BOMBANA. OKESULTRA.ID – Pemerintah Kabupaten Bombana bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Kesepakatan tersebut menjadi tahapan penting menuju penetapan dokumen anggaran yang akan menentukan arah kebijakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di Kabupaten Bombana pada tahun mendatang.
Persetujuan bersama itu ditandai dengan penandatanganan berita acara dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bombana yang dihadiri Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., Senin (2/11/2026).
Rapat paripurna yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Bombana tersebut menjadi bagian dari tahapan formal pembahasan dan persetujuan rancangan anggaran daerah antara pihak eksekutif dan legislatif.
Agenda persidangan diawali dengan penyampaian dan harmonisasi laporan hasil pembahasan DPRD terhadap Raperda APBD Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2027.
Laporan tersebut merupakan rangkuman hasil pembahasan legislatif terhadap rancangan anggaran yang diajukan pemerintah daerah. Hasil pembahasan itu selanjutnya menjadi dasar dalam proses pengambilan keputusan bersama.
Persetujuan tersebut sekaligus menandai tercapainya kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Bombana dan DPRD terhadap rancangan kebijakan keuangan daerah untuk tahun anggaran 2027.
Namun, persetujuan bersama bukanlah akhir dari seluruh proses legislasi anggaran. Masih terdapat tahapan lanjutan yang harus dilalui sebelum Raperda APBD tersebut resmi ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Sesuai mekanisme yang berlaku, dokumen Raperda APBD Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2027 selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara untuk menjalani evaluasi.
Evaluasi gubernur merupakan tahapan penting untuk memastikan rancangan APBD tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah yang lebih tinggi, serta kepentingan umum.
Tahapan tersebut juga menjadi instrumen pengawasan agar kebijakan penganggaran daerah tetap berada dalam koridor tata kelola pemerintahan yang baik.
Bagi Pemerintah Kabupaten Bombana, APBD 2027 nantinya menjadi instrumen utama dalam menerjemahkan kebijakan pembangunan ke dalam program dan kegiatan yang dapat dilaksanakan secara konkret.
Karena itu, kualitas APBD tidak semata-mata diukur dari besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi juga dari ketepatan prioritas, efektivitas penggunaan anggaran, serta manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Di sisi lain, persetujuan DPRD terhadap Raperda APBD juga memiliki dimensi pertanggungjawaban politik dan kelembagaan. Sebab, setiap kebijakan belanja pemerintah daerah harus mencerminkan kebutuhan masyarakat dan kemampuan keuangan daerah.
Pembahasan antara eksekutif dan legislatif menjadi ruang untuk menyelaraskan kepentingan pembangunan dengan kapasitas fiskal daerah.
Dengan demikian, kesepakatan yang telah dicapai tidak boleh berhenti sebatas pemenuhan prosedur administratif. Lebih dari itu, dokumen anggaran tersebut harus menjadi pijakan bagi pelaksanaan pembangunan yang terukur dan berorientasi pada kepentingan publik.
Sejumlah sektor strategis, mulai dari pelayanan dasar, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat, membutuhkan dukungan penganggaran yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
Meski demikian, rincian alokasi anggaran untuk masing-masing sektor belum tercantum dalam informasi persetujuan bersama yang disampaikan dalam kegiatan tersebut.
Publik tentu memiliki kepentingan untuk mengetahui sejauh mana APBD 2027 mampu menjawab persoalan mendasar yang masih dihadapi masyarakat Bombana.
Transparansi penganggaran, efektivitas belanja, serta pengawasan terhadap pelaksanaan program menjadi aspek penting yang harus mendapat perhatian setelah APBD ditetapkan.
Di tengah tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan dan pemerataan pembangunan, pemerintah daerah dituntut memastikan setiap rupiah uang rakyat dikelola secara bertanggung jawab.
Rapat paripurna tersebut menjadi penanda bahwa proses pembahasan APBD 2027 telah memasuki tahapan persetujuan bersama. Selanjutnya, hasil kesepakatan itu akan diuji melalui mekanisme evaluasi pemerintah provinsi.
Setelah seluruh tahapan evaluasi dan penyempurnaan diselesaikan sesuai ketentuan, Raperda APBD 2027 dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sebagai landasan hukum pelaksanaan anggaran.
Dengan demikian, tantangan sesungguhnya bagi Pemerintah Kabupaten Bombana bukan hanya memastikan APBD 2027 disahkan tepat waktu, melainkan bagaimana menerjemahkan seluruh kebijakan anggaran menjadi program yang efektif, transparan, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Reporter : duL
