KENDARI, OKESULTRA.ID- Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi memberikan arahan pada rapat koordinasi inflasi Provinsi Sulawesi Tenggara, di Aula Merah Putih, Rumah Jabatan Gubernur Sultra, Senin (6/3/2023).
Rakor inflasi Provinsi Sulawesi Tenggara itu sebagai tindak lanjut kegiatan Rakor inflasi Kemendagri yang dilaksanakan rutin secara mingguan untuk membahas terkait potensi risiko kenaikan inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadhan dan Idul Fitri.
Ali Mazi mengatakan, momentum pertumbuhan ekonomi yang positif di Sulawesi Tenggara terus berlanjut, yang tercermin dari pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022 tercatat sebesar 5,53 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun 2021 sebesar 4,10 persen. Ini suatu pencapaian yang membanggakan di tengah tingginya risiko perlambatan ekonomi di berbagai wilayah.
Sebagaimana arahan Menteri Dalam Negeri dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 27 Februari 2023, untuk memperhatikan pergerakan inflasi bulanan.
Dimana Maret 2023, terdapat potensi risiko inflasi terutama menjelang Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri yang perlu mendapatkan perhatian.
Diantaranya, kenaikan ekspektasi inflasi masyarakat menjelang Ramadhan dan hari besar keagamaan Idul Fitri sesuai dengan pola historisnya, yang ditandai dengan permintaan yang tetap tinggi di tengah kenaikan harga beberapa komoditas pangan strategis.
Tarif Angkutan Udara yang mulai menunjukkan peningkatan harga di Kota Baubau diperkirakan akan menjadi pendorong utama inflasi Kota Baubau yang persisten setidaknya sampai dengan bulan Juli 2023.
Kenaikan harga beras seiring dengan masih tingginya permintaan komoditas yang akan masih meningkat di tengah belum pulihnya produksi secara provinsi ataupun nasional, terutama kenaikan harga di tingkat pengecer di tengah pasokan beras program Stabilitas Pasokan Dan Harga Pangan (SPHP) yang gencar. dilakukan oleh Bulog.
Kemudian kenaikan harga minyak goreng seiring dengan kelangkaan pasokan yang terjadi secara nasional akibat keterlambatan dan kurangnya distribusi minyak goreng hasil Domestik Market Obligation (DMO) atau kewajiban memenuhi pasokan dalam negeri yang menjadi kebijakan kementerian perdagangan. Fenomena nasional ini berpotensi meluas di Sulawesi Tenggara sebagaimana yang terjadi di tahun 2022.
Kenaikan harga komoditas hortikultura akibat keterbatasan pasokan dari luar daerah yang dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan rendahnya hasil produksi daerah akibat keterbatasan lahan tanam komoditas.
“Serta kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG bersubsidi 3 kg yang ditetapkan pada 24 Februari 2023 diperkirakan dapat memberikan efek rambatan pada sejumlah komoditas lainnya,” jelas politisi Nasdem ini.
Untuk itu sebagai langkah konkret mitigasi potensi risiko gejolak harga pangan di Sulawesi Tenggara, diusulkan inisiatif Quick Wins pengendalian inflasi sebagai berikut
Mendukung pengamanan stok cadangan beras pemerintah (CBP) sepanjang tahun 2023 menjelang panen raya padi di bulan Maret 2023, menjaga jumlah pasokan minyak goreng di tingkat distributor dan mengamankan jumlah pasokan di tingkat retail.
Melaksanakan Kerjasama Antar Daerah (KAD) untuk menghubungkan daerah surplus dan daerah defisit pangan, meningkatkan komunikasi efektif melalui berbagai publikasi untuk menjaga ekspektasi inflasi masyarakat menjelang HBKN Ramadhan dan Idul Fitri, antara lain intensifikasi publikasi kegiatan extra effort (usaha lebih) dari Kepala Daerah maupun Forkopimda terkait dengan pengendalian inflasi, seperti penerbitan kebijakan harga, sidak pasar, operasi pasar, rapat koordinasi, intervensi harga, pemberian bantuan alat dan sarana prasarana produksi pertanian, pemberian subsidi dan lainnya.
Kampanye belanja bijak dan berdagang berkah melalui berbagai media massa dengan menggandeng institusi keagamaan (MUI dan pesantren), komunikasi penetapan dan penyebarluasan informasi terkait harga eceran tertinggi beberapa komoditas pangan yang rentan mengalami kenaikan harga.
Meneruskan koordinasi dengan kementerian dan instansi terkait untuk mengendalikan tarif angkutan udara, terutama intra-wilayah dan terus mengupayakan terbukanya kembali rute penerbangan Kendari-Baubau-Wakatobi.
Meningkatkan frekuensi operasi pasar atau pasar murah dan sidak pasar menjelang dan selama HBKN Ramadhan dan Idul Fitri, untuk memastikan ketersediaan harga dan ketersediaan pasokan komoditas. Fasilitas gerakan pangan murah yang disediakan oleh Badan Pangan Nasional (BAPANAS) dapat dimanfaatkan untuk mendukung peningkatan kuantitas dan kualitas operasi pasar yang diselenggarakan dalam rangka pengendalian inflasi HBKN lebaran.
Peningkatan efektivitas Program Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dalam pengendalian harga pangan dan memitigasi kecurangan pada saat pendistribusian komoditas.
Hal ini diwujudkan melalui penetapan surat keputusan untuk menetapkan pedagang yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi pada program SPHP serta memperkuat peran Satgas Pangan (TNI/Polri) untuk penyalurannya, mengingat pada saat ini program SPHP sedang dihentikan sementara karena adanya kecurangan berupa pendistribusian beras hasil SPHP ke Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.
Melaksanakan kegiatan-kegiatan Satgas Pangan untuk mempengaruhi ekspektasi para distributor, pedagang besar dan eceran termasuk konsumen, bahwa terdapat tindakan pidana tegas oleh aparat penegak hukum ketika terjadi kecurangan harga terutama kenaikan harga beras dan minyak goreng oplosan, keterbatasan komoditas akibat penyalahgunaan solar bersubsidi, serta distribusi ilegal gas elpiji bersubsidi ke daerah lain.
Meningkatkan realisasi dana-dana terkait pengendalian inflasi yang telah dialokasikan secara nasional, di antaranya belanja wajib perlindungan sosial dari Dana Transfer Umum (DTU) dan pemanfaatan Belanja Tak Terduga (BTT). Di ingatkan kembali juga bahwa Kementerian Keuangan telah mengalokasikan insentif fiskal dengan total mencapai Rp76,7 miliar bagi daerah yang berkinerja baik dalam penurunan tingkat inflasi, termasuk aspek kebijakan dan outcome.
Meningkatkan kerja sama dengan berbagai instansi untuk dapat mengembangkan solusi pengendalian inflasi lainnya di luar upaya-upaya reguler, di antaranya, sedang dikembangkan kerja sama antara Bank Indonesia dengan Trimatra TNI (Angkatan Darat, Laut, dan Udara) dalam mendukung pengendalian inflasi pangan melalui pemanfaatan lahan tidur milik trimatra untuk budidaya tanaman hortikultura seperti bawang merah dan cabai, termasuk budidaya ikan bioflok.
Untuk komoditi cabai, di samping pemanfaatan lahan tidur, akan dilakukan juga penanaman cabai oleh seluruh prajurit di pekarangan rumah dan sekitar barak. Kerja sama ini perlu terus didukung oleh pemerintah daerah dan instansi vertikal terkait demi hasil yang maksimal.
Pengendalian inflasi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi mustahil terwujud, tanpa adanya sinergi dan dukungan dari berbagai pihak.
Oleh karena itu, orang nomor satu di Bumi Anoa ini mengajak semua anggota TPID se-Sulawesi Tenggara untuk senantiasa berkomitmen menggelorakan semangat sinergi dan kolaborasi dalam melaksanakan berbagai upaya pengendalian inflasi di daerah.
“Demi mewujudkan Sulawesi Tenggara yang mampu menjaga pertumbuhan ekonomi, mengendalikan gejolak inflasi sehingga terlepas dari ancaman krisis, yang pada gilirannya menjaga kesejahteraan masyarakat dan berkontribusi dalam membangun Sulawesi Tenggara guna mendukung perekonomian nasional untuk Indonesia maju,” bebernya.
Dengan demikian kesimpulan yang dapat ditarik pada Rapat Koordinasi Inflasi Provinsi Sulawesi Tenggara, yang mengambil tema ‘Pengendalian Inflasi HBKN Idul Fitri 2023’ adalah
Sulawesi Tenggara secara bulanan mengalami deflasi dalam dua bulan terakhir, namun masih tercatat 6,23 persen (YoY), relatif tinggi secara tahunan sehingga perlu tetap terus diwaspadai.
Secara historis, HBKN Ramadhan dan Idul Fitri mendorong risiko kenaikan harga angkutan udara, ikan segar, daging ayam ras, bawang merah, cabai rawit.
Pada tahun 2023, terdapat pula risiko dari rambatan kenaikan harga LPG yang ditetapkan Februari lalu.
Berdasarkan pantauan PIHPS terkini, ancaman juga datang dari komoditas beras dan minyak goreng yang masih mengalami kendala pasokan, baik karena belum tercapainya masa panen (beras) dan permasalahan distribusi DMO (Minyak Goreng).
Upaya reguler yang dapat dilakukan di antaranya sidak pasar untuk mencegah perilaku ilegal distribusi komoditas, operasi pasar dan pasar murah untuk menjaga ekspektasi masyarakat, serta kampanye belanja bijak. Diperlukan juga peran aktif APH untuk mencegah praktik merugikan dan pengelolaan pemberitaan yang baik.
Upaya lainnya dalam menghadapi tantangan tahun 2023 di antaranya perluasan dan peningkatan kuantitas distribusi beras SPHP, akselerasi distribusi minyakita, dan peningkatan kerja sama antar daerah untuk mendukung ketersediaan pasokan.
Reporter : Israwati
Editor : Siswanto Azis
