KENDARI. OKESULTRA.ID – Alokasi 10.000 unit Program Bedah Rumah melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk Sulawesi Tenggara pada periode 2025–2026 menjadi salah satu program perumahan rakyat terbesar yang diterima daerah tersebut dalam beberapa tahun terakhir.
Di balik angka yang terlihat sebagai capaian pembangunan itu, tersimpan cerita tentang kebutuhan masyarakat, perjuangan politik anggaran, serta harapan ribuan keluarga untuk memperoleh kehidupan yang lebih layak.
Bagi masyarakat yang selama bertahun-tahun tinggal di rumah berdinding lapuk, beratap bocor, atau berlantai tanah, program BSPS bukan sekadar bantuan pemerintah. Program ini merupakan pintu masuk menuju perubahan kualitas hidup yang lebih baik.
Tidak mengherankan jika kabar mengenai hadirnya 10.000 unit bantuan rumah langsung menjadi perhatian publik. Sebab, kebutuhan akan hunian layak masih menjadi persoalan nyata di berbagai wilayah Sulawesi Tenggara, terutama di kawasan pedesaan dan daerah pesisir.
Program yang tersebar di 17 kabupaten dan kota tersebut menyasar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kelompok ini selama ini sering menghadapi keterbatasan ekonomi sehingga sulit melakukan perbaikan rumah secara mandiri.
Di tengah proses pelaksanaan yang mulai berjalan, muncul pertanyaan dari masyarakat mengenai bagaimana Sulawesi Tenggara bisa memperoleh alokasi bantuan yang begitu besar. Pertanyaan itu menjadi penting karena berkaitan dengan transparansi informasi dan pemahaman publik terhadap proses perencanaan pembangunan.
Tenaga Ahli Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae, La Ode Murfain, S.Pi., menjelaskan bahwa sebagian besar kuota BSPS yang diterima Sulawesi Tenggara berasal dari jalur aspirasi anggota DPR RI asal daerah pemilihan Sulawesi Tenggara.
Menurut Murfain, informasi mengenai asal-usul program perlu disampaikan secara terbuka agar masyarakat memahami proses yang terjadi di balik penetapan alokasi bantuan tersebut.
“Dari total 10.000 unit yang ada saat ini, sebagian besar merupakan hasil perjuangan aspirasi anggota DPR RI Ridwan Bae yang mengawal langsung program perumahan di tingkat pusat,” ujar Murfain kepada awak media, Selasa (9/6/2026).
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan daerah tidak hanya bergantung pada kemampuan pemerintah daerah mengusulkan program, tetapi juga pada peran wakil rakyat dalam memperjuangkan alokasi anggaran di tingkat nasional.
Data yang dihimpun menunjukkan sekitar 6.300 unit rumah berasal dari kuota aspirasi yang diperjuangkan Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ir. H. Ridwan Bae. Sementara sekitar 3.000 unit lainnya merupakan hasil perjuangan anggota Komisi V DPR RI, H. Ahmad Syafei.
Jika ditelaah lebih jauh, angka tersebut menggambarkan bahwa sebagian besar bantuan perumahan yang masuk ke Sulawesi Tenggara berasal dari jalur politik anggaran melalui parlemen. Kondisi ini sekaligus memperlihatkan pentingnya posisi anggota DPR RI dalam menjembatani kebutuhan daerah dengan kebijakan pembangunan nasional.
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara juga mengambil peran melalui jalur reguler kementerian. Hasil koordinasi dengan pemerintah pusat menghasilkan tambahan sekitar 650 unit rumah yang melengkapi total kuota menjadi sekitar 10.000 unit.
Sinergi antara pemerintah daerah dan wakil rakyat di tingkat pusat menjadi salah satu faktor yang memungkinkan Sulawesi Tenggara memperoleh alokasi bantuan dalam jumlah besar. Tanpa koordinasi yang kuat, peluang mendapatkan program nasional sering kali menjadi lebih terbatas.
Murfain menilai perjuangan bantuan perumahan untuk masyarakat Sulawesi Tenggara bukanlah sesuatu yang baru dilakukan. Menurutnya, program tersebut telah menjadi bagian dari komitmen yang terus diperjuangkan selama bertahun-tahun.
“Jika diakumulasi sejak menjadi anggota DPR RI, Bapak Ridwan Bae telah memperjuangkan kurang lebih 50 ribu unit bantuan BSPS atau program bedah rumah untuk masyarakat Sulawesi Tenggara,” ungkapnya.
Apabila angka tersebut benar, maka dampaknya tidak hanya terlihat dari jumlah rumah yang diperbaiki, tetapi juga dari perubahan kualitas hidup masyarakat yang menikmatinya. Rumah yang layak merupakan salah satu indikator penting dalam pembangunan manusia karena berkaitan langsung dengan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan keluarga.
Sejumlah studi pembangunan menunjukkan bahwa kualitas hunian yang baik berkontribusi terhadap menurunnya risiko penyakit, meningkatnya kenyamanan belajar anak-anak, serta terciptanya lingkungan keluarga yang lebih produktif.
Karena itu, program BSPS tidak dapat dipandang semata-mata sebagai proyek pembangunan fisik. Program ini merupakan investasi sosial yang hasilnya dapat dirasakan dalam jangka panjang oleh masyarakat penerima manfaat.
Besarnya alokasi bantuan yang diterima Sulawesi Tenggara juga menunjukkan bahwa kebutuhan perumahan rakyat masih menjadi agenda penting dalam pembangunan nasional. Pemerintah pusat tampaknya masih menempatkan sektor perumahan sebagai instrumen untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah.
Namun demikian, tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh proses pelaksanaan berjalan tepat sasaran. Validasi data penerima, kualitas pembangunan, serta pengawasan di lapangan menjadi faktor penting agar manfaat program benar-benar dirasakan oleh warga yang membutuhkan.
Pada akhirnya, angka 10.000 unit BSPS bukan hanya tentang statistik pembangunan atau besaran anggaran yang digelontorkan pemerintah. Di balik angka tersebut terdapat ribuan keluarga yang menaruh harapan untuk hidup lebih layak, lebih sehat, dan lebih aman.
Bagi masyarakat Sulawesi Tenggara, rumah yang diperbaiki melalui BSPS bukan sekadar bangunan fisik. Ia menjadi simbol kehadiran negara, hasil dari perjuangan berbagai pihak, sekaligus wujud nyata bahwa pembangunan dapat menyentuh kebutuhan paling mendasar masyarakat: memiliki tempat tinggal yang layak untuk membangun masa depan yang lebih baik
Reporter : duL
