BeritaDaerahNasionalNews

Kabupaten Bombana Kembali Raih WTP ke 9 dari Menteri Keuangan

×

Kabupaten Bombana Kembali Raih WTP ke 9 dari Menteri Keuangan

Share this article

BOMBANA, OKESULTRA.ID – Kementrian Keuangan Republik Indonesia kembali memberi penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang kesembilan kalinya secara berturut-turut atas laporan keuangan Kabupaten Bombana.

Pemberian Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ini sudah sembilan kali berturut-turut diraih Kabupaten Bombana sejak tahun 2013 hingga tahun 2021.

Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sultra, Eko Wahyu Budi Utomo menyerahkan plakat dan piagam penghargaan WTP kepada Pemerintah Kabupaten Bombana.

Ia katakan, predikat WTP merupakan pernyataan profesional dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai kewajaran informasi dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian Internal.

“Oleh karena itu capaian WTP perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan karena merupakan indikator bagi tata kelola yang baik pada pemerintah pusat dan daerah. Tidak hanya di dalam mengelola keuangan negara namun juga di dalam menjalankan fungsi dan tugas tanggung jawab pemerintahan,” ujarnya, Kamis (27/10/2022).

Dikatakan, pencapaian WTP bukanlah tujuan akhir karena tujuan akhir dari mengelola keuangan negara adalah mencapai tujuan bernegara yaitu menciptakan masyarakat adil, makmur dan sejahtera.

“APBN dan APBD harus bisa benar-benar bermanfaat untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh bangsa dan negara, sehingga Indonesia dapat pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat,” ungkapnya.

Sementara itu, Pj. Bupati Kabupaten Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Keuangan atas penghargaan yang telah diberikan kepada Kabupaten Bombana dan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Pemda Bombana akan terus mempertahankan dan meningkatkan pengelolaan keuangan karena merupakan indikator tata kelola yang baik bagi daerah, termasuk dalam menjalankan fungsi dan tugas tanggung jawab pemerintah,” kata Burhanuddin.

Pada Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerjasama (PKS) Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik serta penyerahan dokumen sertifikat produksi pangan olahan kepada pelaku usaha. (C)

Reporter : Siswanto Azis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *