KENDARI, OKESULTRA.ID – Juru Bicara Pemerintah Provinsi Sultra, Ridwan Badallah kembali mengeluarkan pernyataan resminya sebagai juru bicara Pemerintah Provinsi Sultra guna merespon pemberitaan terkait pelantikan 19 JPTP lingkup Pemprov Sultra.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Sulawesi Tenggara ini menjelaskan agar media tidak berperan sebagai panggung yang mempertontonkan peta konflik kelembagaan. Yang bisa menyebabkan kekisruhan.
“Sistem penyelenggaraan pemerintahan itu sudah tertata dan memiliki mekanisme, tidak mungkin seluruh tindakan pemerintah harus pamit alias memanggil media untuk dipublikasikan, justru media harus pro aktif dengan cara-cara yang elegan guna mendapatkan konfirmasi terbaik,” urai Ridwan Badallah, Selasa (14/02/23).
Sebagai Juru Bicara Pemerintah Provinsi Sultra, ditinya menyayangkan tindakan overlapping yang dilakukan salah satu oknum jurnalis itu. Yang terus menerus digoreng dalam pemberitaannya sedemikian rupa, sehingga menjadi suatu hidangan yang membuat orang tertarik mencicipi.
“Seperti mati-matian ingin menyajikan resep agar orang tertarik, seolah telah berupaya keras untuk tampil cover both side pemberitaannya, dengan melakukan jurus tembak konfirmasi versi pihak media itu sendiri, ini akhirnya mengerdilkan citra diri dan media tersebut,”terangnya.
Menurut Ridwan, di era digital yang serba canggih ini adalah bagaimana melakukan strategi komunikasi yang baik. Untuk membangun hubungan kemitraan dengan berbagai narasumber penting, sebab tidak semua komunikasi via digital itu valid.
“Saat ini banyak modus operandi kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang intelek melalui kejahatan cyber. Baik itu penipuan, pemerasan dan lain sebagaimana mengatasnamakan lembaga yang mengaku kredibel, dan ini jangan sampai terjadi di media,”ungkapnya.
Lahirnya pemberitaan baru diatas pemberitaan klarifikasi yang telah terpublis, dan seolah masih menggaruk sesuatu yang sudah jelas duduk perkaranya oleh suatu pemberitaan jelas menunjukkan sinyalemen kuat bentuk perlawanan untuk menyerang institusi tertentu.
Ridwan Badallah mengaku bersikap terbuka mengenai pelantikan JPTP di lingkup Pemprov yang nyata telah jelas dan resmi disampaikan melalui jalur protokoler komunikasi Pemprov Sultra.
“Silahkan, kami terbuka melalui protokoler komunikasi yang terarah, santun dan taat kaidah, melalui institusi resmi Pemprov Sultra, tidak perlu lompat dan terkesan membabibuta, pasti kami tanggapi,” urai Ridwan.
Beliau berharap media idealnya hadir sebagai penyejuk dalam pemberitaan jika memang faktanya ada konflik yang akan diberitakan, jangan justru sebaliknya, seolah menjadi kayu bakar.
“Media harus bersifat profokatif dalam pemberitaannya, bahasa perumpamaannya menjadikan medianya panggung ring tinju, lalu media itu bertindak sebagai promotor yang menghasilkan kepuasan tersendiri ketika mendapat profit, berharap ada pemain pemecah record, dan disisi lain ada pula yang dijatuhkan. Ingin memastikan ada narasumber yang tersudutkan dalam pemberitaannya, sehingga elektabilitas medianya naik, itu sangat salah dan keliru berat”, jelasnya.
Pihak kominfo juga berharap agar oknum jurnalis dan medianya tersebut telah ‘membakar’ pemberitaan seputar pelantikan JPTP di lingkup Pemprov Sultra dihentikan.
Walaupun sebelumnya pihak Kominfo Sultra telah melakukan upaya penekanan permintaan maaf media tersebut dan menempuh jalur hukum pers, pihak Kominfo tetap berharap media yang memberikan narasi tendensius tersbut dapat melakukan klarifikasi yang lebih beretika kedepannya.
“Kantor Kominfo Sultra terbuka sesuai jam kerja resmi, silahkan face to face untuk melakukan klarifikasi dan konfirmasi serta verifikasi,” tutup Ridwan. (C)
Reporter: Arini
Editor : duL
