BAUBAU. OKESULTRA.ID -Perubahan besar sistem hukum pidana nasional tidak cukup hanya ditopang oleh lahirnya undang-undang baru. Kesiapan aparat, kapasitas kelembagaan, dan pemahaman masyarakat menjadi penentu apakah reformasi hukum benar-benar menghadirkan keadilan yang lebih manusiawi. Menjawab tantangan tersebut, Balai Pemasyarakatan (Bapas) Baubau menyatakan kesiapannya memperkuat peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam penerapan keadilan restoratif atau restorative justice.
Komitmen itu ditegaskan Kepala Bapas Baubau melalui kehadirannya dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) bertema “Kesiapan Kelembagaan dan Pemahaman Publik terhadap Pembaruan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP dengan Isu Penerapan Keadilan Restoratif”.
Forum strategis tersebut berlangsung di Aula Kantor Pengadilan Tinggi Kendari, Rabu (11/11/2026), dengan melibatkan jajaran pimpinan lembaga penegak hukum, instansi vertikal, serta sejumlah pemangku kepentingan di wilayah Sulawesi Tenggara.
Kegiatan dipimpin langsung Ketua Pengadilan Tinggi Kendari. Pertemuan ini menjadi ruang konsolidasi antarlembaga untuk menyamakan persepsi menghadapi perubahan mendasar dalam sistem hukum pidana Indonesia.
Dalam arahannya, Ketua Pengadilan Tinggi Kendari menekankan pentingnya sinergi antarlembaga penegak hukum. Sebab, pemberlakuan regulasi baru menuntut bukan hanya pemahaman terhadap norma hukum, tetapi juga kesiapan institusi dalam menerjemahkannya menjadi praktik penegakan hukum.
Pembaruan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) membawa konsekuensi terhadap pola penanganan perkara pidana.
Salah satu isu penting yang menjadi perhatian adalah penerapan keadilan restoratif. Pendekatan ini menempatkan pemulihan sebagai bagian penting penyelesaian perkara, dengan memperhatikan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat.
Dengan pendekatan tersebut, penegakan hukum diharapkan tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman. Pemulihan kerugian, tanggung jawab pelaku, serta pemulihan hubungan sosial juga menjadi bagian dari tujuan yang hendak dicapai.
Kepala Bapas Baubau, Mustar Taro menyambut positif penyelenggaraan forum konsultasi publik tersebut. Menurutnya, pembaruan hukum pidana harus diikuti penguatan kapasitas lembaga yang memiliki keterlibatan langsung dalam proses pembimbingan dan pengawasan terhadap warga binaan maupun pihak yang berhadapan dengan hukum.
Ia menilai posisi Bapas sangat strategis karena Pembimbing Kemasyarakatan memiliki tugas melakukan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pendampingan, serta pengawasan sesuai kewenangan yang diberikan peraturan perundang-undangan.
“Kehadiran undang-undang baru ini, khususnya terkait penerapan keadilan restoratif, memberikan mandat dan tanggung jawab besar bagi Bapas Baubau untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan, memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya, serta mengedukasi masyarakat agar pemahaman terhadap hukum yang progresif ini dapat berjalan selaras di lapangan,” ujar Kepala Bapas Baubau di sela-sela kegiatan.
Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan bahwa keberhasilan penerapan keadilan restoratif tidak bisa dibebankan kepada satu institusi. Diperlukan keterlibatan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, Bapas, serta masyarakat dalam membangun mekanisme penyelesaian perkara yang berorientasi pada pemulihan.
Lebih jauh, Kepala Bapas Baubau juga menyampaikan kesiapan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mengambil peran sebagai mediator dalam penerapan restorative justice setelah disahkannya Peraturan Pemerintah yang mengatur mekanisme keadilan restoratif.
Kesiapan tersebut menjadi sinyal bahwa Bapas Baubau mulai mempersiapkan sumber daya manusia untuk menghadapi perluasan peran kelembagaan dalam sistem peradilan pidana yang baru.
Namun, kesiapan tersebut tentu membutuhkan dukungan regulasi teknis, peningkatan kompetensi petugas, serta mekanisme koordinasi yang jelas agar pelaksanaan mediasi berjalan sesuai ketentuan hukum.
Di sisi lain, pemahaman publik juga menjadi pekerjaan penting. Tanpa sosialisasi yang memadai, keadilan restoratif berpotensi disalahpahami sebagai upaya menghindari pertanggungjawaban pidana atau sekadar menyelesaikan perkara melalui kesepakatan informal.
Padahal, penerapannya harus tetap memperhatikan persyaratan, batasan, hak korban, kepentingan masyarakat, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Karena itu, forum konsultasi publik di Pengadilan Tinggi Kendari dinilai memiliki arti strategis. Selain menjadi sarana pertukaran pandangan, kegiatan ini diharapkan mampu membangun kesamaan persepsi antaraparat penegak hukum dalam menghadapi transisi regulasi nasional.
Bagi Bapas Baubau, momentum tersebut menjadi kesempatan mempertegas kontribusi Pembimbing Kemasyarakatan dalam mendorong sistem peradilan pidana yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek pemidanaan, tetapi juga memperhatikan proses pemulihan dan reintegrasi sosial.
Keterlibatan Bapas juga diharapkan memperkuat kualitas penanganan perkara, terutama melalui penelitian kemasyarakatan yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum sesuai kewenangan masing-masing.
Pada akhirnya, tantangan terbesar pembaruan hukum pidana bukan terletak pada seberapa banyak regulasi baru yang diterbitkan, melainkan sejauh mana seluruh institusi mampu menjalankannya secara konsisten dan bertanggung jawab.
Melalui forum tersebut, diharapkan terbangun strategi komprehensif di antara seluruh aparat penegak hukum di Sulawesi Tenggara untuk mengawal implementasi KUHP dan KUHAP yang baru.
Bapas Baubau pun menegaskan komitmennya untuk mengambil bagian dalam proses transformasi tersebut. Harapannya, pembaruan sistem hukum pidana benar-benar menghadirkan penegakan hukum yang lebih humanis, berkeadilan, dan memberikan ruang bagi pemulihan serta reintegrasi sosial.
Reporter : duL
