KENDARI, OKESULTRA.ID – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, melantik dan memgambil sumpah 195 panitia pengumutan suara pada pemilihan umum 2024, Selasa (24/01/2023), dari 67 Kelurahan se-Kota Kendari.
Dalam sambutannya, Ketua KPU Kota Kendari, Jumwal Shaleh mengatakan pelantikan ini dilakukan pada anggota PPS lingkup kota Kendari. Anggota ini sesuai dengan ketentuan bahwa PPS disetiap kelurahan maupun desa sebanyak 3 orang.
“Nanti mereka ini sesuai dengan tahapan setelah ini akan melakukan perekrutan terhadap petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) yang berjumlah 1.971 jika berdasarkan TPS pemilu 2019. Tapi karena berdasarkan pemetaan, jumlahnya bertambah menjadi sekitar 1055 TPS,” ungkapnya.
Selanjutnya, pada keesokan harinya anggota PPS ini akan menjalani bimbingan teknis dengan salah satu materi yang ditekankan berkaitan dengan potensi pelanggaran etik.
“Ini memang sangat universal karena kita sebagai penyelenggara pemilu ada beberapa hak kita yang harus ditanggalkan. Termasuk dalam hal goyangan jari dan semacamnya, tidak boleh lagi menunjukkan jari satu ataupun dua karena itu menunjukkan kita tidak netral,” jelasnya.
Selain itu, untuk media sosial (medsos) pihaknya mengarahkan agar bagi badan penyelenggara pemilu agar menggunakan medsos hanya untuk kepentingan pemilu.
Sementara itu, Ketua KPU Sulawesi Tenggara, La Ode Abdul Natsir Muthalib saat menghadiri pelantikan PPS lingkup Kota Kendari menghimbau, agar anggota PPS yang telah dilantik harus bekerja profesional.
Sebagai penyelenggara pemilu di tingkat kelurahan yang dipilih melalui berbagai tahapan seleksi, PPS diharapkan bisa memberikan kinerja terbaik dalam membantu PPK serta KPU menyukseskan pelaksanaan pesta demokrasi.
“Seluruh yang dilantik ini mereka akan bertugas 2.288 desa dan kelurahan se-Sultra,” ucapnya.
Diharapkan, dengan pelantikan ini akan menambah kekuatan penyelenggara pemilu didalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya pemilih dan peserta pemilu terkait dengan pelaksanaan tugas.
“Tanggal 26 Yang akan datang mereka akan melaksanakan tugas untuk membentuk Pantarlih. Dalam tugas untuk membentuk ini saya sampaikan agar mereka betul-betul memilih orang yang tepat dari RT RW setempat yang mengetahui dimana nanti mereka akan mendapatkan tugas tersebut,” pungkasnya.
Ditempat sama, Pj Walikota Kendari, Asmawa Tosepu mengatakan bahwa agenda ini sangat penting dan strategis karena PPS termasuk PPK adalah ujung tombak penyelenggaraan pemilu 2024 nanti.
“Karena ditangan merekalah kemudian akan memberi warna perjalanan kehidupan bangsa dan negara ini untuk lima tahun kedepannya,” katanya.
Untuk itu, ia mengharapkan agar seluruh penyelenggara pemilu 2024 agar tetap menjaga integritas, kompetensi, memiliki pengetahuan yang memadai terkait kepemiluan dan yang terpenting netral dalam pemilu.
“Pemilu tidak hanya dimaknai sebagai hal yang prosedural berdasarkan tahapan tetapi juga terkait dengan substansi oleh karena itu dia menekankan seluruh penyelenggara pemilu khusus PPS dan PPK agar memahami dan belajar lagi tentang ketentuan perundang-undangan tentang kepemiluan,” bebernya.
Menurutnya dengan memahami ketentuan, ia yakin penyelenggara pemilu akan memahami dengan baik apa yang sedang dilaksanakan saat ini.
Bahkan ia mengingatkan ada tiga aspek pelanggaran yang menjadi penekanan yakni pelanggaran secara administratif, pelanggaran pidana, dan pelanggaran etik.
“Yang kita harapkan bersama adalah hadirnya Pemilu yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, rahasia dan penyelenggara pemilu yang berintegritas,” harap Asmawa.
Reporter : Israwati
Editor : Siswanto Azis
