Berita Bombana Daerah

Sebelas Jabatan Kepala OPD Bombana Kosong, Seleksi Terbuka Resmi Dimulai

IMG 6050

BOMBANA. OKESULTRA.ID – Pemerintah Kabupaten Bombana membuka persaingan terbuka bagi aparatur sipil negara (ASN) untuk memperebutkan 11 kursi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama atau jabatan eselon II yang saat ini lowong. Seleksi yang melibatkan pegawai negeri sipil (PNS) dari seluruh pemerintah kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara itu menjadi momentum penting untuk menentukan figur yang akan mengendalikan sejumlah sektor strategis pemerintahan daerah.

Sebelas jabatan yang dibuka bukan posisi biasa. Kursi tersebut mencakup sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, investasi, hingga pengelolaan lingkungan hidup.

Melalui Panitia Seleksi (Pansel) Terbuka Pengisian JPT Pratama, Pemkab Bombana memastikan pengisian jabatan dilakukan melalui mekanisme terbuka dan kompetitif. Kualifikasi, kompetensi, rekam jejak, integritas, serta persyaratan administrasi menjadi aspek yang diperhitungkan dalam proses seleksi.

Ketua Panitia Seleksi Terbuka JPT Kabupaten Bombana, Ir. Syahrun, ST., MPWK, mengatakan seleksi tersebut dibuka untuk memberikan kesempatan kepada PNS yang memenuhi persyaratan agar dapat mengikuti kompetisi secara terbuka.

Menurut Syahrun, terdapat 11 jabatan pimpinan tinggi pratama yang menjadi objek seleksi tahun ini.

Pemprov Sultra Bersiap Eksekusi Lahan Eks-PGSD Kendari

Sebelas jabatan tersebut meliputi Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Selanjutnya, jabatan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Dinas Perikanan, serta Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga juga masuk dalam daftar seleksi.

Dua jabatan lainnya adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Komposisi 11 jabatan tersebut memperlihatkan besarnya tanggung jawab yang akan diemban pejabat terpilih. Mereka tidak hanya dituntut mampu menjalankan administrasi pemerintahan, tetapi juga harus memiliki kapasitas menerjemahkan kebijakan kepala daerah menjadi program pembangunan yang terukur.

Seleksi ini secara resmi diumumkan melalui Pengumuman Panitia Seleksi Nomor 003/SELTER/JPTP/XI/2026 tertanggal 9 November 2026.

Peringatan Hari Pahlawan ke-81 di Bombana: Semangat Kesetiakawanan Sosial Jadi Tonggak Pembangunan

Berdasarkan pengumuman tersebut, pendaftaran dibuka mulai 9 hingga 23 November 2026. Kesempatan diberikan kepada PNS pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Sulawesi Tenggara yang memenuhi seluruh ketentuan.

Proses pendaftaran dilakukan secara daring melalui portal ASN Karier Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada alamat https://asnkarier.bkn.go.id. Peserta diwajibkan menggunakan akun ASN Digital masing-masing.

Namun, pendaftaran daring bukan satu-satunya kewajiban. Setiap pelamar juga harus menyerahkan berkas fisik berupa surat lamaran beserta dokumen persyaratan sebanyak satu rangkap kepada Sekretariat Panitia Seleksi.

Dokumen tersebut harus dimasukkan dalam map snelhecter dan amplop cokelat tertutup. Batas akhir penyampaian berkas ditetapkan pada 23 November 2026 pukul 16.00 WITA.

Dari sisi persyaratan, calon peserta wajib berstatus PNS pada pemerintah kabupaten/kota di wilayah Sulawesi Tenggara dengan kualifikasi pendidikan minimal Sarjana (S1) atau Diploma IV.

Rp30,9 Miliar untuk Jalan Kasipute–Bambaea, Gubernur Sultra Turun Langsung Awasi Proyek

Persyaratan kepangkatan juga menjadi perhatian. Pelamar sekurang-kurangnya harus memiliki pangkat Pembina dengan golongan ruang IV/a.

Selain itu, peserta harus memiliki pengalaman menduduki Jabatan Administrator paling singkat dua tahun atau Jabatan Fungsional jenjang Ahli Madya yang berkaitan dengan jabatan yang dilamar, juga paling singkat dua tahun.

Batas usia peserta ditetapkan paling tinggi 56 tahun pada saat dilantik sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

Tidak hanya persyaratan administratif, panitia juga mensyaratkan peserta memiliki kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang dilamar.

Rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas menjadi bagian penting yang harus dimiliki setiap calon pejabat.

Persyaratan lainnya mencakup pemenuhan ketentuan penilaian kinerja, disiplin kepegawaian, pelaporan pajak, serta kewajiban menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) sesuai ketentuan.

Pelamar juga diwajibkan tidak memiliki temuan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta harus memperoleh izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

Ketatnya persyaratan tersebut menunjukkan bahwa pengisian jabatan tidak semata-mata ditentukan oleh senioritas atau lamanya seseorang mengabdi sebagai ASN. Kapasitas, integritas, pengalaman, dan kesesuaian kompetensi menjadi aspek yang harus dibuktikan melalui tahapan seleksi.

Dalam pelaksanaannya, Pansel menerapkan sejumlah tahapan dengan sistem gugur. Artinya, peserta yang tidak memenuhi ketentuan pada setiap tahapan tidak dapat melanjutkan ke proses berikutnya.

Tahap pertama adalah seleksi administrasi dan penelusuran rekam jejak. Pada tahap ini, panitia memeriksa kelengkapan dokumen sekaligus memastikan kesesuaian persyaratan setiap pelamar.

Peserta yang dinyatakan lolos administrasi selanjutnya mengikuti penulisan makalah, presentasi makalah, dan wawancara.

Tahapan tersebut menjadi ruang bagi peserta untuk menunjukkan kapasitas intelektual, penguasaan persoalan organisasi, kemampuan menyusun gagasan strategis, serta kecakapan menjawab berbagai pertanyaan terkait jabatan yang dilamar.

Setelah melalui tahapan penulisan makalah, presentasi, dan wawancara, empat peserta terbaik yang dinyatakan lulus akan mengikuti penilaian potensi dan kompetensi melalui Assessment Center.

Untuk pelaksanaan penilaian tersebut, Panitia Seleksi bekerja sama dengan Tim Penilaian Potensi dan Kompetensi pada Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Keterlibatan BKN dalam proses assessment menjadi bagian dari upaya memastikan penilaian kompetensi peserta berjalan sesuai standar yang ditetapkan.

Adapun seluruh rangkaian seleksi dijadwalkan berlangsung mulai November hingga Desember 2026.

Pengumuman dan pendaftaran peserta berlangsung pada 9–23 November 2026. Sementara penerimaan berkas dijadwalkan pada 10–23 November 2026.

Seleksi administrasi dan penelusuran rekam jejak dilaksanakan pada 24–25 November 2026, dengan pengumuman hasil administrasi pada 25 November 2026.

Berikutnya, penulisan makalah, presentasi, dan wawancara dijadwalkan pada 27 November hingga 2 Desember 2026. Hasil tahapan tersebut diumumkan pada 4–5 Desember 2026.

Peserta yang lolos kemudian mengikuti assessment penilaian potensi dan kompetensi pada 7–14 Desember 2026.

Sementara pengumuman hasil akhir seleksi dijadwalkan pada 21 Desember 2026.

Panitia menegaskan bahwa jadwal tersebut sewaktu-waktu dapat mengalami perubahan. Apabila terdapat penyesuaian, informasi resmi akan disampaikan melalui pemberitahuan lebih lanjut.

Untuk menjaga keterbukaan informasi, seluruh perkembangan seleksi dapat dipantau melalui papan pengumuman Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bombana, situs resmi Pemerintah Kabupaten Bombana di www.bombanakab.go.id, serta portal ASN Karier BKN.

Calon peserta yang membutuhkan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sekretariat Panitia Seleksi atau narahubung Masnawati, S.Pi., MM., melalui nomor 085342707579.

Panitia juga menegaskan bahwa seluruh proses seleksi terbuka tersebut tidak dipungut biaya pendaftaran.

Dibukanya 11 jabatan strategis ini menjadi kesempatan bagi para birokrat di Sulawesi Tenggara untuk menunjukkan kapasitas dan kemampuan terbaiknya. Namun, tantangan sesungguhnya tidak berhenti pada keberhasilan melewati tahapan seleksi.

Pejabat yang nantinya terpilih harus mampu membuktikan kompetensinya melalui kinerja, inovasi, integritas, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Sebab, jabatan pimpinan tinggi bukan sekadar posisi struktural atau prestise birokrasi. Di balik jabatan tersebut terdapat tanggung jawab besar untuk memastikan roda pemerintahan berjalan efektif dan program pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Bombana.

Reporter : duL