Berita Nasional News

Rekrutmen Polri 2026 di Sultra Dikawal Ketat, Wakapolda: Tidak Ada Ruang Percaloan

9e07faca c1c0 4cb5 bcbf 357422368c23
Ketgam : Suasana penandatanganan pakta integritas dan pengambilan sumpah panitia, peserta, serta orang tua/wali dalam rangka penerimaan terpadu anggota Polri Tahun Anggaran 2026. Foto : Humas Polda Sultra

KENDARI, OKESULTRA.ID – Upaya memperkuat transparansi dalam proses penerimaan anggota Polri kembali ditegaskan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara (Polda Sultra). Melalui penandatanganan pakta integritas dan pengambilan sumpah, seluruh pihak yang terlibat diikat dalam komitmen bersama untuk mencegah praktik kecurangan dalam rekrutmen Tahun Anggaran 2026.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Dachara Polda Sultra, Selasa (31/3/2025), dipimpin langsung oleh Wakapolda Sultra, Brigjen Pol. Dr. Gidion Arif Setyawan. Hadir pula Karo SDM Polda Sultra Kombes Pol. Dr. Arief Fitrianto, jajaran pejabat utama, panitia seleksi, peserta calon siswa (casis), serta orang tua dan wali.

Dalam perspektif investigatif, langkah ini dinilai sebagai bagian dari upaya sistematis Polri menutup celah praktik percaloan yang selama ini kerap menjadi sorotan publik dalam proses rekrutmen aparat penegak hukum.

“Penandatanganan pakta integritas dan pengambilan sumpah ini bukan sekadar seremonial, tetapi menjadi bentuk komitmen bersama bahwa seluruh proses seleksi dilaksanakan secara bersih dan berintegritas,” tegas Gidion dalam sambutannya.

Ia menegaskan, tidak ada toleransi terhadap segala bentuk penyimpangan, termasuk praktik percaloan dan korupsi yang dapat mencederai kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.

Laba PT Vale Melonjak 85 Persen di Awal 2026, Di Balik Kinerja Positif dan Strategi Jangka Panjang

“Tidak ada ruang bagi praktik-praktik yang mencederai integritas. Polri harus mampu menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berintegritas,” ujarnya.

Proses rekrutmen anggota Polri sendiri dikenal memiliki tingkat kompleksitas tinggi. Selain aspek akademik, peserta juga diuji dari sisi kesehatan, fisik, psikologi, hingga integritas moral. Hal ini, menurut Gidion, menuntut pengawasan berlapis agar setiap tahapan berjalan objektif.

“Setiap tahapan seleksi harus dilaksanakan secara objektif, ketat, dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.

Lebih jauh, penguatan sistem seleksi terpadu yang mencakup Akademi Kepolisian (Akpol), bintara, dan tamtama disebut sebagai strategi untuk menutup celah intervensi serta memastikan standar penilaian yang seragam.

Di sisi lain, peran pengawasan internal dan eksternal juga menjadi sorotan penting. Wakapolda mengingatkan seluruh panitia dan pengawas agar tidak lengah serta berani menindak setiap indikasi pelanggaran.

Dekranasda Konawe Selatan Promosikan Produk Unggulan di HUT ke-62 Sultra

Kepada peserta, ia menekankan pentingnya kejujuran sebagai modal utama. Sementara kepada orang tua, ia mengimbau agar tidak mudah percaya pada oknum yang menjanjikan kelulusan.

“Jika menemukan hal yang mencurigakan, segera laporkan kepada panitia atau pengawas,” imbaunya.

Langkah ini dinilai sebagai bagian dari reformasi berkelanjutan di tubuh Polri untuk memperbaiki citra institusi sekaligus memastikan bahwa rekrutmen benar-benar menghasilkan calon anggota yang profesional dan dipercaya publik.

Dengan penguatan komitmen serta pengawasan ketat, Polda Sultra diharapkan mampu membuktikan bahwa proses seleksi anggota Polri dapat berlangsung transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik-praktik menyimpang.

Reporter : duL

DPRD Konsel Gelar Paripurna LKPJ 2025, Bupati Paparkan Capaian dan Realisasi Anggaran