KENDARI. OKESULTRA.ID – Di tengah ruang fiskal Sulawesi Tenggara yang disebut semakin terbatas, Gubernur Sultra Andi Sumangerukka menyerukan kolaborasi lintas kekuatan politik untuk memastikan pemerintahan berjalan bersih, transparan, dan mampu mengubah potensi daerah menjadi manfaat nyata bagi masyarakat.
Seruan itu disampaikan Andi Sumangerukka saat menghadiri Pelantikan Pengurus DPW dan DPD Partai Amanat Nasional (PAN) se-Sulawesi Tenggara Periode 2024–2029 di salah satu Hotel di Kendari, Selasa (6/10/2026) malam. Acara tersebut dihadiri langsung Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan yang kini menjabat Menteri Koordinator Bidang Pangan RI.
Di hadapan jajaran pengurus PAN dan kader dari berbagai daerah di Sultra, Andi menegaskan pemerintah tidak mungkin bekerja sendirian menghadapi kompleksitas persoalan pembangunan. Menurut dia, komunikasi dan kerja sama dengan berbagai elemen menjadi kebutuhan untuk mempercepat penyelesaian persoalan daerah.
“Pemerintah tidak akan bisa berjalan sendiri-sendiri. Perlu adanya kolaborasi, perlu ada kerja sama,” ujar Andi.
Menurut Andi, tantangan pembangunan Sultra tidak hanya berkaitan dengan besarnya potensi sumber daya alam, tetapi juga kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai program pembangunan. Karena itu, potensi ekonomi yang besar harus diikuti dengan tata kelola pemerintahan yang mampu memastikan manfaatnya kembali kepada masyarakat.
Andi kemudian memaparkan kondisi fiskal daerah yang menurut dia menjadi salah satu tantangan utama pemerintahannya. Dari kemampuan fiskal sekitar Rp4 triliun, lebih dari Rp3 triliun disebut terserap untuk membiayai gaji dan tunjangan.
Kondisi tersebut, kata Andi, mempersempit ruang pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran bagi pembangunan fisik dan program lainnya yang membutuhkan pembiayaan besar.
“Sehingga kemampuan saya untuk melakukan upaya-upaya dalam rangka pembangunan fisik itu hanya Rp327 miliar. Sangat kecil,” ungkapnya.
Angka tersebut menjadi gambaran bahwa besarnya potensi ekonomi Sultra belum otomatis memberikan ruang fiskal yang luas bagi pemerintah daerah. Di titik inilah, menurut Andi, efisiensi dan tata kelola pemerintahan menjadi penting agar setiap rupiah anggaran menghasilkan manfaat yang terukur.
Karena itu, dia menegaskan komitmennya untuk membangun pemerintahan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan anggaran, kata dia, harus diarahkan agar tidak berhenti pada penyerapan, tetapi benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Kita memilih tata kelola pemerintahan yang bersih, agar dana itu transparan, akuntabel dan tepat sasaran. Sehingga kekayaan yang kita miliki saat ini bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara,” katanya.
Dalam forum yang sama, Zulkifli Hasan meminta jajaran pengurus PAN yang baru dilantik menjaga soliditas internal dan menjalankan amanah organisasi dengan penuh tanggung jawab.
Ketua Umum DPP PAN itu juga meminta kader PAN Sultra memberikan dukungan terhadap program pemerintah daerah dan kepemimpinan Gubernur Sultra. Dukungan tersebut, menurut dia, diperlukan untuk memperkuat pelaksanaan pembangunan di daerah.
“Tolong bantu dan didukung Gubernur. Saya tidak mau ada kader yang mengkritik Gubernur. Tidak boleh,” tegas Zulkifli.
Pernyataan tersebut menempatkan kader PAN Sultra pada posisi untuk memperkuat koordinasi politik dengan pemerintah daerah. Namun, pelaksanaan pembangunan tetap membutuhkan pengawasan publik dan mekanisme pemerintahan yang transparan agar dukungan politik berjalan seiring dengan prinsip akuntabilitas.
Zulkifli juga menekankan pentingnya pembangunan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Fokus tersebut mencakup peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan, pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, serta pengembangan pusat-pusat ekonomi di daerah.
Bagi Sultra, pesan tersebut bersinggungan langsung dengan karakter ekonomi daerah yang memiliki potensi besar pada sektor sumber daya alam, pertanian, dan kelautan. Tantangannya adalah memastikan potensi tersebut tidak hanya menghasilkan aktivitas ekonomi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.
Kolaborasi yang disampaikan Andi dan dukungan yang ditegaskan Zulkifli pada akhirnya bermuara pada satu persoalan: bagaimana pemerintah daerah dengan ruang fiskal yang terbatas dapat mengelola potensi Sultra secara efektif sekaligus memastikan hasil pembangunan dirasakan masyarakat.
Dengan pengurus PAN periode 2024–2029 yang baru dilantik, hubungan antara kekuatan politik dan pemerintah daerah juga akan menjadi salah satu dinamika dalam perjalanan pembangunan Sultra. Pemerintah membutuhkan dukungan untuk menjalankan program, sementara publik tetap membutuhkan transparansi, akuntabilitas, dan ruang pengawasan.
Pertemuan tersebut sekaligus memperlihatkan pentingnya membangun komunikasi antara pemerintah daerah dan kekuatan politik di tengah keterbatasan fiskal. Bagi masyarakat Sultra, ukuran keberhasilan kolaborasi itu pada akhirnya bukan sekadar dukungan politik, melainkan seberapa jauh kebijakan dan anggaran mampu diterjemahkan menjadi kesejahteraan yang nyata.
Reporter : duL
