KENDARI, OKESULTRA.ID – Beberapa perwakilan perawat honorer, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Kendari, keluhkan kesejahteraan perawat honorer yang telah bekerja selama bertahun-tahun.
Hal itu disampaikan, Ketua Gerakan Nasional Perawat Honor Indonesia (GNPHI) Sultra, Arzan Muliono mewakili sekitar 200 perawat saat berkunjung di kediaman anggota DPRD Sultra, Aksan Jaya Putra (AJP), Kamis (31/3/2022) malam.
Arzan mengatakan, sejak tahun 2018 honor atau gaji perawat non Aparatur Sipil Negara (ASN) masih dibawah upah minimun kota (UMK) Kendari.
“Honornya hanya Rp 750 ribu, ada insentif piket yang perharinya kurang lebih Rp 30 ribu. Tapikan dilakukan secara bergiliran sesuai tugas dinas,” keluhnya.
Dengan upah itu kata dia, masih jauh dari kata sejahtera untuk para perawat honorer RSUD Kota Kendari, termasuk dirinya secara pribadi.
Karena jika dibandingkan, beban kerja honorer lebih berat dibandingkan tenaga kesahatan (Nakes) yang berstatus ASN.
“Hampir semua pekerjaan itu, perawat honorer yang handel,” katanya.
Lanjut ia berharap, agar Pemkot Kendari untuk lebih bijaksana dan segera menaikan honor perawat agar setara dengan UMK. Serta ia juga mengharapkan kepada Anggota DPRD Dapil Kota Kendari, AJP dapat menyampaikan ke pemerintah perihal keluhan perawat honorer.
“Secara langsung kami belum menyampaikan persoalan tuntutan kenaikan gaji honorer ke pihak manajemen RSUD dan pemerintah. Namun dalam kesempatan ini, kami berharap pak AJP bisa mengoordinasikan, terlebih beliau adalah mitra pemerintah,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, AJP mengatakan bahwa seharusnya upah Nakes Honorer, khususnya pada masa Pandemi COVID-19 dinaikkan, karena dihadapkan dengan beben kerja yang semakin berat.
Namun faktanya sampai hari ini, honor mereka masih Rp 750 ribu perbulannya tidak ada kenaikan sama sekali. Padahal, merujuk dari beberapa daerah lainnya ada yang melebihi honor di RSUD Kota Kendari.
“Setelah mendegar keluhan mereka, ternyata ada di beberapa daerah, seperti Konkep honor perawatnya itu sampai Rp 2 juta. Nah ini Kota Kendari yang biaya taraf hidup disini besar, tentu ini harus menjadi perhatian serius pemerintah,” ungkapnya.
Berdasarkan hal itu, AJP meminta kepada Pemkot Kendari dalam hal ini Dinas Kesehatan dan RSUD, agar memikirkan kesejahteraan para perawat honorer, yang notabene selalu berada digarda terdepan dalam menangani pasien.
“Saya cuman menerima aspirasi perawat yang datang mengeluh. Saya harap Pemkot bisa mempertimbangkan,” tutup AJP.
Reporter : Nirfi Andi
Editor : Siswanto Azis
