KOLAKA, OKESULTRA.ID – Kehadiran Bupati Buton Utara, Afirudin Mathara, S.H., M.H., dalam Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara, Selasa (05/05/2026).
Rakortekrenbang dan Musrenbang ini berlansung di Kabupaten Kolaka bukan sekadar agenda seremonial. Forum ini menjadi ruang strategis bagi daerah untuk memperjuangkan arah pembangunan yang lebih terukur, terintegrasi, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Rakortekrenbang dan Musrenbang provinsi merupakan tahapan krusial dalam siklus perencanaan pembangunan nasional. Di forum ini, pemerintah kabupaten/kota berhadapan langsung dengan pemerintah provinsi dan perwakilan pemerintah pusat untuk menyelaraskan program prioritas.
Bagi Kabupaten Buton Utara, momentum ini dimanfaatkan untuk memastikan isu-isu mendasar seperti infrastruktur, konektivitas wilayah, dan peningkatan layanan dasar masuk dalam skala prioritas pembangunan daerah.
Bupati Buton Utara, Afirudin Mathara, menegaskan bahwa perencanaan pembangunan tidak boleh berjalan parsial. Ia menilai, sinkronisasi antara program pusat, provinsi, dan daerah menjadi kunci agar pembangunan tidak tumpang tindih dan tepat sasaran.
“Rakortekrenbang dan Musrenbang ini menjadi momentum penting untuk memastikan bahwa kebutuhan daerah dapat terakomodasi dalam perencanaan yang lebih luas. Kami berharap ada sinergi kuat antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten,” ujar Afirudin Mathara.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa Buton Utara memiliki sejumlah potensi yang membutuhkan dukungan perencanaan yang matang, terutama di sektor infrastruktur dan pengembangan ekonomi lokal. Menurutnya, tanpa dukungan kebijakan yang terintegrasi, potensi daerah tidak akan berkembang secara optimal.
Dalam perspektif interpretatif, kehadiran kepala daerah dalam forum seperti ini mencerminkan dinamika baru dalam tata kelola pembangunan. Tidak lagi sekadar menerima kebijakan dari atas, pemerintah daerah kini dituntut aktif melakukan negosiasi program agar sesuai dengan kebutuhan riil masyarakatnya.
Afirudin juga menyinggung pentingnya pendekatan berbasis data dalam menyusun perencanaan. Ia menilai, kebijakan pembangunan harus didasarkan pada kebutuhan faktual di lapangan, bukan sekadar asumsi administrati.
“Perencanaan harus berbasis data dan kebutuhan masyarakat. Dengan begitu, program yang dihasilkan benar-benar menyentuh persoalan yang ada,” tambahnya.
Di sisi lain, pelaksanaan Musrenbang di tingkat provinsi juga menjadi indikator komitmen pemerintah dalam mendorong pembangunan yang partisipatif. Forum ini membuka ruang dialog antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat.
Namun demikian, tantangan terbesar tetap pada implementasi. Tidak sedikit hasil Musrenbang yang pada akhirnya tidak terealisasi secara optimal karena keterbatasan anggaran maupun perubahan kebijakan. Di sinilah pentingnya konsistensi dan pengawalan dari setiap daerah, termasuk Buton Utara, agar program yang telah direncanakan benar-benar diwujudkan.
Partisipasi aktif Bupati Buton Utara dalam forum ini juga dapat dibaca sebagai upaya memperkuat posisi daerah dalam peta pembangunan Sulawesi Tenggara. Dengan menyuarakan langsung kebutuhan daerah, peluang untuk mendapatkan dukungan anggaran dan program strategis menjadi lebih terbuka.
Rakortekrenbang dan Musrenbang Provinsi Sulawesi Tenggara di Kolaka pun diharapkan tidak hanya menghasilkan dokumen perencanaan, tetapi juga komitmen nyata dalam mendorong pemerataan pembangunan antarwilayah.
Sebagai penutup, Afirudin Mathara berharap hasil dari forum ini dapat memberikan dampak signifikan bagi kemajuan Buton Utara dan Sulawesi Tenggara secara umum.
“Kami optimistis, melalui forum ini akan lahir kebijakan yang mampu mendorong percepatan pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.
Reporter : duL
