BOMBANA, OKESULTRA.ID – Dinamika harga kebutuhan pokok di pasar Sulawesi Tenggara kembali mengalami pergerakan yang cukup signifikan pada minggu pertama bulan Juni 2026. Data perkembangan harga yang dirilis menunjukkan bahwa provinsi ini tercatat sebagai salah satu wilayah yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) mencapai 2,60 persen. Angka ini menjadi indikator awal bahwa tekanan inflasi mulai terasa kembali di tingkat masyarakat, yang didorong oleh lonjakan harga pada beberapa komoditas strategis utama yang sangat sensitif bagi daya beli rumah tangga.
Kenaikan indeks ini tidak terjadi begitu saja, melainkan didorong kuat oleh lonjakan harga pada tiga komoditas pangan utama yang menjadi kebutuhan dasar sehari-hari masyarakat. Berdasarkan pantauan di pasar-pasar tradisional dan pusat distribusi di berbagai daerah, tiga komoditas penyumbang terbesar terhadap kenaikan angka tersebut adalah cabai merah, daging sapi, dan beras. Ketiga bahan pokok ini memiliki bobot yang cukup besar dalam pengeluaran konsumsi masyarakat, sehingga perubahan harga pada ketiganya secara otomatis memberikan dampak langsung terhadap besaran indeks perkembangan harga wilayah.
Namun, jika dilihat lebih mendalam hingga tingkat kabupaten dan kota, tekanan kenaikan harga ini tidak dirasakan secara seragam di seluruh pelosok Sulawesi Tenggara. Terdapat ketimpangan yang cukup nyata antarwilayah, yang dipengaruhi oleh faktor jarak distribusi, ketersediaan pasokan lokal, hingga biaya logistik yang berlaku di masing-masing daerah. Peta perkembangan harga di awal Juni ini memperlihatkan adanya kesenjangan yang cukup lebar antara wilayah yang mengalami lonjakan tajam dibandingkan daerah yang relatif stabil atau bahkan mengalami penurunan harga.
Dari catatan perkembangan tersebut, teridentifikasi tiga wilayah dengan angka perkembangan harga tertinggi di atas rata-rata provinsi. Posisi pertama dengan kenaikan paling tinggi berada di Kabupaten Muna yang mencatatkan angka 5,33 persen. Angka ini menjadi yang tertinggi di antara seluruh kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara, menandakan bahwa tekanan kenaikan harga di wilayah Kepulauan Muna dirasakan paling tajam dibandingkan daerah daratan lainnya.
Di posisi kedua dengan kenaikan yang juga cukup signifikan adalah Kabupaten Konawe Selatan yang mencatat perkembangan harga mencapai 4,77 persen. Wilayah yang memiliki potensi pertanian besar ini justru menghadapi tantangan kenaikan harga yang cukup tinggi di awal bulan ini, menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas rantai pasok yang menjangkau hingga pasar-pasar di sana.
Sementara itu, posisi ketiga wilayah dengan kenaikan indeks tertinggi ditempati oleh Kabupaten Bombana yang berada di angka 3,13 persen. Meskipun berada di bawah angka yang dialami oleh Muna dan Konawe Selatan, angka ini tetap berada di wilayah positif dan menunjukkan adanya tekanan kenaikan harga yang nyata terhadap kebutuhan pokok masyarakat Bombana pada periode pencatatan minggu pertama Juni ini.
Di sisi lain, di tengah dominasi warna merah kenaikan harga di sebagian besar wilayah, terdapat kabar baik yang datang dari dua kabupaten yang justru mampu menahan laju kenaikan bahkan mencatatkan penurunan indeks. Kabupaten Konawe Utara menjadi wilayah dengan perkembangan harga terendah sekaligus penurunan paling dalam di angka -0,16 persen. Angka minus ini menjadi bukti bahwa ketersediaan pasokan di wilayah tersebut masih terjaga baik dan mampu menekan kenaikan harga pasar.
Kemudian menyusul Kabupaten Muna Barat yang juga mencatatkan kinerja pengendalian harga yang cukup baik dengan angka perkembangan -0,09 persen. Meskipun penurunannya tergolong tipis, pencapaian ini menjadi hal yang positif mengingat kondisi wilayah induknya, Kabupaten Muna, justru mengalami lonjakan harga yang paling tinggi. Hal ini membuktikan bahwa faktor pengelolaan pasar dan distribusi di tingkat kabupaten memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap stabilitas harga di lapangan.
Menanggapi data yang menunjukkan kenaikan indeks sebesar 3,13 persen di wilayahnya, Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (Perindakop dan UKM) Kabupaten Bombana, Fatmawati, SKM, MM, mengakui bahwa pihaknya memang mendeteksi adanya kenaikan harga pada komoditas utama, khususnya cabai merah, daging sapi, dan beras. Menurutnya, kenaikan ini merupakan akumulasi dari beberapa faktor yang saling berkaitan dan tidak bisa dipandang hanya dari satu sisi saja.
“Kami memantau langsung pergerakan harga di pasar induk dan pasar kecamatan setiap harinya. Memang benar, pada minggu pertama Juni ini, kami mencatat adanya lonjakan harga pada cabai merah yang cukup terasa, disusul oleh kenaikan pada harga daging sapi dan juga beras. Ketiga komoditas ini menjadi pemicu utama mengapa Indeks Perkembangan Harga di Bombana menyentuh angka 3,13 persen,” ungkap Fatmawati saat ditemui di kantornya, Senin (8/6/2026).
Lebih jauh ia menjelaskan, untuk kasus cabai merah dan beras, kenaikan harga sangat dipengaruhi oleh pola pasokan yang masuk ke wilayah Bombana. Sebagian besar kebutuhan cabai merah dan beras di daerahnya masih bergantung pada pasokan dari luar pulau atau kabupaten lain di Sulawesi. Gangguan ringan pada distribusi serta faktor cuaca yang mulai berubah memicu kekhawatiran pedagang, sehingga harga di tingkat pedagang eceran pun ikut menyesuaikan naik.
“Cabai merah dan beras ini sebagian besar masih kita suplai dari luar daerah. Jika di daerah asal saja harganya sudah naik karena faktor cuaca atau panen yang tertunda, maka saat barang sampai di Bombana dengan tambahan biaya angkut dan margin pedagang, harganya pasti akan semakin meningkat. Begitu pula dengan daging sapi, ketersediaan ternak yang masuk ke pasar lokal saat ini sedikit berkurang, sementara permintaan masyarakat tetap berjalan normal, sehingga hukum pasar pun berlaku: permintaan stabil sementara pasokan agak terhambat, maka harga otomatis naik,” jelas Fatmawati dengan nada tegas.
Fatmawati juga menyoroti fenomena menarik di tingkat provinsi dan nasional, di mana terlihat jelas adanya ketimpangan antarwilayah seperti data yang ada: Muna di angka 5,33 persen, namun tetangganya Muna Barat justru turun di -0,09 persen. Menurutnya, hal ini membuktikan bahwa kebijakan pasar dan peran aktif pemerintah daerah dalam memantau dan mengintervensi rantai pasokan menjadi penentu utama stabilitas harga di suatu wilayah.
“Saya perhatikan datanya, betapa kontrasnya kondisi di Kabupaten Muna yang mencapai lebih dari 5 persen dengan Muna Barat yang masih bisa menekan harga ke arah minus. Ini menunjukkan bahwa meskipun menghadapi tantangan lingkungan yang hampir sama, pengelolaan pasar yang lebih rapi dan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dengan para pemasok dapat menahan laju kenaikan harga. Di Bombana sendiri, meski kami masih di angka 3,13 persen, kami berusaha agar tidak melesat lebih tinggi seperti yang terjadi di Muna,” tambahnya.
Menurut analisis mendalam Fatmawati, meskipun angka kenaikan di Bombana mencapai 3,13 persen, masyarakat belum perlu panik berlebihan. Pihaknya memastikan bahwa stok ketiga komoditas utama tersebut sebenarnya masih tersedia, meski dengan harga yang sedikit lebih mahal. Kenaikan ini dinilainya bersifat sementara dan bersifat penyesuaian pasar yang biasa terjadi di awal bulan.
“Yang paling penting bagi kami saat ini adalah ketersediaan barang terjamin, tidak sampai kosong di pasar. Kenaikan harga 3,13 persen ini kami prediksi bersifat jangka pendek. Menjelang pertengahan bulan, biasanya arus pasokan akan kembali lancar dan penyesuaian harga di tingkat nasional juga akan mulai stabil kembali, sehingga kami optimis angka indeks ini bisa turun kembali,” ucap Fatmawati penuh harap.
Untuk menjaga agar lonjakan harga tidak terus berlanjut dan membebani masyarakat, Dinas Perindakop dan UKM Bombana pun telah merencanakan langkah strategis pengendalian harga. Salah satunya adalah mempererat koordinasi dengan para pemasok utama agar arus barang tetap mengalir lancar tanpa hambatan, serta melakukan operasi pasar yang terjadwal guna menyeimbangkan harga jual pedagang dengan kemampuan beli konsumen.
“Kami tidak akan tinggal diam membiarkan harga terus melambung. Kami sudah berkoordinasi dengan tim pemantau harga pasar untuk melaporkan pergerakan harga setiap hari. Jika terdeteksi adanya praktik penimbunan atau main harga sepihak, kami akan turun tangan. Kita ingin memastikan bahwa meskipun ada kenaikan harga, itu tetap dalam batas wajar dan tidak merugikan konsumen secara berlebihan,” tegas Fatmawati.
Di akhir keterangannya, Fatmawati mengingatkan bahwa kondisi di Sulawesi Tenggara yang terdiri dari ribuan pulau memang menciptakan tantangan tersendiri dalam pemerataan harga. Jarak dan aksesibilitas menjadi faktor yang sulit dihindari, namun kolaborasi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan kesadaran para pedagang untuk tidak mengambil keuntungan berlebih menjadi kunci agar angka Indeks Perkembangan Harga di Sulawesi Tenggara tidak semakin melonjak pada bulan-bulan mendatang (Adv).
Reporter : duL
