JAKARTA, OKESULTRA.ID – PT Vale Indonesia Tbk terus berkomitmen dalam menjalankan praktik penambangan yang baik dan berkelanjutan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pengembangan proyek Indonesia Growth Project (IGP) Pomalaa yang berlokasi di Kolaka, Sulawesi Tenggara, termasuk pembangunan fasilitas smelter untuk pengolahan nikel.
Hingga akhir 2025, kegiatan PT Vale Indonesia di Pomalaa masih berfokus pada tahap konstruksi. Perusahaan dijadwalkan mulai melakukan aktivitas penambangan pada tahun 2026.
“Kami senantiasa berkomitmen terhadap penerapan pengelolaan pertambangan yang baik untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, termasuk perlindungan kelestarian lingkungan, kesejahteraan, kesehatan, dan keselamatan masyarakat. Komitmen ini juga tidak lepas dari dukungan pemerintah, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” ujar Direktur sekaligus Chief of Sustainability and Corporate Affairs Officer PT Vale Indonesia, Budiawansyah, dalam keterangannya, Senin (26/01/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Budiawansyah saat menjadi penanggap dalam acara peluncuran laporan riset dan diskusi publik bertajuk “Riset Pembangunan Indonesia Pomalaa Industrial Park (IPIP) dan Pabrik Peleburan HPAL Kolaka Nikel Indonesia (KNI)” yang diselenggarakan oleh Yayasan Satya Bumi di Jakarta, Kamis (22/01/2026). Diskusi tersebut menghadirkan juru kampanye Satya Bumi Alexandra Aulianta dan Kisran Makati dari Puspaham sebagai pembicara.
Dalam kesempatan itu, Budiawansyah menjelaskan berbagai temuan riset, termasuk terkait kajian hidrologi. Ia menegaskan, sebelum kegiatan penambangan dilakukan, PT Vale selalu menyusun kajian hidrologi secara menyeluruh untuk mengelola air limpasan tambang agar memenuhi baku mutu lingkungan sebelum dialirkan ke badan air.
Kajian tersebut meliputi pemetaan daerah tangkapan air, arah aliran air limpasan, data curah dan intensitas hujan, hingga perhitungan potensi debit air limpasan, erosi, dan sedimentasi. Selain itu, dilakukan perencanaan kebutuhan saluran drainase serta desain fasilitas pengelolaan dan penangkap sedimen sesuai rencana pembukaan lahan.
“Untuk memastikan fungsi fasilitas tersebut berjalan optimal, kami melakukan pemantauan rutin terhadap parameter kualitas air limpasan sebelum dialirkan ke badan air di titik-titik pemantauan yang telah ditentukan. Ini merupakan wujud nyata komitmen kami dalam pengelolaan lingkungan,” jelas Budiawansyah.
Terkait pembukaan lahan, Budiawansyah menyampaikan bahwa hingga saat ini total areal IUPK yang telah dibuka mencapai 880,3 hektare atau sekitar 4,3 persen dari total luas IUPK. Sementara di kawasan hutan lindung, luas area yang telah dibuka sebesar 82,4 hektare atau sekitar 0,4 persen dari total luasan IUPK.
Dari total lahan tersebut, seluas 83,7 hektare digunakan untuk persiapan penambangan, sedangkan 796,54 hektare lainnya dimanfaatkan untuk sarana penunjang permanen seperti jalan tambang, perkantoran, fasilitas pengendali sedimen, ore stockpile, dan fasilitas lainnya.
“Khusus pada periode 2024 hingga 2025, total bukaan lahan baru yang tercatat adalah 487,9 hektare, bukan 854,29 hektare seperti yang disampaikan dalam surat Satya Bumi dan Puspaham,” tegasnya.
Lebih lanjut, Budiawansyah menekankan bahwa perlindungan lingkungan serta kesehatan dan keselamatan masyarakat merupakan prioritas utama perusahaan. Ia juga menanggapi keprihatinan terkait kondisi kesehatan warga Desa Hakatutobu.
Menurutnya, berdasarkan pemetaan wilayah yang lebih luas, desa-desa tersebut berada di sekitar beberapa konsesi pertambangan lain yang telah lebih dulu beroperasi. “Khusus untuk Desa Hakatutobu, berdasarkan penelusuran kami, wilayah desa tersebut berada pada daerah aliran sungai yang berbeda dengan keluaran air limpasan tambang PT Vale,” ujarnya.
Sebagai contoh praktik penambangan yang baik, Budiawansyah menyebut operasional PT Vale di Blok Sorowako, Sulawesi Selatan. Praktik tersebut telah mengantarkan perusahaan meraih sejumlah penghargaan bergengsi, antara lain PROPER Emas 2024 dari KLHK, Gold Award Asia ESG Positive Impact Awards 2025 untuk konservasi keanekaragaman hayati, serta Lestari Awards 2025 atas inisiatif pelestarian kehati.
“Kami sangat mengapresiasi kajian yang telah dilakukan dan menjadikannya sebagai referensi. Kami percaya transparansi adalah kunci untuk membangun kegiatan pertambangan yang lebih baik. Karena itu, kami terbuka menerima masukan konstruktif dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan LSM,” pungkas Budiawansyah.
Reporter : duL
