BOMBANA, OKESULTRA.ID – Ancaman krisis pangan mulai membayangi Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara. Kemarau panjang yang telah berlangsung sekitar tiga bulan membuat ribuan hektare sawah kekurangan air, sementara sejumlah sumur bor yang menjadi tumpuan irigasi petani ikut mengering. Jika tak segera ditangani, produksi gabah di sejumlah sentra pertanian terancam anjlok.
Khusus di Kecamatan Lantari Jaya. Dari total sekitar 3.527 hektare sawah, kurang lebih 1.000 hektare dilaporkan mengalami kekeringan.
Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan Lantari Jaya, Edi Winoto, memperkirakan dampak kekeringan terhadap produksi padi tidak kecil. Berdasarkan estimasi hasil produksi, potensi gabah yang hilang dapat mencapai sekitar 5.000 ton.
“Jadi kalau dihitung hasil panen per hektare, maka hasil panen yang hilang kurang lebih 5.000 ton gabah di kali enam ribu rupiah perkilo,”jelas Edi.

Angka tersebut menambah panjang daftar lahan pertanian yang terancam gagal panen di Bombana. Kekeringan tidak hanya terjadi di Lantari Jaya, tetapi juga dilaporkan melanda sejumlah wilayah di Kecamatan Rarowatu Utara.
Di Kelurahan Aneka Marga, misalnya, sekitar 400 hektare dari total kurang lebih 700 hektare sawah dilaporkan mengalami kekeringan. Sementara di Desa Tembe, sekitar lima hektare sawah disebut telah mengalami gagal panen.
Situasi serupa terjadi di Desa Marga Jaya. Dari sekitar 50 hektare lahan yang terdampak kekeringan, kurang lebih 30 hektare dilaporkan mengalami gagal panen.
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bombana, Sarif, SH, mengatakan kondisi tersebut merupakan dampak serius dari kemarau panjang yang sulit diprediksi.
“Lahan pertanian terancam gagal panen. Ini memang kondisi alam yang tidak kita prediksi,” ujar Sarif, Senin (17/8/2026).

Persoalan menjadi semakin pelik karena kekeringan tidak hanya menghantam tanaman padi, tetapi juga sumber air yang selama ini menjadi penopang pertanian. Sejumlah sumur bor yang dibangun untuk membantu pengairan sawah bahkan ikut kehilangan debit air.
Di Kelurahan Aneka Marga terdapat 10 sumur milik Balai Wilayah Sungai (BWS), tetapi empat di antaranya dilaporkan telah mengering. Di Desa Tembe, dari tujuh sumur yang tersedia, hanya tiga yang masih memiliki air.
Sementara itu, Desa Marga Jaya memiliki tujuh sumur dan hanya empat yang dilaporkan masih berair. Kondisi lebih parah terjadi di Desa Hukae. Dua sumur yang tersedia di wilayah tersebut seluruhnya dilaporkan kering.
Secara keseluruhan, terdapat sekitar 26 sumur di Kecamatan Rarowatu yang selama ini menjadi salah satu sumber pengairan sawah. Dalam kondisi normal, satu sumur diperkirakan mampu membantu mengairi sekitar lima hektare lahan pertanian.

“Yang menjadi persoalan sekarang bukan hanya sawahnya yang kering, tetapi sumber airnya juga ikut berkurang. Ada sumur bor yang kedalamannya sekitar 100 meter, tetapi tetap mengalami kekeringan,” kata Sarif.
Menghadapi kondisi tersebut, Bupati Bombana memerintahkan sejumlah organisasi perangkat daerah turun langsung melakukan pemantauan. Dinas Pertanian, Satpol PP, BPBD, Dinas Kominfo, Camat Rarowatu Utara, Bhabinkamtibmas Sp3 Aipda Yusridarussalam serta kepala desa setempat dilibatkan untuk mendata lahan yang terdampak.
Pendataan menjadi penting karena pemerintah masih harus memastikan luas lahan yang benar-benar gagal panen, tingkat kerusakan tanaman serta nilai kerugian yang dialami petani. Data tersebut akan menjadi dasar untuk menentukan bentuk dan sasaran intervensi pemerintah.
Di sisi lain, petani mulai meminta bantuan untuk menutup biaya produksi yang terancam hilang. Mereka mengusulkan bantuan sekitar Rp5 juta per hektare untuk membantu menanggung biaya pengolahan lahan dan kebutuhan produksi yang telah dikeluarkan.
Selain bantuan biaya, petani juga membutuhkan bibit padi dan pupuk untuk menghadapi masa tanam berikutnya. Bantuan tersebut dinilai mendesak agar petani tidak semakin terpuruk setelah kehilangan hasil panen akibat kekeringan.
Namun, persoalan kekeringan tidak dapat sepenuhnya diselesaikan melalui bantuan jangka pendek. Pemerintah daerah juga mendorong pembangunan infrastruktur pengairan sebagai langkah antisipasi agar ancaman serupa tidak terus berulang setiap musim kemarau.
“Untuk menjaga agar kekeringan seperti ini tidak terjadi lagi pada tahun-tahun mendatang, yang dibutuhkan adalah pembangunan embung, sumur bor dengan kedalaman sekitar 150 meter, serta pembangunan bendungan,” ujar Sarif.
Ancaman kehilangan produksi hingga ribuan ton gabah menunjukkan bahwa persoalan ini bukan sekadar urusan petani. Jika berlangsung lebih lama dan meluas, dampaknya dapat merembet pada ketersediaan pangan serta pendapatan masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor pertanian.

Meski demikian, pemerintah masih melakukan verifikasi terhadap data kekeringan dan potensi gagal panen. Angka kehilangan produksi yang disampaikan penyuluh maupun luas lahan terdampak perlu disandingkan dengan hasil pendataan resmi di lapangan agar kebijakan penanganan tidak keliru sasaran.
Bagi petani, waktu menjadi faktor yang tidak bisa ditawar. Setiap hari tanpa pasokan air berarti bertambahnya risiko tanaman mati dan modal produksi menguap. Karena itu, percepatan penanganan dan koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat serta instansi teknis terkait menjadi kebutuhan mendesak.
Kemarau panjang di Bombana akhirnya membuka persoalan yang lebih besar: ketahanan pangan tidak cukup dijaga dengan luasnya areal persawahan. Tanpa cadangan air dan infrastruktur irigasi yang memadai, ribuan hektare sawah tetap berada dalam ancaman setiap kali musim kering datang.
Pemerintah Kabupaten Bombana kini dihadapkan pada dua pekerjaan sekaligus: menyelamatkan petani dari dampak kekeringan saat ini dan membangun sistem pengairan yang mampu mencegah krisis serupa terulang. Hasil pendataan tim lintas sektor akan menjadi penentu langkah berikutnya, termasuk usulan bantuan bagi petani serta pembangunan infrastruktur air.
Reporter: duL




















