BAUBAU, OKESULTRA.ID – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Menyelenggarakan Musyawarah Pembangunan (Musrenbang) Dalam Rangka Penyusunan RKPD Provinsi Sultra Tahun 2024 Senin (20/03/2023).
Kegiatan Musrenbang kali ini difokuskan untuk persiapan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara yang digelar DiKota Baubau.
Gubernur Sultra Ali Mazi mengatakan Musrenbang RKPD ini adalah Musrenbang terakhir dimasa kepemimpinannya sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Lukman Abunawas Masa Periode 2018-2023.
“Kegiatan Musrenbang RKPD ini akan menjadi yang terakhir kita laksanakan dimasa kepemimpinan saya sebagai Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara karena masa jabatan saya akan segera berakhir sebentar lagi,” kata Ali Mazi.
Ia juga menambahkan bahwa hasil dari penyelenggaraan Musrenbang akan menjadi penyempurnaan dokumen perencanaan tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024 harus disusun dengan sebaik baiknya.
“Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan, permasalahan dan isu strategis yang masih dominan serta target target tujuan dan sasaran pembangunan yang belum tercapai sampai dengan tahun 2023,” Tambahnya.
Ada 4 aspek permasalahan dan isu strategis yang masih menjadi pembahasan utama dalam Musrenbang Provinsi Sultra Tahun 2024 kali ini.
Pertama, Isu Pembangunan Manusia, meskipun pembangunan manusia di Sultra terus merangkak naik yang pada tahun 2022 mencapai 72,23. Angka tersebut masih dinawah rata rata nasional yaitu 72,91.
Kedua, Isu Inflasi, Ketahanan Pangan dan Penanggulangan Kemiskinan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pemerintah Kabupaten/Kota terus berupaya menggiatkan perekonomian daerah agar kembali pulih.
Ketiga, Isu Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan, Meskipun pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara saat ini 5,53 Persen lebih tinggi dari Nasional yaitu 5,31 Persen, Infrastruktur dasar dan kewilayahan di Sulawesi Tenggara masih belum optimal.
Keempat, Tata Kelola Pemerintahan, Belum optimalnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan dan belum optimalnya inovasi daerah dalam meningkatkan kinerja layanan publik masih menjadi fokua dalam penyelenggaraan pemerintah.
Sementara itu Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sultra J. Robert, S.T.,M.T mengatakan penyusunan RKPD Sultra tahun 2024 Berdasarkan amanah undang undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Serta Undang Undang Otonomi Daerah.
“Sebagai wadah untuk menyelaraskan pembangunan pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara juga sebagai upaya mensinergikan pembangunan antar tingkatan pemerintah,” Kata Robert.
Dengan mengusung Tema “Infrastruktur dan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Kompetitif” Diharapkan pada kegiatan musrenbang kali ini dapat menjadi semangat baru dalam memberikan pelayanan terbaik untuk pemerintahan kedepan.
Reporter : Beudin
Editor : Siswanto Azis
