KENDARI. OKESULTRA.ID – Pemerintah Kabupaten Bombana menunjukkan keseriusan dan dukungan tak terbagi terhadap pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan nasional. Hal ini ditandai dengan kehadiran langsung Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang bertujuan mempercepat pencapaian Universal Coverage Jamsostek atau cakupan perlindungan menyeluruh bagi seluruh tenaga kerja di wilayah Republik Indonesia. Kegiatan strategis tersebut berlangsung di salah satu hotel di Kota Kendari, pada Jumat, (29/05/2026).
Dalam kunjungan dan partisipasinya, Bupati Ir. H. Burhanuddin didampingi langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana, Ir. Syahrun, ST., MPWK. Kehadiran pimpinan tertinggi daerah beserta pejabat utama administrasi pemerintahan ini menjadi bukti nyata bahwa isu perlindungan pekerja menempati posisi penting dalam rencana kerja dan kebijakan pembangunan yang dijalankan di wilayah Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara.
Forum penting ini dipimpin secara langsung oleh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Dr. Drs. A. Fatoni, M.Si., GRCE. Sebagai pertemuan tingkat tinggi yang mencakup seluruh wilayah Sulawesi, kegiatan ini dihadiri pula oleh para kepala daerah dari berbagai kabupaten dan kota, berserta jajaran pejabat terkait masing‑masing wilayah. Turut hadir antara lain para Sekretaris Daerah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, hingga Kepala Dinas Tenaga Kerja, yang semuanya memiliki peran kunci dalam penyusunan anggaran, pelaksanaan kebijakan, serta pengawasan di lapangan.
Penyelenggaraan kegiatan pemantauan dan penilaian pelaksanaan program ini merupakan tindak lanjut resmi atas surat yang disampaikan oleh Kepala Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Wilayah Sulawesi dan Maluku. Surat bernomor B/365/052026 tertanggal 24 Mei 2026 tersebut secara khusus membahas langkah‑langkah pengoptimalan pelaksanaan program, dengan fokus utama pada tiga kelompok pekerja, yaitu tenaga kerja bukan Aparatur Sipil Negara, pekerja yang berada dalam kategori rentan secara ekonomi maupun sosial, serta para pekerja yang bergerak di sektor jasa konstruksi. Seluruh pembahasan ini dikaitkan dengan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Tahun Anggaran 2026.
Dalam sambutan dan pernyataannya di hadapan peserta rapat, Bupati Bombana menegaskan sikap tegas pemerintah daerahnya. Ia menyatakan bahwa tidak ada keraguan maupun hambatan dari sisi kebijakan, karena Pemerintah Kabupaten Bombana berkomitmen sepenuhnya mendukung setiap langkah yang diambil guna mewujudkan tujuan utama program ini, yaitu memberikan perlindungan sosial yang menyeluruh, adil, dan menjangkau setiap lapisan masyarakat yang bekerja dan berusaha mencari nafkah.
“Program jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada pekerja, khususnya tenaga non‑ASN, pekerja rentan, dan pekerja jasa konstruksi. Pemerintah Kabupaten Bombana terus berupaya memastikan perlindungan ini berjalan optimal dan tepat sasaran,” ujar Ir. H. Burhanuddin, kepada awak media.
Menurut penjelasan Bupati, selama ini pemahaman masyarakat mengenai jaminan sosial seringkali masih terbatas pada pegawai negeri atau karyawan perusahaan besar saja. Padahal, kelompok yang justru paling membutuhkan perlindungan saat mengalami kecelakaan kerja, sakit, hingga risiko kehilangan kemampuan bekerja adalah mereka yang tidak memiliki ikatan kerja tetap, tidak mendapat tunjangan tambahan, atau bekerja di sektor yang memiliki risiko keselamatan cukup tinggi seperti pembangunan infrastruktur dan bangunan.
Ia menambahkan, bagi pemerintah daerah, menyisihkan dana dan menyusun rencana kerja untuk kelompok‑kelompok tersebut bukan sekadar memenuhi perintah peraturan perundang‑undangan, melainkan bagian dari tanggung jawab negara dan pemerintahan dalam mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana amanat dasar negara. Perlindungan yang disiapkan akan memberikan rasa aman, dan rasa aman inilah yang nantinya akan meningkatkan semangat kerja serta produktivitas masyarakat secara keseluruhan.
Sepanjang jalannya diskusi dalam forum tersebut, berbagai strategi utama digali, dibahas mendalam, dan disepakati sebagai langkah bersama. Salah satu hal yang menjadi perhatian utama adalah penguatan kemampuan penganggaran di tingkat daerah. Para peserta sepakat bahwa penyediaan dana yang cukup, terencana baik, dan tepat waktu menjadi syarat mutlak agar manfaat perlindungan dapat diterima oleh pihak yang berhak tanpa hambatan birokrasi maupun keterbatasan anggaran.
Selain masalah pendanaan, fokus pembahasan juga tertuju pada pentingnya kerja sama yang erat dan terkoordinasi antarinstansi dan lintas sektor pemerintahan. Ditegaskan bahwa Dinas Tenaga Kerja tidak dapat bekerja sendiri; dukungan dari perencana pembangunan, pengelola keuangan daerah, hingga bagian hukum dan organisasi sangat diperlukan agar aturan pelaksanaan dapat diterapkan serentak dan konsisten di seluruh wilayah kabupaten maupun kota.
Evaluasi mendalam juga dilakukan terkait data jumlah kepesertaan yang sudah tercatat hingga saat ini. Setiap daerah memaparkan capaian yang telah diraih serta kendala yang masih dihadapi, mulai dari masalah kelengkapan data, kesulitan menjangkau wilayah terpencil, hingga rendahnya kesadaran sebagian pekerja untuk mendaftarkan diri. Dari pertukaran pengalaman tersebut, muncul beragam solusi praktis yang bisa diterapkan dan diadopsi oleh daerah lain yang menghadapi tantangan serupa.
Kehadiran langsung Bupati Burhanuddin bersama Sekretaris Daerah tidak hanya sekadar melengkapi daftar kehadiran pejabat daerah. Hal ini dipandang sebagai sinyal kuat kepada seluruh jajaran pemerintahan di bawah kepemimpinannya maupun kepada masyarakat luas, bahwa program ini mendapat perhatian penuh dan akan didukung sepenuhnya sampai tujuan akhirnya tercapai seutuhnya.
Pihak BPJS Ketenagakerjaan dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi tinggi atas sikap dan langkah yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Bombana. Dijelaskan bahwa dukungan pimpinan daerah menjadi kunci keberhasilan terbesar, mengingat lembaga penyelenggara jaminan sosial membutuhkan bantuan akses, data, serta fasilitas yang hanya dapat difasilitasi secara efektif melalui peran aktif pemerintah daerah masing‑masing.
Diharapkan, melalui kegiatan pemantauan dan penilaian yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang ini, seluruh pemerintah daerah yang berada di wilayah Kepulauan Sulawesi mampu menyempurnakan serta memperkuat kembali cara pelaksanaan program. Segala kekurangan yang ditemukan akan segera diperbaiki, sementara hal‑hal yang sudah berjalan baik akan dikembangkan dan diperluas jangkauannya.
Pada akhirnya, seluruh upaya, pertemuan, perencanaan, dan penyediaan sumber daya ini ditujukan demi satu tujuan besar: terwujudnya kondisi di mana setiap orang yang bekerja di wilayah Sulawesi, tanpa membedakan status kerja, jenis usaha, maupun lokasi tempat bekerja, sudah terdaftar dan terlindungi sepenuhnya dalam sistem jaminan sosial ketenagakerjaan pada akhir Tahun Anggaran 2026 nanti. Bagi Pemerintah Kabupaten Bombana sendiri, langkah ini merupakan bagian tak terpisahkan dari pembangunan manusia yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan seluruh rakyatnya.
“Kami ingin memastikan, tidak ada satu pun warga masyarakat kami yang bekerja keras mencari nafkah, yang harus menanggung risiko sendirian apabila musibah atau hal yang tidak diinginkan terjadi. Perlindungan ini adalah hak mereka, dan menjadi kewajiban kami untuk menjamin hak tersebut terpenuhi,” tutup Bupati Ir. H. Burhanuddin mengakhiri pernyataannya.
Reporter : duL
