KENDARI. OKESULTRA.ID – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menegaskan kesiapan cadangan pangan strategis mencapai 1 juta kilogram beras guna mengantisipasi lonjakan kebutuhan warga, beriringan dengan peluncuran penyaluran bantuan pangan tahap akhir 2026 yang menyasar puluhan ribu keluarga di seluruh pelosok daerah.
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Sultra Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka saat mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Dr. (H.C.) Zulkifli Hasan dalam kegiatan pemantauan sekaligus penyerahan simbolis bantuan pangan di kawasan Tugu Eks MTQ Kendari, Selasa (6/10/2026). Langkah ini menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah pusat maupun daerah dalam menjaga ketahanan pangan di tengah tekanan musim kemarau dan fluktuasi harga pangan.
Penyaluran bantuan pangan periode Oktober–Desember 2026 dirancang menyasar 33,2 juta keluarga penerima manfaat secara nasional, termasuk ribuan rumah tangga di Sultra yang masuk dalam kategori desil 1 hingga desil 4. Setiap keluarga akan menerima 10 kilogram beras per bulan, yang disalurkan sekaligus untuk tiga bulan sehingga total mencapai 30 kilogram per penerima.
“Yang desil 1 sampai desil 4 akan mendapatkan 10 kilo kali tiga bulan — Oktober, November, Desember — dirapel sekaligus 30 kilo,” tegas Menko Pangan Zulkifli Hasan di hadapan jajaran pemprov, aparat keamanan, dan masyarakat penerima manfaat.
Kebijakan ini bukan sekadar penyaluran bantuan, melainkan instrumen strategis untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menahan laju kenaikan harga pangan yang kerap muncul saat transisi musim. Pemerintah pusat juga menyiapkan 1 juta ton beras subsidi yang dijual di pasar tradisional dengan harga terkendali Rp12.500 per kilogram.
Di tingkat daerah, Kota Kendari menjadi salah satu titik awal penyerahan simbolis yang menyasar 750 penerima manfaat. Mewakili warga, para penerima menerima langsung bantuan beras 5 kilogram sebagai tanda dimulainya penyaluran massal yang akan menyebar ke 17 kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara dalam waktu dekat.
Gubernur Andi Sumangerukka menyambut baik kunjungan sekaligus arahan pemerintah pusat, menilai kehadiran Menko Pangan menjadi momentum penguatan koordinasi agar setiap kebijakan nasional di bidang pangan mendarat tepat sasaran di bumi Anoa.
“Kehadiran pemerintah pusat menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi sekaligus memastikan kesiapan pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan nasional di bidang pangan,” ujar Gubernur.
Ia menegaskan Pemprov Sultra berkomitmen menjaga lima prinsip penyaluran: tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Tidak ada ruang bagi kebocoran atau penyimpangan dalam penyaluran bantuan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
Bukti keseriusan tersebut terlihat dari capaian periode sebelumnya: untuk penyaluran Juli–September 2026, dari target 324.272 penerima manfaat atau setara 9,72 juta kilogram beras, realisasi telah mencapai 9,47 juta kilogram atau 97,42 persen. Angka ini menempatkan Sultra sebagai salah satu provinsi dengan pelaksanaan paling konsisten di wilayah Indonesia bagian tengah.
Prestasi yang lebih mencolok tercatat dalam program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Dari target 16,21 juta kilogram beras, Pemprov Sultra berhasil menyalurkan 24,67 juta kilogram — atau 152,29 persen dari sasaran yang ditetapkan. Capaian ini diakui sebagai yang tertinggi secara nasional.
“Capaian tersebut menjadi bukti bahwa kerja keras seluruh jajaran Dinas Ketahanan Pangan dan pemangku kepentingan di daerah tidak sia-sia. Namun angka ini bukan alasan berpuas diri, melainkan pemicu untuk bekerja lebih baik,” tambah Andi Sumangerukka.
Gerakan Pangan Murah juga diperluas jangkauannya: hingga saat ini telah digelar 230 kali di seluruh kabupaten dan kota, mendekatkan pangan terjangkau hingga ke kecamatan dan desa yang jauh dari pusat pasar.
Menko Pangan Zulkifli Hasan memuji kinerja Pemprov Sultra dan mendorong daerah lain meneladani capaian tersebut. Ia meminta seluruh kepala daerah memperbanyak titik pasar murah agar tekanan harga dapat diredam langsung di tingkat akar rumput.
“Pasar murah tidak hanya membantu masyarakat membeli pangan dengan harga terjangkau, tetapi menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi di daerah,” kata Zulkifli Hasan.
Penyaluran massal bantuan pangan diproyeksikan berjalan dalam satu hingga dua minggu ke depan, menunggu penyelesaian administrasi dan pencairan anggaran di tingkat pusat. Proses ini dipantau ketat agar tidak terjadi keterlambatan yang merugikan masyarakat.
Di sisi lain, pemerintah juga menekankan bahwa bantuan pangan hanyalah penyangga sementara. Fondasi ketahanan pangan yang sesungguhnya tetap bergantung pada penguatan produksi dalam negeri dan kemandirian pangan di tingkat desa dan keluarga.
“Kebijakan bantuan pangan perlu berjalan beriringan dengan penguatan produksi dan kemandirian pangan dalam negeri. Sinergi pusat dan daerah harus menjamin pangan tidak hanya terjangkau, tetapi juga tumbuh dan diproduksi di tanah sendiri,” lanjut Zulkifli Hasan.
Gubernur Sultra menambahkan cadangan pangan daerah senantiasa diperbarui dan dipantau ketersediaannya. Jika terjadi lonjakan permintaan atau gangguan pasokan dari luar daerah, cadangan 1 juta kilogram beras siap digerakkan untuk menstabilkan situasi.
“Penyaluran bantuan pangan bukan sekadar pemberian, melainkan bagian dari perlindungan sosial, penguatan daya beli, dan stabilitas ekonomi daerah. Kesejahteraan masyarakat adalah ukuran keberhasilan utama kami,” tegas Andi Sumangerukka.
Usai acara penyerahan simbolis, Menko Pangan beserta rombongan didampingi Gubernur berkeliling meninjau langsung lapak Gerakan Pangan Murah di kawasan Eks MTQ Kendari, memeriksa ketersediaan stok, harga yang ditetapkan, serta antusiasme warga yang berbelanja.
Warga penerima manfaat yang ditemui menyambut baik program ini, berharap penyaluran berjalan lancar tanpa hambatan dan tetap dijaga keberlanjutannya hingga kondisi pangan di tingkat masyarakat benar-benar mandiri dan stabil.
Pemerintah Provinsi Sultra memastikan akan terus memperkuat pengawasan di lapangan, melibatkan partisipasi masyarakat dan aparat pengawasan guna menjamin setiap butir beras sampai ke tangan yang berhak. Transparansi dan akuntabilitas dijaga di setiap tahapan penyaluran.
Melalui kerja sama yang kokoh antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan ketahanan pangan di Sulawesi Tenggara tidak hanya terjaga, tetapi terus diperkuat sebagai fondasi pembangunan yang adil, sejahtera, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.
Reporter : duL
