KENDARI. OKESULTRA.ID – Upaya mempertahankan penguasaan lahan eks-Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) di Kelurahan Kadia, Kota Kendari, kembali menemui jalan buntu di pengadilan. Pengadilan Tinggi (PT) Sulawesi Tenggara (Sultra) menguatkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Kendari yang memenangkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra atas sengketa lahan strategis di persimpangan Jalan Ahmad Yani dan Jalan Budi Utomo tersebut.
Putusan ini mempertegas posisi hukum Pemprov Sultra atas aset daerah yang selama bertahun-tahun menjadi objek sengketa. Kini, perhatian tertuju pada langkah eksekusi yang tengah dikoordinasikan pemerintah daerah bersama PN Kendari.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sultra, Andi Syahrir, mengatakan penguatan hak tersebut merujuk pada Putusan Pengadilan Tinggi Sultra Nomor 88/Pdt/2026/PT KDI tertanggal 16 September 2026.
Menurutnya, putusan tersebut menguatkan putusan PN Kendari terkait bantahan atau perlawanan eksekusi yang diajukan Kikila Adi Kusuma setelah pelaksanaan konstatering pada 20 November 2025.
Konstatering merupakan pemeriksaan atau pencocokan objek sengketa secara langsung di lapangan oleh pengadilan sebelum pelaksanaan eksekusi. Tahapan ini diperlukan untuk memastikan kesesuaian objek yang akan dieksekusi dengan amar putusan pengadilan.
Andi Syahrir menjelaskan, lahan tersebut selama ini diklaim Kikila Adi Kusuma, salah seorang ahli waris H. Ambodalle, yang disebut masih menguasai objek tanah tersebut.
Persoalan ini bukan sengketa baru. Perebutan klaim atas lahan eks-PGSD itu telah melewati serangkaian proses hukum, mulai dari gugatan perdata hingga upaya perlawanan terhadap pelaksanaan eksekusi.
Pemprov Sultra sebelumnya mengambil langkah penertiban aset dengan melakukan pembongkaran bangunan yang berdiri di atas lahan tersebut. Namun, langkah itu tidak serta-merta mengakhiri persoalan penguasaan tanah.
Pada 2016, Kikila Adi Kusuma mengajukan gugatan ke PN Kendari. Dalam proses tersebut, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.
Perkara kemudian berlanjut ke tingkat banding dan kasasi pada 2017. Dalam tahapan tersebut, Pemprov Sultra dinyatakan memenangkan perkara.
Meski demikian, kemenangan hukum tersebut belum langsung mengakhiri penguasaan fisik atas lahan. Objek sengketa disebut masih berada dalam penguasaan Kikila Adi Kusuma.
Situasi itu mendorong Pemprov Sultra kembali menempuh jalur hukum dengan mengajukan permohonan pengosongan objek sengketa pada 2020.
Proses persidangan kembali bergulir hingga tingkat kasasi. Pada 2022, Pemprov Sultra kembali memenangkan perkara tersebut.
Dengan rangkaian putusan yang berpihak kepada pemerintah daerah, Pemprov Sultra kemudian mengajukan permohonan eksekusi pada 2022.
Namun, pelaksanaan eksekusi tidak berlangsung seketika. Pengadilan baru melaksanakan konstatering terhadap objek sengketa pada 20 November 2025.
Tahapan tersebut kembali memunculkan upaya hukum dari pihak yang menguasai lahan. Pada 5 Januari 2026, Kikila Adi Kusuma mengajukan bantahan atau perlawanan eksekusi.
Perlawanan itulah yang kemudian diputus melalui Putusan Pengadilan Tinggi Sultra Nomor 88/Pdt/2026/PT KDI tertanggal 16 September 2026, yang menurut Pemprov Sultra menguatkan putusan PN Kendari.
Dengan putusan tersebut, Pemprov Sultra kini bergerak menuju tahapan berikutnya, yakni pelaksanaan eksekusi terhadap objek lahan yang menjadi sengketa.
Andi Syahrir mengungkapkan, pemerintah provinsi telah berkoordinasi dengan PN Kendari untuk membahas dan menjadwalkan pelaksanaan eksekusi.
Sebagai langkah awal, Pemprov Sultra juga telah melayangkan pemberitahuan pengosongan kepada pihak-pihak yang menempati lahan tersebut.
“Kami berharap, masyarakat yang menempati lahan dapat bekerja sama melakukan pengosongan,” kata Andi Syahrir.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi sinyal bahwa pemerintah daerah menginginkan proses pengosongan berjalan tertib tanpa menimbulkan persoalan baru di lapangan.
Di sisi lain, pelaksanaan eksekusi tetap menjadi kewenangan pengadilan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Karena itu, koordinasi antara Pemprov Sultra, PN Kendari, dan pihak-pihak terkait menjadi penting agar proses tersebut berjalan sesuai ketentuan.
Sengketa lahan eks-PGSD ini juga menjadi pengingat bahwa persoalan aset daerah tidak cukup diselesaikan melalui klaim administratif semata. Kepastian hukum, penguasaan fisik, serta pelaksanaan putusan pengadilan harus berjalan beriringan.
Setelah melewati proses hukum selama bertahun-tahun, lahan strategis di jantung Kota Kendari tersebut kini memasuki babak baru. Publik menanti apakah koordinasi yang telah dilakukan Pemprov Sultra dan PN Kendari akan segera berujung pada pelaksanaan eksekusi.
Yang jelas, pemerintah provinsi menyatakan tetap berpegang pada putusan pengadilan sebagai dasar untuk meneguhkan penguasaan aset tersebut.
Reporter : duL
