KENDARI. OKESULTRA.ID – Malam penuh penghargaan dan pengakuan atas kerja keras pemerintahan daerah digelar di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat malam (29/05/2026). Dalam acara resmi bertajuk Malam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Wilayah Regional Sulawesi yang diselenggarakan langsung oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, hadir Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si mewakili jajaran pemerintahan dan seluruh masyarakat Kabupaten Bombana dalam pertemuan tingkat tinggi tersebut.
Acara berlangsung megah dan tertib di salah satu hotel besar yang menjadi pusat kegiatan kenegaraan di kota ini, dihadiri pula oleh sejumlah kepala daerah, pejabat tinggi pemerintahan, serta para pengamat kebijakan publik dari berbagai penjuru wilayah Sulawesi.
Penyelenggaraan acara penghargaan ini bukan sekadar seremonial biasa, melainkan bentuk wujud nyata perhatian dan penghargaan tertinggi dari pemerintah pusat terhadap daerah‑daerah yang dinilai telah berhasil menunjukkan kinerja luar biasa, melahirkan pemikiran baru, serta menerapkan langkah‑langkah inovatif yang berdampak langsung dan positif bagi kemajuan wilayah masing‑masing maupun kesejahteraan warga masyarakatnya. Kegiatan ini menjadi wadah penting untuk mengakui hasil kerja keras sekaligus menjadi sarana berbagi pengalaman dan metode kerja antar pemerintah daerah di kawasan Sulawesi.
Pada pelaksanaan tahun 2026 ini, penilaian dan pemberian penghargaan dikelompokkan ke dalam empat bidang utama yang dinilai sangat strategis dan menentukan arah pembangunan nasional saat ini. Keempat kategori tersebut meliputi keberhasilan dalam pengendalian tingkat laju inflasi, upaya nyata dan hasil yang terukur dalam menurunkan angka pengangguran terbuka, penerapan pola pembiayaan pembangunan yang kreatif, cerdas dan berkelanjutan, serta keberhasilan ganda yakni penurunan angka kemiskinan sekaligus penanganan dan penurunan angka kejadian gagal tumbuh atau stunting pada anak‑anak usia dini. Keempat hal ini merupakan prioritas utama yang tertuang dalam agenda pembangunan nasional.
Kehadiran Bupati Bombana dalam acara penting ini menunjukkan kesungguhan pemerintah kabupaten untuk terus mengikuti perkembangan kebijakan terbaru sekaligus menempatkan diri sejajar dengan daerah‑daerah maju lainnya di wilayah Sulawesi.
Dihadapan awak media,, Ir. H. Burhanuddin, M.Si menyampaikan bahwa kehadirannya selain untuk mendengarkan arahan langsung dari pimpinan tertinggi urusan pemerintahan, juga bertujuan menyerap berbagai pengalaman sukses yang telah diterapkan oleh kabupaten atau kota lain yang dinilai berprestasi tinggi.
“Bagi kami, pertemuan seperti ini adalah kesempatan emas. Kami tidak hanya datang mendengarkan, tapi kami belajar banyak cara baru, strategi cerdas, dan solusi yang diterapkan rekan‑rekan kepala daerah lain untuk mengatasi masalah yang sama dengan yang kami hadapi di Bombana. Segala ilmu dan informasi ini nanti akan kami bawa pulang, kami pelajari bersama tim kerja kami, lalu kami sesuaikan dan terapkan agar hasilnya terasa juga bagi masyarakat kami,” ungkap Bupati Burhanuddin di sela acara.
Ia sangat menyambut baik langkah yang diambil Kementerian Dalam Negeri terkait penilaian berbasis data nyata. Menurutnya, cara seperti ini sangat jelas, terbuka dan memberikan kepastian hukum maupun kepastian penilaian. Pemerintah daerah tahu persis apa yang harus dicapai, ukurannya apa, dan dari mana datanya diambil, sehingga seluruh rencana kerja dapat disusun secara terarah dan terukur sejak awal tahun anggaran.
Terkait empat bidang penilaian utama tahun ini, Bupati menjelaskan bahwa keempat hal tersebut sudah masuk dan menjadi bagian utama dari rencana kerja pembangunan jangka menengah daerah yang sedang dijalankan di Kabupaten Bombana. Pengendalian harga kebutuhan pokok, penyerapan tenaga kerja lokal, mencari cara pendanaan cerdas selain dari pajak dan bantuan pusat, serta memutus rantai kemiskinan sekaligus memperbaiki gizi generasi muda merupakan prioritas utama yang terus didorong percepatannya.
Bupati juga mengapresiasi diterapkannya sistem persaingan dalam satu wilayah sejenis. Menurutnya, hal ini sangat wajar dan menjadikan suasana persaingan menjadi sehat dan beradab. Tidak ada rasa iri atau merasa diperlakukan tidak adil, karena semua sadar bahwa penilaian dilakukan kepada mereka yang berangkat dari titik awal kondisi yang hampir serupa.
Bagi Pemerintah Kabupaten Bombana sendiri, keikutsertaan serta perhatian besar yang diberikan dalam ajang ini menjadi bukti nyata komitmen menjadikan kinerja terbaik, data akurat, dan hasil nyata sebagai landasan utama setiap kebijakan yang diambil. Ke depan, berbagai inovasi baru direncanakan akan terus diluncurkan, dengan tujuan tunggal yaitu mewujudkan masyarakat Bombana yang sejahtera, mandiri, sehat dan berdaya saing tinggi.
“Prinsip kami sederhana: apa yang kami kerjakan harus bisa dilihat dampaknya, dihitung hasilnya, dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga. Penghargaan dari pemerintah pusat menjadi penyemangat sekaligus pengingat bahwa masih banyak hal baik yang harus kami wujudkan bersama,” tambah Ir. H. Burhanuddin menegaskan tekadnya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian, dalam sambutannya menegaskan dengan tegas dan lugas mengenai dasar serta mekanisme yang digunakan tim penilai dalam menentukan daerah mana saja yang berhak mendapatkan penghargaan bergengsi tersebut. Ia menjamin bahwa seluruh proses, mulai dari pengumpulan data, pengolahan hingga penarikan kesimpulan dilakukan secara ketat, terbuka, dan menjunjung tinggi prinsip keobjektifan tanpa adanya intervensi kepentingan lain maupun rekayasa data.
“Yang akan dipertandingkan dapat dihitung secara kuantitatif. Misalnya masalah pengangguran, kemiskinan, kemudian inflasi, itu enggak bisa dibohongin. Datanya dari data BPS,” ujar Tito Karnavian disambut perhatian serius seluruh hadirin.
Menjelaskan lebih rinci, Menteri menerangkan bahwa indikator‑indikator yang dipilih semuanya bersifat angka pasti, terukur, serta datanya bersumber langsung dari lembaga resmi negara yaitu Badan Pusat Statistik. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada ruang bagi penilaian yang bersifat subjektif, berdasar kesan semata, atau bahkan rekayasa administrasi yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan. Apabila angka menunjukkan penurunan berarti kinerja berhasil, apabila angka masih tinggi berarti masih ada pekerjaan rumah berat yang harus diselesaikan, semuanya tergambar jelas dan jujur dalam data tersebut.
Lebih jauh dalam penjelasannya, Tito Karnavian juga menyampaikan perubahan besar dan pergeseran pola pendekatan hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang mulai diterapkan secara luas saat ini. Dijelaskannya, selama bertahun‑tahun pendekatan yang paling banyak dilakukan berpusat pada pengawasan, pemeriksaan, dan pengendalian pelaksanaan aturan. Namun kini cara pandang itu telah berubah total menjadi lebih mendorong dan memfasilitasi kemampuan daerah.
“Kita ubah cara kerjanya. Tidak lagi hanya mengawasi dan mencari kesalahan, tapi kami hadir untuk membina dan memberi dorongan. Bentuk dorongan nyata yang kami berikan berupa insentif fiskal atau bantuan keuangan langsung bagi daerah yang berhasil menunjukkan capaian terbaik. Ini akan memacu semangat bersaing sehat sekaligus meningkatkan mutu pelayanan publik dan kecepatan pembangunan,” tegasnya lagi.
Menurut pandangan Menteri, pemberian hadiah berupa kewenangan lebih besar maupun tambahan dana pembangunan menjadi cara paling efektif dan efisien agar setiap kepala daerah serta seluruh jajarannya berlomba memberikan hasil kerja terbaik bagi rakyatnya. Keberhasilan akan mendapat ganjaran tambahan, sementara daerah yang masih tertinggal akan mendapatkan pendampingan khusus hingga mampu mengejar ketertinggalan tersebut.
Satu hal penting lain yang juga menjadi dasar sistem penilaian kali ini adalah penerapan pembagian wilayah peserta berdasarkan karakteristik geografis, kemampuan ekonomi, serta potensi sumber daya yang dimiliki. Seluruh wilayah di pulau Sulawesi dikelompokkan menjadi satu kesatuan wilayah persaingan tersendiri. Hal ini dilakukan demi menjamin prinsip keadilan yang sesungguhnya.
Dijelaskan oleh Tito, tidak adil rasanya jika membandingkan kinerja daerah yang memiliki sumber daya melimpah, akses mudah, dan ekonomi kuat dengan daerah yang kondisinya masih sulit, terpencil serta keterbatasan segala hal. Melalui sistem pengelompokan wilayah sejenis seperti ini, setiap pemerintah daerah hanya akan bersaing dan dibandingkan dengan daerah lain yang memiliki tantangan serta potensi yang hampir sama persis, sehingga hasil penilaian menjadi jauh lebih wajar, adil dan memotivasi.
Dalam penuturan Menteri Dalam Negeri pada akhir sambutannya, ditegaskan kembali bahwa penghargaan yang diberikan malam itu bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari tantangan yang lebih berat. Daerah yang sudah berprestasi dituntut untuk mempertahankan bahkan meningkatkan lagi capaiannya, sedangkan yang belum beruntung diharapkan bangkit, mengejar ketertinggalan, dan mempersiapkan diri lebih matang lagi untuk tahun‑tahun mendatang.
Acara malam apresiasi ini ditutup dengan penyerahan simbolis penghargaan dan cenderamata, serta sesi diskusi terbuka dan silaturahmi akrab yang mempererat kerja sama antar seluruh pemerintah daerah se‑wilayah Sulawesi dengan Kementerian Dalam Negeri, menjalin harapan kuat untuk kemajuan serentak di seluruh pelosok negeri.
Reporter : duL
