BOMBANA, OKESULTRA.ID – Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan komitmennya untuk membenahi tata kelola pemerintahan dan sistem perencanaan anggaran menyusul evaluasi hasil pengawasan tahun 2025 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Tenggara.
Hal itu disampaikan oleh Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.S Dalam rapat pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIP-T). Dalam rapat tersebut Bupati secara tegas meminta seluruh jajaran untuk terbuka terhadap evaluasi dan segera melakukan perbaikan menyeluruh.
Rapat Pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIP-T) dan Hasil Pengawasan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Kabupaten Bombana digelar di Ruang Rapat Measa Laro Lt. 2 Kantor Bupati Bombana, Kamis (12/2/2026).
Rapat tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si, didampingi Wakil Bupati Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, serta Kepala BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara Harry Bowo, Ak., M.E. Turut hadir Pj. Sekda Bombana Ir. Syahrun ST., M.P.W.K., para Asisten, Staf Ahli Bupati, serta para Kepala OPD lingkup Pemkab Bombana.
Dalam arahannya, Bupati H. Burhanuddin menekankan pentingnya sinergi antara Inspektorat dan BPKP dalam memperkuat sistem pengendalian internal.
“Kepada Inspektorat agar senantiasa bersinergi dengan BPKP. Kita wajib bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” tegasnya.
Ia juga meminta seluruh jajaran untuk terbuka terhadap hasil pemeriksaan dan tidak menutup-nutupi kekurangan yang ada.
“Mari kita dengarkan laporan dan arahan dari BPKP terkait hasil pemeriksaan Tahun 2025 lalu. Jika ada yang kurang dan perlu perbaikan, harap disampaikan, jangan disembunyikan,” ujarnya.
Bupati secara terbuka mengakui bahwa sejumlah pekerjaan yang terlambat maupun tidak sesuai harapan disebabkan oleh perencanaan yang belum optimal.
“Pekerjaan yang terlambat dan tidak sesuai dengan yang diharapkan, itu disebabkan perencanaan yang tidak baik. Tahun ini saya akan benahi,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara, Harry Bowo, dalam paparannya menyampaikan bahwa secara umum masih terdapat sejumlah catatan penting dalam tata kelola pemerintahan daerah.
Secara umum, ada kelemahan di tata kelola. Di implementasi sangat lemah,” ungkap Harry Bowo.
Meski demikian, ia menekankan bahwa temuan tersebut bukan untuk mencari kesalahan, melainkan sebagai bahan pembelajaran dan perbaikan ke depan.
“Ini sebagai pembelajaran untuk perbaikan selanjutnya,” tambahnya.
Penguatan SPIP-T sebagai Pilar Akuntabilitas
Rapat pembinaan SPIP-T ini menjadi momentum strategis bagi Pemkab Bombana untuk meningkatkan maturitas sistem pengendalian intern dan memperbaiki kualitas perencanaan serta penganggaran berbasis kinerja.
SPIP-T yang terintegrasi diharapkan mampu mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Dengan pengawasan dan pendampingan dari BPKP, Pemkab Bombana menargetkan perencanaan yang lebih matang sehingga pelaksanaan program di lapangan tidak lagi mengalami kendala berarti.
Pertemuan tersebut ditutup dengan diskusi dan sesi tanya jawab antara jajaran OPD dan tim BPKP, sebagai bentuk komitmen bersama untuk memperkuat pengendalian intern dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Bombana.
Melalui langkah evaluatif ini, Pemerintah Kabupaten Bombana menunjukkan keseriusannya membangun birokrasi yang lebih tertib, taat aturan, dan responsif terhadap perbaikan demi kemajuan daerah.
Reporter : duL
