BOMBANA, OKESULTR.ID- Pemerintah Kabupaten Bombana segera membentuk tim independen untuk meninjau lapangan dan melakukan kajian komprehensif terhadap rencana investasi PT Sultra Industrial Park (SIP) di Desa Wumbubangka, Kecamatan Rarowatu Utara.
Selain itu, Pemda akan melakukan kajian AMDAL, legalitas lahan, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
Langkah ini dilakukan Pemda Bombana menanggapi aspirasi masyarakat yang tergabung dalam forum Masyarakat Wumbubangka Bersatu yang menggelar unjuk rasa di Kantor Bupati Bombana, beberapa waktu lalu.
Aksi tersebut menyuarakan penolakan terhadap rencana investasi PT Sultra Industrial Park (SIP) di daerah setempat.
Puluhan masyarakat yang tergabung dalam forum tersebut datang dengan membawa spanduk dan menyampaikan orasi yang menolak masuknya industri ke desa mereka. Mereka menilai bahwa rencana investasi PT SIP berpotensi mengancam kelestarian lingkungan, merampas lahan produktif, serta tidak melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan.
“Kami menolak PT SIP karena hadir tanpa sosialisasi yang jelas kepada masyarakat. Kami khawatir kehidupan kami terganggu, tanah kami hilang, dan alam kami rusak,” ujar salah seorang masyarakat dalam orasi.
Sebagai respons terhadap kekhawatiran yang muncul di masyarakat mengenai investasi, Wakil Bupati Ahmad Yani menegaskan bahwa salah satu program prioritas dari Bupati dan Wakil Bupati Bombana adalah Hilirisasi. Program ini juga sejalan dengan kebijakan yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Hal ini disampaikannya saat dialog terbuka di Aula Rapat Kantor Bupati, yang turut dihadiri Asisten Setda, Kepala Dinas PTSP, Kepala Bappeda, Camat Rarowatu Utara, Kepala Desa Wumbubangka, pihak PT Sultra Industrial Park, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda Desa Wumbubangka.
“Kami ingin menegaskan bahwa program kami adalah Hilirisasi, yang mengusung tagline “Bombana Surga Investasi,” ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah berkomitmen untuk menciptakan iklim investasi yang tidak hanya menguntungkan para investor, tetapi juga memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, termasuk masyarakat Desa Wumbubangka perlu dilibatkan dalam proses ini,” ujarnya
Wakil Bupati Bombana kembali menegaskan bahwa pemerintah belum memberikan persetujuan apapun terhadap rencana investasi tersebut. Ia menekankan setiap keputusan akan mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan aspek keberlanjutan lingkungan.
“Dialog ini penting agar semua pihak bisa mendengar dan memahami posisi masing-masing. Pemerintah tidak akan memaksakan investasi jika memang bertentangan dengan aspirasi masyarakat dan merugikan lingkungan,” terangnya.
Sementara itu, Perwakilan PT Sultra Industrial Park yang hadir dalam dialog mencoba memberikan penjelasan. Mereka mengklaim bahwa rencana investasi masih dalam tahap studi dan belum ada aktivitas apapun di lapangan.
Ia menekankan pentingnya komunikasi yang baik antara masyarakat dan para investor. Ia juga sangat menyayangkan beredarnya isu-isu yang menurutnya tidak benar dan berpotensi memicu fitnah.
“Sebenarnya, terdapat kesalahpahaman antara masyarakat dan kami. Padahal, saat ini kami masih berada dalam tahap peninjauan lokasi dan pengurusan izin. Jadi, informasi yang beredar di masyarakat itu tidak benar,” pungkasnya. (Adv)
Reporter : Israwati
Editor : duL
