NTB. OKESULTRA.ID – Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn.) Andi Sumangerukka (ASR) menghadiri Rapat Kerja Gubernur selaku anggota Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) yang mengangkat tema “Pemberdayaan UMKM dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah” di Aruna Senggigi Resort & Convention, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Kamis (16/7/2026).
Rapat kerja tersebut menjadi forum strategis yang mempertemukan para gubernur dari seluruh Indonesia untuk membahas berbagai persoalan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama upaya memperkuat kemandirian fiskal melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Kehadiran Gubernur Sulawesi Tenggara dalam forum nasional itu menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sultra untuk terus terlibat aktif dalam merumuskan berbagai kebijakan yang mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompetitif.
Rapat kerja APPSI dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, yang menegaskan bahwa gubernur saat ini memikul tanggung jawab ganda, yakni sebagai kepala daerah otonom sekaligus sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah.
Menurut Bima Arya, tantangan yang dihadapi pemerintah daerah saat ini tidak lagi sebatas menjalankan roda pemerintahan, tetapi juga dituntut mampu menciptakan inovasi agar daerah memiliki sumber pendapatan yang kuat dan berkelanjutan.
“Gubernur memiliki dua fungsi strategis, yaitu sebagai kepala daerah otonom dan sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah. Karena itu diperlukan kepemimpinan yang mampu menghadirkan inovasi dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah,” ujar Bima Arya.
Dalam paparannya, Wamendagri menekankan bahwa peningkatan PAD tidak bisa lagi hanya mengandalkan sumber-sumber konvensional. Pemerintah daerah harus berani melakukan pembenahan tata kelola keuangan, memperkuat kolaborasi lintas sektor, serta membangun berbagai model kemitraan yang lebih inovatif.
Ia juga menjelaskan bahwa optimalisasi pengelolaan anggaran harus berjalan seiring dengan peningkatan investasi, pemberdayaan pelaku usaha lokal, dan pemanfaatan aset daerah agar mampu menghasilkan nilai ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.
“Optimalisasi aset daerah harus mampu memberikan nilai tambah sehingga benar-benar menjadi sumber manfaat ekonomi dan mendukung peningkatan pendapatan daerah,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah daerah juga didorong memperkuat sinergi dengan Pemerintah Pusat agar berbagai program pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Forum APPSI juga menyoroti pentingnya penyederhanaan regulasi daerah sebagai langkah konkret dalam menciptakan iklim investasi yang sehat, cepat, dan memberikan kepastian hukum bagi para investor.
Di sisi lain, penguatan tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dipandang menjadi salah satu instrumen penting untuk meningkatkan produktivitas ekonomi daerah sekaligus memperluas pelayanan publik yang berkualitas.
Wamendagri juga mengingatkan bahwa stabilitas politik dan keamanan merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan investasi. Tanpa situasi yang kondusif, berbagai program pembangunan ekonomi akan sulit berkembang secara maksimal.
Tidak kalah penting, pemerintah daerah diminta menyusun perencanaan tata ruang yang terpadu sehingga arah pembangunan, investasi, dan pengembangan kawasan ekonomi dapat berjalan secara selaras dan berkelanjutan.
Bagi Sulawesi Tenggara, berbagai rekomendasi yang mengemuka dalam rapat kerja APPSI menjadi momentum penting untuk memperkuat transformasi ekonomi daerah. Di tengah besarnya potensi pertambangan, perikanan, pertanian, pariwisata, hingga UMKM, tantangan ke depan bukan lagi sekadar meningkatkan pertumbuhan ekonomi, melainkan memastikan seluruh potensi tersebut mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan PAD dan kesejahteraan masyarakat.
Melalui keikutsertaan dalam forum APPSI ini, Gubernur Andi Sumangerukka diharapkan dapat membawa berbagai gagasan strategis yang dibahas di tingkat nasional untuk diimplementasikan di Sulawesi Tenggara. Dengan penguatan UMKM, kemudahan investasi, optimalisasi aset daerah, serta tata kelola pemerintahan yang semakin efektif, Sultra diharapkan mampu mempercepat laju pembangunan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Reporter : duL
