BOMBANA, OKESULTRA.ID– Penjabat (Pj) Bupati Bombana Drs. Edy Suharmanto, M.Si menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Tenggara.
Kesepakatan ini terkait dengan pembentukan Forum Koordinasi Pengelolaan Keuangan Negara (FKPKN) Kabupaten Bombana, yang bertujuan sebagai sarana komunikasi yang efektif dan trouble shooting permasalahan dalam lingkup pengelolaan keuangan negara di daerah.
Penandatanganan MoU ini berlangsung di Ruang Rapat Measa Laro Kantor Bupati Bombana, Kamis (6/2/2025).
MoU ini dihadiri oleh Kepala Kanwil DJPb Sultra, Syarwan, S.E., M.M. bersama jajaran, serta jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana.
Dalam sambutannya, Pj. Bupati Bombana menyampaikan bahwa kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan Kementerian Keuangan dalam mengelola anggaran negara secara efektif.
“Melalui FKPKN, kami ingin memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan prinsip tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel. Ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat di Bombana,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Kanwil DJPb Sultra mengatakan bahwa forum ini akan menjadi wadah koordinasi antara pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan keuangan yang lebih baik.
“FKPKN akan menjadi sarana diskusi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan APBN dan APBD. Dengan adanya forum ini, kita dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan dana pemerintah di Kabupaten Bombana,” jelasnya.
FKPKN Kabupaten Bombana nantinya akan berperan dalam mengawasi, mengevaluasi, serta memberikan rekomendasi kebijakan terkait keuangan negara dan daerah. Forum ini juga diharapkan dapat mengidentifikasi kendala dalam pengelolaan anggaran dan mencari solusi yang tepat demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dengan ditandatanganinya MoU ini, Kabupaten Bombana kini memiliki mekanisme koordinasi yang lebih kuat dalam pengelolaan keuangan negara, yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran untuk pembangunan daerah. (B)
Reporter : Israwati
Editor : duL
