KABAENA, OKESULTRA.ID – Aktivitas pertambangan di Pulau Kabaena kini menjadi sorotan serius Pemerintah Kabupaten Bombana. Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, mengungkap sejumlah indikasi lemahnya koordinasi antara perusahaan tambang dan pemerintah daerah, yang dinilai berpotensi menimbulkan persoalan tata kelola dan pengawasan.
Pernyataan itu disampaikan Burhanuddin saat kunjungan kerja yang dirangkaikan dengan halal bihalal bersama warga di Kelurahan Sikeli, Kecamatan Kabaena Barat, Senin (23/3/2026). Dalam forum tersebut, ia secara terbuka mengungkap adanya laporan terkait aktivitas perusahaan yang berjalan tanpa komunikasi yang jelas.
“Saya minta nanti akan saya turunkan tim terpadu untuk melakukan pemeriksaan kepada seluruh perusahaan yang bekerja di Pulau Kabaena,” tegasnya.
Langkah ini dinilai sebagai respons atas berbagai laporan masyarakat mengenai keluar masuknya kendaraan dan tenaga kerja tambang yang tidak terpantau secara optimal oleh pemerintah daerah.
“Saya dapat laporan bolak-balik, kendaraan masuk, orang masuk, seperti tidak ada tuan rumah di Bombana ini,” ungkapnya.
Secara regulasi, kewenangan sektor pertambangan memang berada di pemerintah pusat. Namun demikian, Burhanuddin menegaskan bahwa aspek pengawasan sosial dan administratif tetap menjadi tanggung jawab daerah karena aktivitas tersebut berlangsung di wilayah Kabupaten Bombana.
“Walaupun kewenangan pertambangan itu ada di pemerintah pusat, tapi saudara berada di wilayah saya dan saya bertanggung jawab di wilayah saya,” ujarnya.
Dalam perspektif investigatif, kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana kepatuhan perusahaan terhadap mekanisme koordinasi daerah, termasuk pelaporan aktivitas operasional, perizinan lintas sektor, hingga dampak sosial yang ditimbulkan di masyarakat sekitar.
Burhanuddin juga menyinggung rendahnya partisipasi perusahaan dalam kegiatan resmi pemerintah daerah, yang dinilai mencerminkan lemahnya hubungan kelembagaan antara pihak perusahaan dan pemerintah.
“Kita undang, tapi banyak yang tidak hadir. Ini bentuk tidak menghargai pemerintah daerah,” katanya.
Ia bahkan membuka kemungkinan untuk melaporkan perusahaan-perusahaan yang tidak kooperatif kepada pemerintah pusat melalui kementerian terkait.
“Kalau perlu kita kirimkan surat ke menteri, bahwa begini kelakuan perusahaan-perusahaan ini,” tegasnya.
Selain aspek koordinasi, Bupati juga menyoroti pentingnya kontribusi nyata perusahaan terhadap masyarakat lokal. Ia menilai, aktivitas tambang tidak boleh hanya berorientasi pada eksploitasi sumber daya tanpa memberikan dampak ekonomi yang berkelanjutan.
“Jangan hanya mempermodalkan izin lalu bebas datang mengambil kekayaan daerah. Masyarakat harus mendapatkan manfaat, harus ada efek berganda,” ujarnya.
Dalam konteks pengawasan, Burhanuddin turut mengajak masyarakat untuk berperan aktif memantau aktivitas pertambangan di wilayahnya. Langkah ini dianggap penting sebagai bentuk kontrol sosial terhadap potensi pelanggaran di lapangan.
“Saya minta seluruh masyarakat Pulau Kabaena awasi setiap kegiatan pertambangan. Ini kekayaan daerah kita,” katanya.
Di sisi lain, ia juga mengingatkan aparatur pemerintah di tingkat kecamatan hingga desa agar tetap menjaga integritas dan tidak terpengaruh oleh kepentingan perusahaan.
“Saya ingatkan, jangan mau dibeli oleh pengusaha. Tegakkan aturan dan dahulukan kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Bombana tetap menegaskan komitmennya dalam mendukung investasi, sepanjang perusahaan menjalankan operasionalnya sesuai aturan dan menjalin kemitraan yang baik dengan pemerintah serta masyarakat.
“Jangan ganggu mereka kalau mereka bekerja dengan baik dan bersama-sama dengan kita,” pungkas Burhanuddin.
Kunjungan kerja tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, S.Pd.,M.Si, Pj Sekretaris Daerah Ir. Syahrun, Ketua DPRD Bombana Iskandar, Kapolres Bombana AKBP Eko Sutomo, serta sejumlah pejabat daerah lainnya.
Sebagai bagian dari agenda kunjungan, pemerintah daerah juga menyerahkan bantuan satu unit mobil pemadam kebakaran untuk memperkuat layanan darurat di wilayah Kabaena.
Reporter : duL
