BOMBANA, OKESULTRA.ID – Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) 2026 hadir dengan semangat baru yang menempatkan generasi muda sebagai fondasi utama kedaulatan bangsa. Mengusung tema “Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara”, pemerintah menegaskan bahwa masa depan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kekuatan ekonomi dan politik, tetapi juga oleh kemampuan negara menjaga kualitas generasi penerusnya.
Tema tersebut merepresentasikan filosofi menjaga Ibu Pertiwi melalui perlindungan terhadap anak-anak bangsa. Seluruh elemen masyarakat diajak bergerak bersama untuk memastikan bahwa generasi muda Indonesia tumbuh dalam lingkungan yang sehat, cerdas, aman, dan berdaya saing.
Dalam sambutanntan dalam peringatan Harkitnas 2026, Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si menekankan bahwa, kedaulatan negara tidak lahir dari ketergantungan terhadap pihak luar. Sebaliknya, kemajuan bangsa ditentukan oleh kemampuan rakyat bersatu dan berdiri di atas kekuatan sendiri.
“Sebagaimana amanat para pendiri bangsa, kemajuan sebuah negara tidak ditentukan oleh bantuan pihak lain, melainkan oleh keteguhan hati rakyatnya untuk bersatu dalam satu visi besar,” demikian penggalan pesan dalam momentum Harkitnas tahun ini oleh Bupati Bombana. Rabu (20/05/2026).
Narasi tersebut menjadi penting di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Persaingan ekonomi, ketahanan pangan, transformasi digital, hingga ancaman disrupsi sosial menjadi tantangan nyata yang harus dijawab dengan kebijakan strategis dan keberanian membangun kemandirian nasional.
Di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, pemerintah mulai mendorong berbagai program prioritas yang diarahkan untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia sekaligus memperluas pemerataan kesejahteraan rakyat.
Salah satu program yang paling menonjol adalah Program Makan Bergizi Gratis yang kini mulai diterapkan secara luas di sekolah-sekolah di berbagai daerah. Program ini dipandang bukan sekadar bantuan sosial, melainkan investasi jangka panjang untuk membangun generasi sehat dan produktif.
Melalui program tersebut, pemerintah ingin memastikan bahwa anak-anak Indonesia memperoleh asupan gizi yang cukup sejak dini. Pemerintah meyakini bahwa kualitas SDM unggul tidak dapat dipisahkan dari kondisi kesehatan dan kecukupan nutrisi masyarakat.
Selain itu, pemerintah juga memperluas akses pendidikan melalui pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda di wilayah afirmasi. Langkah ini diarahkan untuk mengurangi ketimpangan kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pelosok.
Bupati Bombana menekankan, Pemerataan pendidikan dinilai menjadi salah satu agenda penting dalam menciptakan keadilan sosial. Selama ini, disparitas fasilitas pendidikan dan kualitas tenaga pengajar masih menjadi persoalan serius di sejumlah daerah.
“Langkah ini diperkuat dengan pemerataan akses pendidikan melalui pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda di wilayah-wilayah afirmasi, termasuk perbaikan mutu guru dan penyediaan beasiswa,” demikian disampaikan Bupati Bbana dalam pidato peringatan Harkitnas.
Tidak hanya di sektor pendidikan, pemerintah juga memperkuat layanan kesehatan melalui program Cek Kesehatan Gratis secara masif. Program ini bertujuan memastikan masyarakat memperoleh akses pelayanan medis yang adil dan merata.
Pemerintah memandang bahwa kesehatan merupakan bagian integral dari kedaulatan bangsa. Negara yang sehat akan memiliki produktivitas tinggi dan daya tahan sosial yang lebih kuat menghadapi tantangan global.
Di sektor ekonomi kerakyatan, pemerintah mulai memperkuat peran desa melalui pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Program ini diarahkan menjadi instrumen ekonomi baru yang mampu menggerakkan aktivitas masyarakat desa secara mandiri.
Koperasi tersebut diharapkan menjadi pusat distribusi kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari pupuk, modal usaha, distribusi hasil panen, sembako murah, hingga akses obat-obatan yang terjangkau.
Dengan penguatan koperasi desa, pemerintah ingin mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap rantai distribusi panjang yang selama ini sering merugikan petani dan pelaku usaha kecil.
“Koperasi diarahkan menjadi kekuatan ekonomi baru di tingkat desa sehingga desa dapat tumbuh lebih mandiri dan tidak bergantung pada pihak luar,” Tegaskasnya.
Di tengah percepatan transformasi digital, pemerintah juga menaruh perhatian besar terhadap perlindungan generasi muda di ruang siber. Hal ini diwujudkan melalui penerapan penuh Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP TUNAS.
Kebijakan tersebut menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam menghadapi dampak negatif media sosial terhadap anak dan remaja. Pemerintah menilai ruang digital yang tidak sehat dapat memengaruhi tumbuh kembang generasi muda secara serius.
Per 28 Maret 2026, pemerintah resmi menunda akses anak di bawah usia 16 tahun terhadap media sosial dan platform digital berisiko tinggi. Kebijakan ini menuai perhatian luas karena dianggap sebagai langkah tegas negara dalam melindungi anak.
“Melalui kebijakan ini, kita memastikan bahwa anak yang merupakan tunas bangsa kita mengakses ruang digital yang sehat, beretika, dan sesuai dengan usia tumbuh kembangnya,” ujarnya.
Momentum Hari Kebangkitan Nasional tahun ini juga menjadi ruang peneguhan terhadap arah pembangunan nasional melalui Asta Cita. Delapan misi besar tersebut dijadikan kompas pembangunan untuk menghadirkan perubahan nyata di tengah masyarakat.
Pemerintah menilai bahwa pembangunan tidak cukup hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata, melainkan harus mampu menciptakan kesejahteraan yang dirasakan langsung oleh rakyat.
Karena itu, Harkitnas 2026 diposisikan bukan sekadar seremoni tahunan, tetapi sebagai panggilan moral bagi seluruh elemen bangsa untuk kembali menyalakan semangat persatuan dan gotong royong seperti yang diwariskan organisasi Boedi Oetomo.
Kalangan akademisi, praktisi, tokoh masyarakat, hingga generasi muda didorong untuk memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan literasi digital, dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional.
Pesan tersebut menjadi relevan di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks, ketika polarisasi sosial, arus informasi yang tidak terkendali, dan tekanan global dapat menggerus persatuan bangsa.
“Kebangkitan Nasional adalah milik kita semua; bermula dari kesadaran individu yang terakumulasi secara kolektif, dan berujung pada kejayaan bangsa di kancah dunia,” demikian penutup pidato Bupati Bombana dalam peringatan Harkitnas 2026.
Melalui semangat Harkitnas tahun ini, pemerintah ingin menegaskan bahwa masa depan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kekayaan alam atau kekuatan ekonomi, tetapi oleh kemampuan bangsa menjaga dan membina generasi mudanya.
Dengan menjaga tunas bangsa, Indonesia diyakini mampu melangkah menuju negara yang lebih mandiri, berdaulat, dan berdaya saing di tengah perubahan dunia yang terus bergerak cepat.
Reporter : duL
