KENDARI, OKESULTRA.ID – Mahasiswa yang tergabung dalam Front Sulawesi Tenggara Bergerak menggelar aksi unjuk rasa terkait penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sultra, Kamis (1/9/2022).
Salah satu massa aksi dalam orasinya mendesak Presiden Jokowi untuk mengevaluasi BPH Migas, karena tidak mampu menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM.
Massa aksi juga meminta DPRD Sultra membentuk Pansus untuk memberantas mafia BBM di daerah ini.
“DPRD Sultra agar sesegera mungkin membentuk pansus guna memberantas mafia BBM bersubsidi,” tegasnya.
Aksi demo ini sempat diwarnai dengan ketegangan ketika mahasiswa melakukan aksi bakar ban bekas. Aksi itu dihalangi oleh anggota kepolisian yang berupaya melakukan pemadaman api dengan menggunakan air.
Namun ketegangan tak berlangsung lama usai Kapolresta Kendari, Kombes Pol Muhammad Eka Faturahman menemui dan menenangkan massa aksi.
Massa aksi kemudian diterima oleh anggota Komisi III DPRD Sultra, Abdul Salam Sahadia, mengatakan bahwa pihaknya juga menolak kenaikan BBM subsidi.
“Terkait masalah isu kebijakan pemerintah untuk menaikan harga BBM, kami dari anggota DRPD Sultra juga menolak kebijakan tersebut,” tegasnya.
Terkait Pansus kata Salam Sahadia, Komisi lll sudah membentuk tim pansus terkait pengawasan dan penindakan mafia BBM di wilayah Sultra.
“Kami akan berkordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam hal ini pihak kepolisian agar mengantisipasi atau mengawal penyaluran BBM bersubsidi agar tepat sasaran,” tandasnya.
Reporter: Marwin
Editor: Siswanto Azis
