KENDARI. OKESULTRA.ID – Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Bombana memasang target besar di tengah tantangan sektor pertanian yang masih bertumpu pada persoalan klasik: produksi, lahan, dan ketersediaan air. Lebih dari 100 hektare lahan diproyeksikan masuk program cetak sawah baru hingga tahun depan.
Target tersebut mengemuka setelah Ir. H. Burhanuddin, M.Si resmi dilantik sebagai Ketua DPC HKTI Kabupaten Bombana bersama jajaran pengurus DPC HKTI se-Sulawesi Tenggara. Pelantikan berlangsung di Aula Kantor Gubernur Sultra, Kamis (10/9/2026), dan dilakukan langsung Sekjen DPN HKTI, Dr. H. Abdul Kadir Karding.
Burhanuddin menegaskan, jabatan tersebut bukan sekadar posisi organisatoris. HKTI, kata dia, harus menjadi kendaraan perjuangan untuk memastikan kepentingan petani benar-benar masuk dalam agenda pembangunan daerah.
“Bagi saya ini bukan sekadar amanah organisasi. Ini ruang untuk memperjuangkan kepentingan petani Bombana. Mayoritas masyarakat Bombana menggantungkan hidup dari sektor pertanian,” ujar Burhanuddin.
Ia menyebut penguatan produksi pertanian menjadi salah satu agenda utama HKTI Bombana selama lima tahun ke depan. Fokus tersebut mencakup pengembangan persawahan, perluasan areal pertanian, pengembangan palawija, serta peningkatan akses petani terhadap program pemerintah.
Salah satu target yang dipasang adalah menjadikan Bombana sebagai salah satu lumbung padi untuk memenuhi kebutuhan wilayah kepulauan di Sultra. Untuk mencapai sasaran itu, peningkatan skala produksi dan daya saing pertanian dinilai menjadi pekerjaan yang tidak bisa ditunda.
“Target kita jelas. Produksi naik, petani sejahtera. HKTI harus hadir memastikan programnya sampai ke bawah,” katanya.
Namun target produksi tidak akan banyak berarti jika persoalan fundamental petani belum diselesaikan. Salah satunya adalah ketersediaan air yang selama ini menjadi faktor penting dalam keberlanjutan produksi pertanian.
Karena itu, agenda perluasan sawah melalui program cetak sawah baru harus berjalan beriringan dengan pembangunan dan pemenuhan infrastruktur pendukung. Tanpa air yang memadai, penambahan luasan lahan berpotensi tidak otomatis berbanding lurus dengan peningkatan produksi.
Burhanuddin mengungkapkan, lebih dari 10 ribu hektare lahan diproyeksikan untuk program cetak sawah baru yang pelaksanaannya direncanakan berlangsung tahun ini hingga tahun depan.
“Kementerian Pertanian sudah turun untuk melakukan peninjauan terkait cetak sawah baru,” ungkapnya.
Pada titik inilah koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan organisasi petani menjadi penting. Program perluasan lahan membutuhkan dukungan kebijakan sekaligus kepastian terhadap kebutuhan dasar petani di lapangan.
Burhanuddin mengatakan persoalan air akan menjadi salah satu agenda yang diperjuangkan melalui koordinasi intensif dengan pemerintah pusat. Menurutnya, perluasan areal persawahan harus diikuti dengan penyelesaian kebutuhan irigasi agar program tidak berhenti sebatas pencetakan lahan.
HKTI Bombana juga diproyeksikan menjadi jembatan komunikasi antara petani dengan pemerintah. Jaringan organisasi hingga tingkat nasional dinilai dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan petani secara lebih terstruktur.
“HKTI memiliki jejaring yang cukup baik dengan pemerintah pusat. Insya Allah ini jadi langkah lebih baik untuk membantu menyampaikan aspirasi petani Bombana,” jelasnya.
Di sisi lain, sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten menjadi faktor penting untuk memastikan program pertanian tidak berhenti pada perencanaan. Pemerintah daerah harus mampu menerjemahkan program nasional sesuai kondisi riil petani dan karakteristik lahan di Bombana.
Agenda HKTI Bombana lima tahun ke depan pada akhirnya tidak hanya menyangkut penguatan organisasi. Ada target konkret yang harus diuji: peningkatan produksi padi dan palawija, perluasan sawah, pemenuhan kebutuhan air, serta terbukanya akses petani terhadap berbagai dukungan pemerintah.
Pelantikan tersebut turut dihadiri jajaran DPN HKTI, pengurus DPW HKTI Sultra, serta unsur Forkopimda. Kehadiran Sekjen DPN HKTI Abdul Kadir Karding menjadi bagian dari momentum konsolidasi organisasi tani di Sulawesi Tenggara.
Namun besarnya target juga membawa konsekuensi. Publik dan terutama petani akan menunggu apakah agenda tersebut benar-benar turun menjadi program yang dapat dirasakan di tingkat lapangan. Sebab ukuran keberhasilan HKTI bukan semata-mata pada struktur kepengurusan, melainkan pada sejauh mana organisasi mampu memperjuangkan kebutuhan nyata petani.
Burhanuddin kini menghadapi pekerjaan besar. Target 10 ribu hektare lebih bukan sekadar angka dalam agenda pertanian. Di balik angka tersebut terdapat kebutuhan air, infrastruktur, kepastian lahan, produktivitas, pasar, serta kesejahteraan petani yang harus dipastikan berjalan secara beriringan.
Dengan mandat baru itu, HKTI Bombana dituntut membuktikan bahwa organisasi petani bukan sekadar forum aspirasi. Ia harus menjadi kekuatan yang mampu mengawal kebijakan dari meja pemerintah hingga ke sawah tempat petani mempertaruhkan produksi dan masa depan keluarganya.
Reporter : duL
