BOMBANA, OKESULTRA.ID – Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana, Drs. Man Arfa, M.Si mengikuti Rakornas Pimpinan Kementerian/Lembaga Program Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah dan Peluncuran Indikator Monitoring Center for Prevention (MCP).
Dalam Rakornas tersebut juga di ikuti oleh Inspektur Daerah, Admin MCP dan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kab. Bombana melalui kanal youtobe Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia di Ruang Rapat Bupati, Rabu (20/3/2024).
MCP merupakan aplikasi atau dashboard yang dikembangkan KPK untuk monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi, melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
Mendagri Tito Karnavian dalam sambutannya dibacakan Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro mengatakan, terdapat 30 indikator yang dijabarkan lebih detail ke dalam 63 subindikator pada delapan intervensi yang menjadi fokus MCP di tahun 2024.
Indikator tersebut adalah perizinan, pengadaan barang dan jasa, perencanaan dan penganggaran APBD, pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), manajemen aset daerah, optimalisasi pajak daerah, dan tata kelola keuangan desa.
Seluruh kepala daerah supaya mendukung sistem MCP guna memperkuat pengawasan, dengan menugaskan para inspekturnya masing-masing agar terhubung dengan sistem ini, karena sebagian besar sudah terhubung dengan sistem ini, meski ada beberapa daerah yang masih belum.
“Terima kasih kepada Ketua KPK dan Kepala BPKP yang telah bekerjasama melaksanakan pencegahan korupsi dan penyimpangan lainnya, salah satunya dengan meluncurkan sistem MCP ini. Kami kira pengawasan sangat penting untuk memperbaiki segala kekurangan, kami bersama BPKP akan senantiasa mendukung. MCP ini mengedepankan pencegahan, dan pencegahan itu lebih baik daripada mengobati,” terang Tito.
Tito menambahkan, kualitas dan kuantitas jajaran Inspektorat Daerah juga harus diperkuat, dengan menunjuk orang yang tepat dan memberikan pembinaan karir yang baik, sehingga ada kepastian, dan mereka akan lebih profesional dalam bekerja, kemudian perlu kerjasama dengan KPK, BPKP dan BPK.
Selanjutnya, Plt Ketua KPK Nawawi Pomolango menjelaskan, KPK menggandeng Kemendagri dan BPKP untuk memperkuat upaya pencegahan tindak korupsi di seluruh wilayah Indonesia.
Program pencegahan korupsi ini digagas KPK melalui program Monitoring Centre for Prevention (MCP).
“KPK mengoordinasikan dengan menyelaraskan kewenangan yang dimiliki Kemendagri dan melibatkan seluruh perwakilan BPKP di daerah untuk melakukan monitoring, pendampingan dan pengawasan atas implementasi delapan area perbaikan tata kelola pemda yang terangkum dalam MCP,” ujarnya
Pada kesempatan itu juga Ketua KPK mengatakan, peran penting kepala daerah pertama mewujudkan tujuan negara, menjamin stabilitas politik dan keamanan, menjamin keselamatan masyarakat dari segala gangguan bencana dan pertumbuhan ekonomi.
Selanjutnya peran kepala daerah menjamin kepastian kemudahan investasi dan perizinan berusaha, melaksanakan dan menjamin keberlangsungan program pembangunan nasional dan terakhir peran kepala daerah mewujudkan aparatur yang dari KKN.
“KPK berupaya melakukan pencegahan korupsi pada pemerintah daerah melalui perbaikan sistem, salah satunya melalui MCP. Kami juga berharap kepada seluruh masyarakat ikut memantau melalui MCP ini, sehingga kita dapat mewujudkan bebas korupsi hingga ujung negeri,”ujarnya.
Sementara itu Sekda Bombana, Drs. Man Arfa, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga integritas dan mewujudkan pemerintahan yang bersih serta akuntabel. Sebagai perwakilan dari Bombana, kehadirannya menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.
“MCP Tahun 2024 yang diluncurkan dalam acara ini merupakan tolak ukur bagi KPK dalam upaya mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dengan tujuan mendorong perbaikan sistem dan regulasi serta implementasi sistem pengelolaan yang lebih transparan. Program ini diharapkan dapat menjadi instrumen efektif dalam mengurangi risiko korupsi serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik,”ujar Sekda Bombana.
Repoter : Siswanto Azis
