BOMBANA, OKESULTRA.ID – Pemerintah Kabupaten Bombana terus berkomitmen meningkatkan kualitas pembangunan daerah meski dihadapkan pada sejumlah tantangan ekonomi.
Hal tersebut tercermin dalam penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) akhir Tahun Anggaran 2025 oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si,dalam Rapat Paripurna DPRD Bombana, Senin (30/3/2026).
Rapat yang berlangsung di Gedung DPRD Bombana itu dipimpin Wakil Ketua DPRD, Zalman, dan dihadiri sekitar 20 anggota DPRD. Turut hadir Penjabat Sekda Bombana Syahrun para kepala OPD, asisten, staf ahli, serta undangan lainnya.
Dalam pemaparannya, Bupati Burhanuddin menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bombana pada tahun 2025 mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya.
“Pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi atau perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya,” ujarnya.
Data menunjukkan, pertumbuhan ekonomi turun dari 5,04 persen pada 2024 menjadi 4,34 persen di tahun 2025. Meski demikian, pemerintah daerah tetap mencatat sejumlah capaian positif di sektor sosial.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 68,85 poin pada 2024 menjadi 69,54 poin di tahun 2025. Selain itu, angka kemiskinan berhasil ditekan dari 10,54 persen menjadi 10,14 persen.
Namun, tantangan muncul pada sektor ketenagakerjaan. Tingkat pengangguran terbuka justru mengalami peningkatan dari 1,43 persen pada 2024 menjadi 2,52 persen pada 2025.
Di sisi lain, ketimpangan pendapatan yang diukur melalui Gini Ratio menunjukkan perbaikan, dari 0,344 poin menjadi 0,338 poin.
Dari aspek keuangan daerah, pendapatan Kabupaten Bombana tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp1,31 triliun dengan realisasi mencapai Rp1,18 triliun atau 90,09 persen. Sementara belanja daerah terealisasi sebesar Rp1,18 triliun dari total anggaran Rp1,31 triliun atau 89,77 persen.
Belanja tersebut mencakup belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, hingga belanja transfer yang menjadi bagian penting dalam mendorong roda pembangunan daerah.
Untuk pembiayaan, pemerintah daerah mengandalkan penerimaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya sebesar Rp5,22 miliar dengan realisasi 100 persen.
Bupati juga mengungkapkan bahwa rata-rata capaian indikator kinerja utama tahun 2025 mencapai 93,63 persen. Bahkan, sejumlah indikator melampaui target, seperti indeks pembangunan infrastruktur dasar dan indeks kualitas lingkungan hidup.
Tak hanya itu, sepanjang tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Bombana juga berhasil meraih 14 penghargaan di tingkat regional maupun nasional sebagai bentuk apresiasi atas kinerja pembangunan.
Namun demikian, Bupati Burhanuddin mengakui masih terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target, di antaranya laju pertumbuhan ekonomi dan indeks konektivitas wilayah.
Ia menjelaskan bahwa LKPJ Tahun Anggaran 2025 masih mengacu pada Peraturan Bupati Bombana Nomor 38 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023–2026, mengingat tahun tersebut merupakan masa transisi menuju RPJMD 2025–2029.
“Ini menjadi masa peralihan menuju pelaksanaan penuh RPJMD yang memuat visi dan misi kepala daerah periode 2025–2030,” jelasnya.
Di akhir penyampaiannya, Bupati Burhanuddin menegaskan komitmennya untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan pembangunan daerah dengan melibatkan DPRD sebagai mitra strategis.
“Pandangan dan evaluasi dari pimpinan dan anggota dewan menjadi masukan penting bagi kami dalam pelaksanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang,” pungkasnya.
Rapat paripurna ini menjadi bagian penting dari mekanisme akuntabilitas pemerintah daerah dalam menyampaikan capaian kinerja sekaligus membuka ruang evaluasi bersama DPRD sebagai representasi masyarakat Bombana.
Reporter : duL
