KENDARI. OKESULTRA.ID – Di tengah meningkatnya polarisasi sosial, derasnya arus informasi digital, hingga ancaman krisis moral yang membayangi generasi muda, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka melontarkan pesan yang menjadi sorotan. Di hadapan ratusan ulama dan tokoh masyarakat, ia mengingatkan bahwa agama tidak boleh dijadikan instrumen politik karena berpotensi memecah belah umat dan merusak persatuan yang selama ini dijaga.
Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri Pengukuhan Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Tenggara Masa Khidmat 2026–2031 di Masjid Agung Al-Kautsar Kendari, Selasa (21/7). Momentum tersebut tidak hanya menjadi seremoni pergantian kepengurusan, tetapi juga menjadi panggung penegasan arah hubungan antara pemerintah daerah dan kalangan ulama dalam menghadapi tantangan pembangunan.
Mengusung tema “Sinergi Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Keumatan Menuju Sulawesi Tenggara yang Aman, Sejahtera, dan Religius”, pengukuhan dilakukan langsung oleh Ketua MUI Pusat Bidang Dakwah, Drs. KH. Abdul Manan Gani, yang melantik jajaran Dewan Pimpinan dan Komisi MUI Sultra periode 2026–2031.
Dalam pidatonya, Andi Sumangerukka menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak cukup hanya ditopang oleh kebijakan pemerintah maupun kekuatan anggaran. Menurutnya, pembangunan membutuhkan fondasi moral dan spiritual yang kokoh, sehingga keberadaan MUI menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan pembangunan fisik dan pembangunan karakter masyarakat.
“Keberhasilan pembangunan daerah membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat, termasuk para alim ulama yang memiliki pengaruh besar dalam membina kehidupan umat,” kata Gubernur.
Ia kemudian menggarisbawahi posisi strategis MUI sebagai mitra pemerintah, bukan sekadar lembaga keagamaan yang mengeluarkan fatwa, tetapi juga sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Masukan para ulama, menurutnya, menjadi bagian penting dalam memastikan arah pembangunan tetap berpijak pada nilai-nilai moral, persatuan, dan kemaslahatan bersama.
Namun, bagian paling menyita perhatian publik adalah ketika Gubernur secara terbuka mengingatkan bahaya pencampuran agama dengan politik praktis. Menurutnya, pengalaman di berbagai daerah menunjukkan bahwa ketika simbol-simbol agama digunakan sebagai alat kontestasi politik, ruang persaudaraan menjadi sempit dan masyarakat mudah terbelah.
“Saya ingin menyampaikan, manakala agama dicampuradukkan dengan politik maka akan terjadi perpecahan dan perkotak-kotakan,” tegas Andi Sumangerukka.
Ia menambahkan, masjid harus tetap dijaga sebagai rumah ibadah, pusat pembinaan umat, sekaligus ruang mempererat ukhuwah dan solidaritas sosial. Karena itu, rumah ibadah tidak semestinya dijadikan arena kepentingan politik yang dapat memicu konflik di tengah masyarakat.
Pesan tersebut menjadi relevan di tengah dinamika demokrasi yang kerap memunculkan polarisasi. Meski demikian, Gubernur tidak menolak peran agama dalam kehidupan berbangsa. Sebaliknya, ia justru mendorong agar nilai-nilai agama menjadi sumber etika dalam pembangunan, tanpa menjadikan rumah ibadah sebagai ruang kompetisi politik praktis.
Dalam kesempatan itu, Andi Sumangerukka juga memberikan apresiasi terhadap komposisi kepengurusan MUI Sultra yang berasal dari berbagai organisasi Islam, termasuk Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Keberagaman tersebut dinilainya sebagai modal sosial yang sangat penting untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah sekaligus menjaga stabilitas daerah.
Ia berharap kepengurusan baru mampu menjalankan amanah dengan meningkatkan kualitas dakwah, membina akidah dan akhlak umat, memperkuat toleransi, serta menjaga persatuan bangsa di tengah perubahan sosial yang berlangsung sangat cepat.
Selain isu persatuan, Gubernur juga menyoroti ancaman nyata yang kini dihadapi masyarakat, mulai dari penyalahgunaan narkoba, maraknya judi online, penyebaran hoaks, paham radikalisme, hingga krisis moral yang dinilai semakin mengkhawatirkan bagi generasi muda. Persoalan-persoalan tersebut, menurutnya, tidak mungkin hanya diselesaikan melalui pendekatan hukum atau birokrasi, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif tokoh agama.
Karena itu, MUI diharapkan mengambil peran lebih luas sebagai penjaga moral masyarakat melalui penguatan dakwah yang moderat, pembinaan generasi muda, peningkatan literasi keagamaan, serta penguatan budaya toleransi di tengah masyarakat Sulawesi Tenggara yang majemuk.
Di sisi lain, pemerintah juga menaruh harapan besar agar MUI berkontribusi dalam memperkuat ekonomi keumatan. Pengembangan industri halal, pembinaan UMKM berbasis syariah, serta peningkatan literasi keuangan syariah dipandang sebagai sektor yang memiliki peluang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ekonomi daerah.
Sementara itu, Ketua MUI Pusat Bidang Dakwah, Drs. KH. Abdul Manan Gani, melalui prosesi pengukuhan, secara resmi memberikan amanah kepada jajaran pengurus MUI Sultra periode 2026–2031 untuk menjalankan fungsi organisasi dalam membina kehidupan keagamaan, memperkuat ukhuwah, dan melayani kepentingan umat sesuai tugas serta tanggung jawab kelembagaan.
Pengukuhan kepengurusan MUI Sultra periode baru akhirnya tidak hanya menjadi agenda organisasi keagamaan semata. Di balik prosesi tersebut terselip pesan politik kebangsaan yang kuat: pembangunan memerlukan sinergi antara pemerintah dan ulama, tetapi batas antara nilai-nilai agama dan kepentingan politik praktis harus tetap dijaga. Dari Masjid Agung Al-Kautsar Kendari, pesan itu mengemuka sebagai ajakan untuk merawat persatuan, memperkuat moral masyarakat, dan mengarahkan pembangunan Sulawesi Tenggara pada cita-cita menjadi daerah yang aman, sejahtera, sekaligus religius.
Reporter : duL
