KOLAKA, OKESULTRA.ID – Pembangunan yang seharusnya membawa manfaat bagi masyarakat, justru kini berubah menjadi ancaman nyata bagi keselamatan warga. Kepala Desa Tikonu, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, Sabaruddin T. Pauluh, secara tegas menyerukan langkah strategis.
Menurut Sabaruddin pemukiman warga di kawasan BTN Sangia Nibandera harus segera direlokasi ke tempat yang lebih aman dan layak huni. Seruan ini muncul seiring berlanjutnya pekerjaan pembersihan lahan atau landclearing proyek Sekolah Rakyat yang berjalan tak jauh dari pemukiman warga.
Menurut Sabaruddin, kondisi di lapangan saat ini sangat memprihatinkan. Pekerjaan penggalian tanah yang dilakukan di lokasi proyek belum selesai, namun dampak buruknya sudah terasa sehari-hari. Masalah pertama yang paling langsung dirasakan adalah polusi debu yang melayang ke seluruh lingkungan pemukiman. Aktivitas berat alat berat setiap hari membuat udara menjadi kotor, mengganggu pernapasan, dan mengotori lingkungan tempat tinggal warga.
Namun, bahaya yang jauh lebih besar dan mengancam nyawa mengintai dari sisi topografi. Posisi lokasi galian proyek berada di ketinggian yang jauh lebih tinggi dibandingkan atap rumah-rumah warga. Kondisi ini menciptakan risiko bencana serius. Setiap kali curah hujan turun dengan intensitas sedang hingga lebat, tanah galian yang gundul akan terbawa arus air dan meluncur deras ke bawah, langsung menuju area pemukiman.
“Masyarakat hanya bisa mengeluh tapi dibuat tidak berdaya dengan banjir lumpur,” ujar Sabaruddin dengan nada prihatin. Ia menjelaskan bahwa setiap kali hujan reda, halaman dan bagian depan rumah warga tertutup lapisan lumpur tebal. Pembersihan yang dilakukan warga setiap hari terasa sia-sia karena besoknya kembali tertutup material galian. Minggu (26/07/2026).
Kondisi ini tentu tidak manusiawi. Warga harus hidup dalam kekhawatiran terus-menerus. Ancaman longsor material tanah dari ketinggian di atas atap rumah adalah bom waktu yang sewaktu-waktu bisa merenggut harta benda bahkan nyawa. Sabaruddin menegaskan, keberadaan pemukiman di posisi bawah area galian yang curam ini sudah tidak layak lagi untuk dihuni.
Oleh karena itu, Kepala Desa Tikonu meminta pemerintah daerah melalui dinas teknis terkait untuk segera turun tangan. Pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan landclearing lahan pembangunan Sekolah Rakyat diminta tidak hanya memikirkan target proyek, namun wajib memikirkan solusi jangka panjang demi kemaslahatan semua pihak.
“Kami tidak menolak pembangunan. Sekolah adalah fasilitas penting. Tapi pembangunan tidak boleh mengorbankan keselamatan warga. Solusi harus adil dan menyeluruh,” tegas Sabaruddin.
Ia juga menyoroti masalah lain yang tak kalah krusial. Pembangunan ini ternyata juga memutus akses jalan yang biasa digunakan oleh para petani di sekitar lokasi. Jalur yang menjadi urat nadi distribusi hasil panen kini terhalang oleh tumpukan tanah dan pekerjaan konstruksi. Hal ini membuat aktivitas ekonomi warga sekitar terganggu berat.
“Termasuk nasib para petani yang jalannya terhalang oleh pembangunan Sekolah Rakyat. Mereka kesulitan membawa hasil kebun ke pasar. Ini dampak yang tidak boleh diabaikan,” tambahnya.
Sabaruddin menyarankan agar pemerintah segera melakukan kajian teknis dan pemetaan risiko secara mendalam. Jika memang secara geologis dan topografi lokasi tersebut berbahaya, maka langkah paling bijak dan bertanggung jawab adalah memindahkan warga ke lokasi relokasi yang aman, dengan fasilitas yang memadai.
Pihaknya berharap instansi terkait tidak hanya sekadar memberikan perbaikan sementara atau pengalihan saluran air yang tidak menjamin keamanan jangka panjang. Warga berhak mendapatkan perlindungan negara dan lingkungan hidup yang sehat serta aman.
Di sisi lain, warga setempat yang ditemui mengaku sudah berulang kali menyampaikan keluhan namun belum ada solusi nyata. Mereka berharap suara Kepala Desa ini menjadi jembatan agar pemerintah mendengar dan segera bertindak.
Pembangunan Sekolah Rakyat ini sebenarnya diharapkan menjadi kebanggaan dan sarana pendidikan bagi generasi muda di wilayah tersebut. Namun, keberhasilan proyek ini akan menjadi sia-sia jika di sisi lain menimbulkan kerugian besar bagi warga sekitar.
Pemerintah Kabupaten Kolaka diharapkan dapat menyeimbangkan antara percepatan pembangunan infrastruktur dengan kewajiban melindungi hak-hak warga. Sinergi antara dinas pekerjaan umum, lingkungan hidup, dan pemerintahan desa sangat dibutuhkan untuk mencari jalan tengah yang menguntungkan semua pihak.
Sabaruddin menegaskan, ia akan terus mendesak sampai ada kepastian langkah lanjutan. “Kami bertugas menjaga warga kami. Jika tempat tinggal mereka berbahaya, tugas kami adalah berteriak agar mereka diselamatkan,” tutupnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak pelaksana proyek maupun dinas terkait mengenai keluhan dan usulan relokasi yang disampaikan oleh Kepala Desa Tikonu.
Reporter : duL
