BOMBANA, OKESULTRA.ID – Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., mendesak seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) segera menuntaskan tindak lanjut temuan dan rekomendasi hasil pengawasan keuangan serta penyelenggaraan pemerintahan. Ia menegaskan, penyelesaian rekomendasi tidak boleh terus tertunda hanya karena persoalan kelengkapan dokumen maupun proses klarifikasi.
Penegasan itu disampaikan Burhanuddin saat membuka kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Aula Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bombana, Senin (26/10/2026).
Dalam arahannya, Bupati menekankan bahwa setiap rekomendasi hasil pengawasan harus menjadi perhatian serius seluruh perangkat daerah. Tidak hanya rekomendasi BPKP, kewajiban tindak lanjut juga mencakup hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan pengawasan Inspektorat Kabupaten Bombana.
Menurut Burhanuddin, hasil pengawasan tidak boleh sekadar menjadi catatan dalam dokumen pemeriksaan yang kemudian terlupakan setelah kegiatan evaluasi selesai. Setiap rekomendasi harus direspons melalui langkah perbaikan yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia meminta kepala OPD tidak membiarkan persoalan yang sebenarnya dapat diselesaikan justru berlarut-larut akibat lemahnya koordinasi atau lambannya pemenuhan dokumen pendukung.
“Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan bukan sekadar mengejar angka, progres, atau administrasi semata, melainkan bukti komitmen kita bersama dalam mewujudkan tata kelola anggaran yang transparan dan bebas dari penyimpangan,” tegas Burhanuddin.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa ukuran keberhasilan tindak lanjut pengawasan tidak semestinya berhenti pada terpenuhinya persyaratan administratif. Lebih dari itu, rekomendasi harus mendorong perbaikan nyata dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan program pemerintah daerah.
Bupati juga mengingatkan bahwa keterlambatan penyelesaian rekomendasi dapat menghambat upaya pemerintah daerah memperbaiki kelemahan tata kelola pemerintahan. Karena itu, setiap perangkat daerah dituntut lebih proaktif mengidentifikasi persoalan yang menghambat penyelesaian tindak lanjut.
Apabila terdapat kendala teknis, kekurangan dokumen, atau persoalan yang membutuhkan klarifikasi, OPD terkait diminta segera menyampaikan hambatan tersebut kepada pihak yang berwenang.
Burhanuddin menilai persoalan yang belum terselesaikan harus dikomunikasikan secara terbuka agar pemerintah daerah dapat mencari jalan keluar berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Dengan pola koordinasi tersebut, kendala administratif maupun teknis diharapkan tidak terus menjadi alasan tertundanya penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan.
Evaluasi Progres dan Tanggung Jawab OPD
Kegiatan pemantauan ini sekaligus menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Bombana untuk mengevaluasi pelaksanaan rekomendasi hasil pengawasan sebelumnya.
Melalui evaluasi tersebut, pemerintah daerah dapat melihat sejauh mana masing-masing perangkat daerah telah menjalankan kewajibannya dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan.
Pemantauan juga diperlukan untuk mengidentifikasi rekomendasi yang telah diselesaikan, yang masih dalam proses, serta yang membutuhkan langkah penanganan lebih lanjut.
Namun, proses evaluasi tidak cukup hanya dengan mencatat perkembangan penyelesaian. Setiap OPD perlu memastikan bahwa tindakan yang dilakukan benar-benar menjawab substansi rekomendasi dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, tindak lanjut hasil pengawasan memiliki arti penting untuk memperkuat pengendalian internal, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, serta meminimalkan risiko terulangnya kelemahan dalam pelaksanaan program dan penggunaan anggaran.
Karena itu, Burhanuddin meminta seluruh kepala perangkat daerah meningkatkan keseriusan dalam menyelesaikan rekomendasi yang menjadi tanggung jawab masing-masing.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antarlembaga, terutama ketika penyelesaian rekomendasi membutuhkan data, dokumen, atau klarifikasi dari lebih dari satu pihak.
Koordinasi yang efektif diharapkan dapat mempercepat penyelesaian persoalan tanpa mengabaikan prosedur dan standar pertanggungjawaban yang telah ditetapkan.
Akuntabilitas Tak Cukup di Atas Kertas
Bagi Pemerintah Kabupaten Bombana, tindak lanjut hasil pengawasan merupakan bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.
Pengawasan pada dasarnya tidak hanya bertujuan mengidentifikasi kelemahan, tetapi juga memastikan adanya perbaikan terhadap sistem, prosedur, dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan.
Dengan demikian, rekomendasi yang dihasilkan harus memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas pengelolaan anggaran serta pelaksanaan program pembangunan daerah.
Burhanuddin berharap seluruh OPD menjadikan hasil pengawasan sebagai instrumen evaluasi untuk memperbaiki kinerja, bukan sekadar kewajiban administratif yang diselesaikan untuk memenuhi laporan.
Ia menegaskan pentingnya komitmen bersama agar setiap rekomendasi dapat ditindaklanjuti secara konsisten, sesuai ketentuan, dan dengan tanggung jawab yang jelas.
Menurutnya, keberhasilan menyelesaikan rekomendasi hasil pengawasan harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Pada akhirnya, percepatan tindak lanjut hasil pengawasan diharapkan tidak hanya memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bombana.
Bupati pun berharap seluruh perangkat daerah menunjukkan komitmen nyata dalam menuntaskan rekomendasi yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga hasil pengawasan benar-benar menjadi dasar perbaikan pemerintahan secara berkelanjutan.
Reporter: duL
