KOLAKA. OKESULTRA.ID – Kegiatan pengupasan atau pembukaan lahan di atas bukit yang disiapkan sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Desa Tikonu, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, menimbulkan dampak lingkungan yang merugikan warga sekitar. Aktivitas tersebut memicu erosi tanah yang menyebabkan sejumlah rumah warga di lingkungan BTN Sangia Nibandera ikut tergenang lumpur yang mengalir deras dari lokasi proyek.
Kondisi ini menjadi keluhan utama warga, yang merasa terganggu dan dirugikan karena lingkungan tempat tinggal mereka yang sebelumnya aman kini rawan tergenang air bercampur tanah. Lumpur hasil pengupasan lahan tersebut terbawa aliran air hujan dan mengalir langsung ke kawasan pemukiman yang berada di bawah lokasi kegiatan pembukaan lahan tersebut.
Salah seorang warga yang terdampak langsung, Nur, mengungkapkan rasa keberatannya terhadap kondisi yang terjadi. Menurut pengakuannya, selama kurang lebih lima tahun ia dan keluarga tinggal dan menempati perumahan tersebut, baru kali ini kejadian seperti banjir lumpur menimpa tempat tinggalnya dan tetangga-tetangganya. Hal ini tentu menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi keamanan dan kenyamanan hunian mereka.
“Selama kami tinggal di sini selama lima tahun, tidak pernah terjadi hal seperti ini. Baru setelah ada kegiatan pengupasan tanah dan pembukaan lahan di atas bukit untuk lokasi sekolah rakyat ini, setiap turun hujan air bercampur lumpur langsung mengalir deras masuk ke halaman bahkan sampai ke dalam rumah kami,” ungkap Nur saat ditemui awak media.
Ia menjelaskan secara rinci bahwa penyebab utama dari kejadian ini adalah aktivitas landclearing atau pengupasan tanah yang dilakukan di area bukit yang berada tepat di atas pemukiman BTN Sangia Nibandera tersebut. Proses pengupasan yang dilakukan dalam skala luas mengubah kontur tanah dan menghilangkan tanaman penahan tanah, sehingga saat air hujan turun, tanah mudah tergerus dan terbawa arus ke bawah.
Nur bersama warga lainnya yang terdampak sangat berharap kepada pihak pelaksana kegiatan maupun pengawas proyek agar segera mengambil langkah nyata. Salah satu permintaan utama mereka adalah menghentikan sementara proses pengupasan tanah di bukit tersebut sampai ada solusi yang jelas. Selain itu, warga juga meminta agar dibuatkan saluran air atau galian pengendalian tanah yang memadai, agar tanah dan lumpur tidak lagi bergeser dan masuk ke kawasan pemukiman warga.
“Apa artinya pembangunan, kalau harus mengorbankan masyarakat? Kami sangat mendukung adanya kemajuan dan fasilitas umum, namun jangan sampai keberadaan proyek ini malah mendatangkan kerugian dan bahaya bagi kami yang tinggal di bawahnya,” tegas Nur dengan nada penuh harap agar masalah ini segera ditangani.
Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Desa Tikonu, Sabaruddin, yang membenarkan sepenuhnya adanya peristiwa erosi tanah yang menyebabkan lumpur bergerak turun hingga masuk ke kawasan pemukiman warga BTN Sangia Nibandera. Ia mengakui bahwa aktivitas pembukaan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat menjadi pemicu utama dari permasalahan lingkungan yang terjadi belakangan ini.
Menyikapi hal tersebut, Sabaruddin meminta dan berharap kepada seluruh pihak terkait, baik itu pelaksana kegiatan maupun pihak yang bertugas mengawasi jalannya proyek, untuk segera menghentikan aktivitas pengupasan lahan tersebut untuk sementara waktu. Langkah ini dianggap perlu dilakukan sambil menunggu tim yang bertugas menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) menyelesaikan kajian dan memberikan rekomendasi penanganan yang tepat.
Menurut Sabaruddin, masyarakat Desa Tikonu sebenarnya sangat mendukung setiap rencana maupun pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah di wilayahnya, termasuk pembangunan Sekolah Rakyat yang dinilai sangat bermanfaat bagi peningkatan kualitas pendidikan. Namun, dukungan tersebut bukan berarti masyarakat rela dikorbankan hak dan kenyamanannya, apalagi sampai mengalami kerugian materi maupun ancaman keselamatan akibat dampak yang ditimbulkan dari proses pembangunan tersebut.
“Kita semua tahu pembangunan itu penting dan sangat berguna untuk kepentingan masyarakat luas. Namun perlu diingat, pembangunan itu sendiri hadir dan dilakukan semata-mata untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Jadi tidak boleh ada pembangunan yang malah merugikan atau membahayakan masyarakat yang menjadi penerima manfaat utamanya,” jelas Sabaruddin. Jum’at (22/05/2026).
Ia juga menambahkan bahwa dalam setiap tahapan pekerjaan, aspek pengendalian lingkungan dan keamanan harus menjadi prioritas utama yang tidak boleh diabaikan. Kurangnya saluran drainase yang memadai serta tidak adanya struktur penahan tanah yang dibangun lebih dulu sebelum proses pengupasan dilakukan, dinilai menjadi penyebab utama mengapa erosi terjadi dengan sangat mudah dan parah.
Sabaruddin berharap, komunikasi antara pemerintah desa, warga, pelaksana proyek, dan instansi terkait dapat berjalan baik. Ia menginginkan agar ada langkah penanganan segera yang dilakukan, seperti pembuatan tanggul penahan, saluran pembuangan air yang terencana, serta pengolahan lereng agar tanah menjadi lebih stabil dan tidak mudah longsor atau tergerus air.
Pihaknya juga memastikan bahwa aspirasi dan keluhan warga akan terus disampaikan ke tingkat kecamatan maupun kabupaten, agar perhatian dan penanganan terhadap masalah ini menjadi lebih serius dan terkoordinasi. Kehadiran fasilitas pendidikan memang dibutuhkan, namun keselamatan dan kenyamanan masyarakat yang sudah tinggal di wilayah tersebut tidak boleh dikesampingkan.
Sampai berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi langsung dari pihak pelaksana proyek maupun instansi terkait mengenai keluhan yang disampaikan warga dan pemerintah desa. Namun, harapan besar masih tergantung agar masalah ini segera mendapatkan jalan keluar terbaik yang menguntungkan kedua belah pihak, baik keberlanjutan pembangunan maupun perlindungan lingkungan dan pemukiman warga.
Kondisi tanah yang terus bergerak dan mengalirkan lumpur ke pemukiman menjadi ancaman nyata jika dibiarkan terus berlanjut, terutama saat musim hujan tiba. Warga pun terus memantau perkembangan aktivitas di lokasi bukit dan berharap permintaan mereka untuk penghentian sementara serta pembuatan sarana pengendali tanah segera dikabulkan demi keselamatan bersama.
Sebagai penutup, Sabaruddin kembali menegaskan komitmen pemerintah desa untuk mendukung kemajuan wilayahnya, namun tetap dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, yang tidak melupakan hak-hak serta keamanan masyarakat yang ada di dalamnya.
Reporter : duL
