KENDARI, OKESULTRA.ID – Komitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi kembali ditegaskan dalam rapat koordinasi yang melibatkan pemerintah daerah se-Sulawesi Tenggara bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI.
Kegiatan tersebut dihadiri langsung Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si bersama serta para bupati dan wali kota se-Sulawesi Tenggara, Kamis (7/5/2026).
Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK RI, Edi Suryanto, Staf Ahli Menteri ATR/BPN RI, Andi Tenri Abeng, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, serta para bupati dan wali kota se-Sulawesi Tenggara.
Rapat koordinasi yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka bersama Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK RI, Edi Suryanto, Staf Ahli Menteri ATR/BPN RI, Andi Tenri Abeng, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
Dalam arahannya, Gubernur Sultra menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan lembaga pengawas dalam memperkuat sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Menurutnya, upaya pencegahan korupsi tidak cukup hanya dilakukan melalui penindakan, namun juga membutuhkan penguatan sistem administrasi, pengawasan internal, dan peningkatan integritas aparatur pemerintah.
“Pemerintah daerah harus membangun tata kelola yang baik dan memastikan seluruh pelayanan publik berjalan transparan serta bebas dari praktik penyimpangan,” ujar Andi Sumangerukka dalam sambutannya.
Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK RI, Edi Suryanto, dalam kesempatan tersebut menekankan pentingnya pengawasan terhadap pengelolaan anggaran daerah, sektor perizinan, pengadaan barang dan jasa, serta optimalisasi aset daerah.
Ia menyebutkan bahwa penguatan pencegahan korupsi di daerah menjadi salah satu fokus utama KPK dalam mendukung terciptanya pemerintahan yang efektif dan dipercaya masyarakat.
“KPK terus mendorong pemerintah daerah agar memperkuat sistem pengawasan dan meningkatkan kepatuhan terhadap tata kelola pemerintahan yang baik,” kata Edi Suryanto.
Sementara itu, Staf Ahli Menteri ATR/BPN RI, Andi Tenri Abeng, menyoroti pentingnya percepatan sertifikasi aset pemerintah daerah guna menghindari potensi sengketa dan penyalahgunaan aset negara.
Menurutnya, legalitas aset daerah menjadi bagian penting dalam mendukung transparansi pengelolaan keuangan dan administrasi pemerintahan.
Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si menyatakan Pemerintah Kabupaten Bombana siap mendukung langkah-langkah penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel sebagaimana menjadi arahan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bombana terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi, penguatan pengawasan internal, serta peningkatan disiplin aparatur sipil negara.
“Pemerintah Kabupaten Bombana berkomitmen mendukung upaya pencegahan korupsi melalui tata kelola pemerintahan yang transparan, profesional, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” ujar Burhanuddin.
Rapat koordinasi tersebut juga menjadi forum konsolidasi antar pemerintah daerah di Sulawesi Tenggara dalam menyamakan persepsi terkait langkah-langkah strategis pencegahan korupsi, penataan aset daerah, serta penguatan integritas birokrasi.
Melalui kegiatan ini, diharapkan tercipta sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, KPK RI, dan kementerian terkait dalam membangun sistem pemerintahan yang bersih, efektif, dan berkelanjutan di Sulawesi Tenggara.
Reporter : duL
