta harapan yang disampaikan oleh pihak Bapas Baubau akan menjadi bahan berharga bagi DPD RI. Informasi ini nantinya akan diolah sebagai dasar evaluasi, penyusunan kebijakan, maupun perbaikan peraturan demi memperkuat sistem pemasyarakatan nasional. “Apa yang disampaikan rekan-rekan di sini akan kami bawa ke meja rapat nasional. Ini suara daerah yang harus didengar,” ujarnya.
Di sisi lain, Kepala Bapas Kelas II Baubau, Mustar Taro, menyambut hangat kehadiran Anggota DPD RI. Menurutnya, perhatian dan dukungan dari wakil rakyat memberikan energi baru bagi seluruh jajarannya untuk bekerja lebih baik lagi.
“Kami sangat berterima kasih atas kunjungan dan perhatian Bapak Dr. Amirul Tamim. Ini adalah momen emas bagi kami untuk menyampaikan apa yang sudah kami kerjakan, inovasi yang kami buat, sekaligus tantangan nyata yang kami hadapi saat menerapkan UU Pemasyarakatan,” ungkap Mustar Taro.
Ia menjelaskan bahwa UU Nomor 22 Tahun 2022 membawa perubahan besar dalam cara kerja pemasyarakatan yang lebih humanis dan berbasis pemulihan. Namun, perubahan ini tentu membutuhkan dukungan sarana prasarana, anggaran, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia yang sepadan.
“Kami berharap sinergi ini tidak berhenti di sini. Dukungan DPD RI sangat kami butuhkan agar layanan kami semakin profesional, akuntabel, dan benar-benar mampu mengembalikan klien menjadi warga negara yang baik dan bermanfaat bagi lingkungannya,” harap Mustar.
Pihaknya juga menegaskan komitmen untuk terus mengembangkan program-program pencegahan seperti BERAKSI. Menurutnya, tugas pemasyarakatan bukan hanya saat seseorang bersentuhan dengan hukum, melainkan juga upaya mencegah masyarakat, terutama generasi muda, agar tidak terjerumus ke dalam pelanggaran hukum.
Melalui kunjungan ini, terjalin kesepahaman bahwa pemasyarakatan yang efektif adalah kunci keamanan dan ketertiban masyarakat. Bapas Baubau berperan penting sebagai garda terdepan, sementara dukungan kebijakan dari pusat menjadi pondasi kekuatan mereka.
Dengan berakhirnya kunjungan ini, diharapkan tercipta kolaborasi yang lebih erat dan berkelanjutan. Aspirasi yang dikumpulkan dari lapangan menjadi kunci agar kebijakan nasional yang dihasilkan benar-benar relevan dan menjawab kebutuhan nyata di daerah, termasuk di Sulawesi Tenggara.
Reporter : duL
