BOMBANA, OKESULTRA.ID — Mempercepat pelaksanaan reforma agraria di Kabupaten Bombana tidak dapat berjalan sendirian oleh satu instansi saja. Diperlukan keseriusan, komitmen bersama, dan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan agar persoalan pertanahan yang ada dapat terselesaikan secara tuntas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Hal inilah yang ditekankan secara tegas oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., saat membuka Rapat Gugus Tugas Reforma Agraria sekaligus sosialisasi pembentukan Kampung Reforma Agraria, yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor Pertanahan Kabupaten Bombana, Jumat (30/10/2026).
Selaku Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Bombana, Bupati menegaskan bahwa keberhasilan program strategis nasional ini sangat bergantung pada partisipasi aktif dan tanggung jawab masing-masing anggota tim. Tidak ada ruang untuk sikap pasif, karena persoalan pertanahan yang dihadapi masyarakat menuntut respons yang cepat, tepat, dan terkoordinasi dengan baik antar-instansi terkait.
“Reforma agraria bukan program satu lembaga. Ini urusan bersama yang menyentuh hajat hidup masyarakat luas. Saya meminta seluruh anggota gugus tugas untuk lebih serius dan aktif menjalankan tugas serta tanggung jawab masing-masing. Berbagai persoalan pertanahan yang kita hadapi membutuhkan koordinasi dan keterlibatan lintas sektor agar dapat dibahas dan ditangani secara bersama,” tegas Bupati.
Agar pelaksanaan tugas berjalan lebih terukur dan kendala di lapangan tidak terabaikan, Bupati mengambil keputusan strategis dengan menginstruksikan agar rapat Gugus Tugas Reforma Agraria dilaksanakan secara rutin setiap bulan. Langkah ini dinilai penting sebagai wadah pemantauan langsung sekaligus evaluasi progres yang telah dicapai.
“Dengan adanya pertemuan berkala setiap bulan, berbagai kendala yang ditemukan di lapangan dapat segera diidentifikasi, dibahas, dan dicarikan solusi konkret untuk segera ditindaklanjuti. Jangan biarkan masalah menumpuk di lapangan tanpa penanganan yang jelas,” instruksinya.
Agenda penting lainnya yang dibahas dalam rapat ini adalah rencana pembentukan Kampung Reforma Agraria. Konsep ini bukan sekadar penataan administratif batas wilayah, melainkan sebuah terobosan agar tanah-teteritorial yang telah disertifikasikan dapat dimanfaatkan secara produktif untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat.
Pembentukan Kampung Reforma Agraria diharapkan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus membuka peluang ekonomi baru. Program ini dirancang agar masyarakat tidak hanya memegang sertifikat kepemilikan, tetapi juga memiliki panduan dan dukungan dalam memanfaatkan sumber daya tanah secara optimal dan berkelanjutan.
“Kampung Reforma Agraria tidak hanya memberikan kepastian dalam penataan penguasaan dan pemilikan tanah, tetapi juga harus mampu membuka peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya tanah secara optimal. Sertifikat yang ada harus bernilai ekonomi bagi pemiliknya,” ujar Bupati menegaskan esensi program tersebut.
Kegiatan dimulai dengan laporan dan sambutan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bombana, I Gde Beniyasa, S.Kom., S.ST., M.H. Dalam paparannya, beliau menyampaikan perkembangan pelaksanaan reforma agraria di tingkat kabupaten, tantangan yang dihadapi di lapangan, serta langkah-langkah yang perlu diperkuat bersama pemerintah daerah.
“Kantor Pertanahan tidak dapat berjalan sendiri tanpa dukungan penuh pemerintah daerah dan instansi terkait. Pembentukan Kampung Reforma Agraria adalah langkah strategis agar penyerahan sertifikat langsung diiringi dengan pendampingan pemanfaatan tanah yang produktif,” ungkap I Gde Beniyasa.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana, Ir. Syahrun, S.T., M.P.W.K., yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria, hadir dan menyampaikan bahwa pemerintah daerah siap memfasilitasi sinergi antar-perangkat daerah. Beliau menekankan bahwa reforma agraria menyentuh banyak aspek mulai dari perencanaan wilayah, pembangunan infrastruktur, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat sehingga pendekatannya harus menyeluruh.
Turut hadir dalam rapat tersebut seluruh anggota Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Bombana, yang terdiri dari unsur perangkat daerah, instansi vertikal, serta lembaga terkait lainnya. Kehadiran lintas sektor ini menunjukkan adanya kesadaran bersama bahwa penataan pertanahan adalah fondasi penting bagi pembangunan daerah yang tertib dan berkeadilan.
Salah satu poin penting yang disepakati dalam rapat ini adalah mekanisme pelaporan progres dan kendala yang dihadapi masing-masing sektor. Setiap instansi diminta menyampaikan capaian dan hambatan yang ditemui di lapangan agar dapat dicarikan solusi bersama pada rapat bulanan yang telah ditetapkan.
Pembentukan Kampung Reforma Agraria juga akan disesuaikan dengan kondisi dan potensi masing-masing wilayah di Kabupaten Bombana. Tidak ada pola yang dipaksakan seragam, melainkan disesuaikan dengan karakteristik daerah, jenis komoditas unggulan, serta kebutuhan masyarakat setempat.
Diharapkan melalui penguatan koordinasi dan komitmen yang lebih terstruktur, reforma agraria di Kabupaten Bombana tidak sekadar berhenti pada target kuantitas penerbitan sertifikat, tetapi benar-benar dirasakan dampak positifnya oleh masyarakat. Tanah yang telah disertifikasikan harus menjadi modal dasar kemajuan keluarga, bukan sekadar dokumen yang tersimpan di lemari.
Pada akhirnya, keberhasilan reforma agraria di Bombana diukur dari satu hal sederhana namun substansial: apakah masyarakat yang menerima tanah tersebut hidupnya menjadi lebih sejahtera, lebih pasti haknya, dan lebih berdaya secara ekonomi. Itulah tujuan utama yang ingin dicapai melalui kerja sama lintas sektor yang terus diperkuat ke depannya.
Reporter: duL
