KENDARI, OKESULTRA.ID – Komunitas pengemudi kendaraan online yang tergabung dalam Komunitas Kudeta Kendari mendatangai Gedung DPRD Sulawesi Tenggara untuk melalukan audensi dengan anggota Dewan. Rabu (29/04/2026).
Para pengemudi kendaraan online yang tergabung dalam Kudeta menyampaikan sejumlah keluhan serius terkait operasional aplikasi transportasi online di Sulawesi Tenggara sejak 2018. Mereka menilai kebijakan yang berjalan saat ini merugikan pengemudi dan tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Kepada awak media, Koordinator Lapangan Kudeta, Bahdari mengatakan, jika sampai hari ini belum ada penetapan tarif resmi oleh pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118 Tahun 2018.
“Kami para pengemudi kendaraan online merasa dirugikan karena hingga saat ini belum ada ketentuan tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai regulasi,” ungkapnya.
Selain itu, mereka juga menuding perusahaan aplikator telah menetapkan tarif secara sepihak yang dinilai bertentangan dengan aturan.
“Perusahaan aplikasi menentukan tarif sendiri, padahal dalam aturan disebutkan bahwa aplikator dilarang menetapkan tarif,” lanjutnya.
Tak hanya itu, komunitas ini juga mengungkap dugaan adanya pungutan liar yang melibatkan sejumlah pihak, termasuk oknum dari instansi terkait dan mitra aplikator.
“Kami menduga adanya pungutan liar atau jatah preman yang dilakukan dengan pemotongan dana langsung dari akun pengemudi, yang nilainya mencapai sekitar Rp2,6 miliar per tahun tanpa penjelasan yang jelas,” tegasnya.
Mereka juga menyoroti keberadaan akun dan pengemudi “siluman” yang beroperasi tanpa kontribusi terhadap pendapatan daerah, serta tidak adanya kejelasan terkait layanan penjemputan di sejumlah titik vital seperti pelabuhan dan bandara.
Menanggapi berbagai persoalan tersebut, Komunitas Kudeta Kendari menyampaikan lima tuntutan kepada pemerintah dan pihak terkait. Di antaranya meminta Gubernur Sulawesi Tenggara segera menetapkan tarif angkutan sewa khusus serta memberikan sanksi kepada aplikator yang melanggar aturan.
“Kami juga meminta agar dugaan pungutan liar ini diusut tuntas dan diberikan sanksi tegas jika terbukti,” ujar Bahdari.
Selain itu, mereka mendesak perusahaan aplikator untuk menertibkan akun ilegal, serta segera mengaktifkan kembali layanan penjemputan di Pelabuhan Nusantara dan Bandara Haluoleo.
Tak hanya kepada pemerintah daerah, mereka juga meminta aparat kepolisian untuk bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang diduga menguasai objek vital secara ilegal.
“Kami meminta Kapolda untuk menindak tegas dan mempidanakan oknum yang melakukan penguasaan terhadap objek vital seperti Pelabuhan Nusantara,” tegasnya lagi.
Sebagai bentuk keseriusan, komunitas ini memberikan tenggat waktu 3×24 jam kepada pihak terkait untuk merespons tuntutan mereka. Jika tidak diindahkan, mereka mengancam akan menggelar aksi besar-besaran.
“Jika tuntutan kami tidak direspons, kami akan melakukan aksi dengan memacetkan sejumlah titik strategis di Kota Kendari, termasuk area eks MTQ, Kantor Wali Kota, dan rumah jabatan gubernur,” pungkasnya.
Reporter : duL
