KENDARI, OKESULTRA.ID – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, menghadiri rapat koordinasi pencegahan korupsi pelayanan publik di bidang pertanahan dan aset Barang Milik Daerah (BMD) yang digelar di Kantor Gubernur Sultra, Kamis (7/5/2026).
Kegiatan tersebut menjadi forum strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, Kementerian ATR/BPN, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mendorong tata kelola pertanahan dan pengelolaan aset daerah yang lebih transparan, tertib, dan akuntabel.
Dalam sambutannya, Gubernur Andi Sumangerukka menegaskan bahwa sektor pertanahan dan pengelolaan aset daerah memiliki peran yang sangat vital dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Menurutnya, hingga saat ini masih terdapat berbagai persoalan kompleks yang dihadapi, mulai dari ketidakjelasan status kepemilikan lahan, tumpang tindih pemanfaatan ruang, belum optimalnya sertifikasi aset daerah, hingga lemahnya sistem administrasi dan pengawasan.
Ia menilai kondisi tersebut tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian keuangan daerah, tetapi juga dapat menghambat investasi, memperlambat pembangunan, serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Oleh karena itu, saya selaku Gubernur Sultra sekaligus wakil pemerintah pusat di daerah sangat mengapresiasi kegiatan ini yang bertujuan meningkatkan kualitas layanan pertanahan, memberikan kepastian hukum atas hak tanah masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Andi Sumangerukka.
Gubernur juga mengungkapkan bahwa dirinya telah berdiskusi dengan Staf Ahli Kementerian ATR/BPN terkait berbagai program reformasi agraria yang menjadi bagian penting dalam penataan tata kelola pertanahan di Sulawesi Tenggara.
Sebagai Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Sultra, Andi Sumangerukka menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh seluruh program pemerintah pusat, khususnya kolaborasi pengamanan yang melibatkan KPK dalam mengawal tata kelola pertanahan dan pengelolaan tata ruang.
Ia menekankan pentingnya memastikan seluruh aset pemerintah daerah dalam kondisi aman dan memiliki sertifikat resmi guna menghindari potensi sengketa maupun penyalahgunaan aset negara.
Selain itu, Gubernur juga menyoroti pentingnya pemberantasan praktik mafia tanah yang dinilai masih menjadi ancaman serius dalam pengelolaan pertanahan di daerah.
“Harapan saya, seluruh program pemerintah yang berpihak pada kepentingan masyarakat, termasuk percepatan pembangunan infrastruktur yang menunjang pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan di Provinsi Sulawesi Tenggara, dapat berjalan dengan baik, lancar, dan sukses,” harapnya.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri unsur KPK RI, Kementerian ATR/BPN, kepala daerah kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara, serta sejumlah pejabat lingkup Pemerintah Provinsi Sultra.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berharap penguatan tata kelola pertanahan dan aset daerah dapat berjalan lebih efektif guna menciptakan pemerintahan yang bersih, meningkatkan kepastian hukum, dan mendukung percepatan pembangunan daerah.
Reporter : duL
