KENDARI. OKESULTRA.ID – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) terus memperkuat langkah menuju transformasi digital yang merata melalui pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) se-Sulawesi Tenggara Tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung di Kendari, Selasa (9/6/2026), mengusung tema “Membangun Sinergi Bersama Mewujudkan Ekosistem Digital Daerah” sebagai upaya mengonsolidasikan percepatan pemerataan akses digital di seluruh wilayah Sultra.
Rakor tersebut menjadi forum strategis yang mempertemukan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, lembaga pendukung transformasi digital, hingga penyedia layanan internet untuk menyamakan persepsi dan memperkuat kolaborasi dalam membangun ekosistem digital daerah yang inklusif.
Mewakili Pemerintah Provinsi Sultra, Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sultra, Rony Yakob, menegaskan bahwa pembangunan ekosistem digital saat ini bukan lagi sebuah pilihan, melainkan kebutuhan yang harus segera diwujudkan guna mendukung percepatan pembangunan daerah.
Menurutnya, transformasi digital memiliki peran penting dalam mendorong reformasi birokrasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan efisien.
Rony menjelaskan bahwa perkembangan teknologi informasi telah mengubah berbagai aspek kehidupan masyarakat. Karena itu, pemerintah dituntut untuk mampu menghadirkan layanan berbasis digital yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang berada di wilayah terpencil.
“Ketersediaan infrastruktur dan akses digital saat ini bukan lagi sekadar kebutuhan pelengkap, melainkan telah menjadi kebutuhan dasar dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Rony Yakob.
Ia menambahkan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh tersedianya jaringan internet, tetapi juga harus didukung oleh sistem layanan yang terintegrasi dan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital memadai.
“Oleh karena itu, diperlukan pembangunan ekosistem digital yang terintegrasi mulai dari infrastruktur, layanan, hingga sumber daya manusia,” tambahnya.
Dalam pemaparannya, Rony mengungkapkan bahwa Pemprov Sultra terus mendorong sejumlah program strategis yang dirancang untuk mempercepat pemerataan akses digital di seluruh daerah.
Program tersebut mencakup pembangunan infrastruktur digital, pemetaan wilayah blankspot, penyediaan layanan internet di ruang publik dan sekolah, pengukuran indeks digital daerah, hingga penguatan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan.
Meski demikian, ia mengakui bahwa tantangan terbesar yang masih dihadapi adalah kesenjangan akses digital antarwilayah. Kondisi geografis Sulawesi Tenggara yang terdiri dari wilayah daratan dan kepulauan menjadi faktor yang memengaruhi pemerataan layanan telekomunikasi.
Menurut Rony, persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah sendiri. Dibutuhkan keterlibatan aktif pemerintah pusat, operator telekomunikasi, dunia usaha, dan masyarakat untuk memastikan akses digital dapat dinikmati secara merata.
“Kesenjangan akses digital antarwilayah masih menjadi tantangan yang perlu diatasi bersama. Karena itu diperlukan sinergi yang kuat antara seluruh pemangku kepentingan agar layanan digital dapat menjangkau masyarakat secara merata,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sultra, Andi Syahrir, memaparkan sejumlah program prioritas yang tengah disiapkan untuk memperkuat ekosistem digital daerah.
Salah satu program yang menjadi perhatian utama adalah penyediaan Wifi Publik di 17 kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara. Program ini diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan internet sekaligus mendukung aktivitas ekonomi berbasis digital.
“Kami sedang merancang penyediaan Wifi Publik di seluruh kabupaten/kota sebagai bagian dari upaya memperluas akses internet bagi masyarakat,” ujar Andi Syahrir.
Selain itu, Dinas Kominfo Sultra juga melakukan pendataan terhadap 94 sekolah yang akan diusulkan dalam program internet sekolah. Program tersebut difokuskan pada SMA, SMK, dan SLB yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
Menurut Andi, sekolah-sekolah yang menjadi prioritas adalah yang telah memiliki akses listrik namun belum terjangkau jaringan internet. Dengan demikian, peserta didik di berbagai wilayah dapat memperoleh kesempatan yang sama dalam mengakses pembelajaran berbasis digital.
“Program internet sekolah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam mendorong pemerataan kualitas pendidikan melalui pemanfaatan teknologi informasi,” katanya.
Di sektor sumber daya manusia, Pemprov Sultra juga menggandeng Balai Besar Pelatihan SDM Komdigi Makassar untuk melaksanakan asesmen dan pelatihan kompetensi digital bagi aparatur sipil negara (ASN).
Langkah tersebut dinilai penting karena transformasi digital tidak hanya membutuhkan perangkat dan jaringan, tetapi juga aparatur yang mampu mengoperasikan serta mengembangkan layanan digital secara optimal.
“Peningkatan kompetensi digital ASN menjadi fondasi penting dalam menghadirkan layanan pemerintahan yang lebih efektif, modern, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” jelas Andi.
Rakor Kominfo se-Sultra Tahun 2026 turut dihadiri Kepala Balai Besar Pelatihan SDM Komdigi Makassar Baso Saleh, Kepala Wilayah Kerja VI BAKTI Komdigi Muhammad Luthfi Akib, Sekretaris BPW APJII Sulampua Bahtiar, serta para kepala dinas Kominfo kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara. Melalui forum tersebut, seluruh pihak diharapkan dapat memperkuat sinergi dan menghasilkan langkah konkret guna mewujudkan ekosistem digital yang inklusif, berkelanjutan, dan mampu mendukung percepatan pembangunan Sulawesi Tenggara di era digital.
Reporter : duL
