BOMBANA, OKESULTRA.ID – Pemerintah Kabupaten Bombana melaksanakan Verifikasi Lapangan Hybrid sebagai bagian dari proses penilaian Kabupaten Layak Anak (KLA) 2025 melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) RI.
Verifikasi ini menjadi langkah krusial dalam menilai komitmen dan kesiapan daerah dalam mewujudkan lingkungan yang ramah anak, dengan melibatkan berbagai unsur pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya secara terpadu, baik secara daring maupun luring.
Kegiatan verifikasi terhubung secara daring melalui Zoom Meeting pada Selasa, (3/6/2025) bertempat di Ruang Rapat Measa Laro Lt. 2 Setda Bombana, yang di pimpin langsung oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si.
Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin menjelaskan, jika Verifikasi lapangan ini merupakan tahapan krusial dalam proses evaluasi tahunan yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) RI. Proses ini bertujuan untuk menilai sejauh mana implementasi kebijakan KLA telah dijalankan di seluruh Indonesia.
“Proses ini menjadi kesempatan untuk menunjukkan sejauh mana implementasi kebijakan dan program ramah anak telah dijalankan di Kabupaten Bombana, serta bagaimana sinergi antar-perangkat daerah terus diperkuat dalam rangka memenuhi indikator KLA,” ujarnya.
Adapun Aspek-aspek tersebut mencakup, namun tidak terbatas pada:
* Kesehatan: Akses terhadap layanan kesehatan yang memadai bagi anak, termasuk imunisasi, gizi, dan penanganan kasus kesehatan anak.
* Pendidikan: Kualitas pendidikan anak, akses terhadap pendidikan inklusif, dan upaya pencegahan putus sekolah.
* Penguatan Keluarga: Program-program yang mendukung penguatan peran keluarga dalam melindungi dan membimbing anak.
* Perlindungan Khusus Anak: Sistem perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.
* Penegakan Hukum: Mekanisme penegakan hukum yang melindungi anak dari berbagai bentuk pelanggaran.
* Partisipasi Anak: Kesempatan bagi anak untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka.
* Pengembangan Sumber Daya Manusia: Peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam perlindungan anak.
* Pemanfaatan Teknologi dan Informasi: Penggunaan teknologi dan informasi untuk mendukung program-program KLA.
* Ketersediaan Infrastruktur: Ketersediaan infrastruktur yang ramah anak, seperti ruang bermain anak, fasilitas kesehatan anak, dan sarana pendidikan yang memadai.
Hasil verifikasi lapangan, kata Bupati Bombana akan menjadi dasar bagi Kementrian PPPA RI dalam menentukan predikat KLA yang akan diraih oleh Kabupaten Bombana.
“Kita berharap Bombana berharap dapat meraih predikat yang terbaik, menunjukkan komitmen yang tinggi dalam memberikan yang terbaik bagi anak-anak di Bombana,”jelasnya.
Keberhasilan ini tidak hanya akan memberikan kebanggaan bagi masyarakat Bombana, tetapi juga akan menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam upaya mewujudkan Indonesia Layak Anak.
“Kita semua berdoa, semoga Kabupaten Bombana dapat menjadi contoh nyata bagi kabupaten/kota lain dalam upaya mewujudkan Kabupaten Layak Anak,”harapnya.
Selain itu, Bupati Bombana juga menyampaikan bahwa proses verifikasi lapangan ini bukan hanya sebagai sarana penilaian teknis, tetapi juga bentuk akuntabilitas dan transparansi daerah dalam mewujudkan hak-hak anak.
“Verifikasi ini bukan sekadar pengumpulan angka, tetapi lebih pada bagaimana kami bisa menyampaikan bahwa kebijakan ramah anak berjalan nyata di lapangan. Semua pihak hadir, dari kepala perangkat daerah hingga masyarakat, menunjukkan dukungan konkret terhadap KLA,” jelasnya.
Verifikasi Lapangan Hybrid ini diharapkan, lanjut orang nomor 1 di Bombana ini, tidak hanya menjadi ajang penilaian formal, tetapi juga momentum evaluasi menyeluruh atas berbagai program dan kebijakan ramah anak yang telah dijalankan.
Melalui keterlibatan aktif seluruh stakeholder, Pemerintah Kabupaten Bombana menunjukkan komitmennya dalam menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.
“Hasil dari verifikasi ini nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan predikat Kabupaten Layak Anak tahun 2025 serta menjadi dorongan untuk terus memperkuat perlindungan dan pemenuhan hak anak di masa mendatang,”ungkapnya.
Reporter : duL
Editor : Sri WN
