BOMBANA. OKESULTRA.ID – Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., turut hadir dalam kegiatan REBOAN (Rembuk dan Bincang-Bincang Otonomi Daerah) yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri secara daring.
Acara diikuti dari Ruang Rapat Measa Laro, Kantor Bupati Bombana, Rabu (3/6/2026), bersama ratusan kepala daerah se-Indonesia guna mendiskusikan pelaksanaan otonomi serta tantangan nyata di wilayah masing-masing.
Dalam forum tersebut, Ahmad Yani memanfaatkan kesempatan emas ini untuk menyampaikan sejumlah isu strategis yang menjadi prioritas perhatian Pemerintah Kabupaten Bombana. Tiga hal utama yang disampaikan meliputi penguatan tata kelola pemerintahan berbasis digital, peningkatan layanan kelistrikan, serta perbaikan infrastruktur jalan menuju Kecamatan Kabaena.
Terkait transformasi menuju sistem pemerintahan digital, Ahmad Yani mengakui bahwa hal ini masih menjadi tantangan besar karena belum meratanya akses jaringan hingga ke pelosok desa.
“Program pemerintahan berbasis digital masih menjadi tantangan bagi kami. Saat ini masih ada sejumlah desa yang belum terjangkau jaringan telekomunikasi secara memadai. Kondisi ini tentu menjadi perhatian karena layanan digital membutuhkan dukungan infrastruktur yang baik,” ujar Ahmad Yani.
Selain akses komunikasi, Wakil Bupati juga menekankan urgensi peningkatan kualitas dan pasokan energi listrik di berbagai wilayah. Menurutnya, ketersediaan listrik yang andal merupakan syarat mutlak untuk mendukung aktivitas warga sekaligus mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kami juga menyampaikan kebutuhan peningkatan layanan kelistrikan di beberapa wilayah. Ketersediaan listrik yang memadai sangat dibutuhkan untuk mendukung aktivitas masyarakat maupun pengembangan daerah,” tegasnya.
Poin krusial ketiga yang disoroti Ahmad Yani adalah kondisi infrastruktur jalan menuju Kecamatan Kabaena. Wilayah tersebut memiliki potensi ekonomi yang besar, termasuk sektor pertambangan, namun pertumbuhannya terhambat parah oleh kualitas jalan yang belum memadai.
“Kondisi jalan menuju Kabaena juga kami sampaikan dalam forum ini. Padahal wilayah tersebut memiliki potensi besar, termasuk aktivitas pertambangan, namun masyarakat masih menghadapi kendala akses akibat kondisi jalan yang belum memadai,” ungkap Ahmad Yani.
Menanggapi seluruh aspirasi yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Bombana, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri merespons positif dan berkomitmen memfasilitasi koordinasi dengan kementerian serta lembaga teknis terkait sesuai kewenangannya masing-masing.
Secara rinci, Ditjen Otonomi Daerah akan mengomunikasikan perbaikan jaringan dengan Kementerian Komunikasi dan Digital, isu kawasan hutan dengan Kementerian Kehutanan, kebutuhan kelistrikan akan diteruskan kepada PT PLN (Persero), sedangkan perencanaan perbaikan jalan di Kabaena akan dikoordinasikan secara khusus dengan Bappenas.
Melalui forum ini, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap penyampaian kebutuhan daerah mendapatkan tindak lanjut nyata, sekaligus memperkuat sinergitas antara pemerintah daerah dan pusat demi mempercepat pembangunan yang merata dan berkeadilan di seluruh wilayah Bombana.
Reporter : duL
